Perkawinan

CINDY HAFISHA PUTRI_212121048_HKI4B_UTS

Hukum perdata islam di indonesia 

Yaitu  hukum yang mengatur individu satu dengan individu lain, yang merupakan hukum positif yang berasal dari hukum islam. Hukum perdata islam itu sendiri juga diperuntukan warga negara indonesia yang menganut agama islam, maka dari itu perdata islam ini juga dikhususkan membahas permasalahan kebendaan yang ruang lingkupnya dari muamalah contonya hukum perkawinan, waris, wasiat dan lain sebagainya.

Prinsip perkawinan dalam UU 1 Tahun 1974

• Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia
•  Poligami 
• Berusia 19 tahun
• Putusnya perkawinan
• Kedudukan suami dan istri yang sama rata (sekufu), hak dan kewajiban istri pun harus sama dan seimbang
• Terpenuhinya rukun dan syarat
• Tujuan perkawinan membentuk dan membangun pernkahan yang memiliki tujuan sakinah mawaddah warohmah

Pentingnya pencatatan perkawinan dan apabila tidak dicatatkan 

Pencatatan perkawinan sangat penting dalam kelangsungan kedepanannya, jika dilihat dari dampak apabila pernikahan tidak di catatkan adalah, dari segi Sosiologis  apabila tidak dicatatkan maka hak istri dan anak tidak ada kekuatan hukumnya, terutama hal hal yang berkaitan dengan nafkah, tempat tinggal dan warisan.

 segi Filosofis pernikahan harus dicatatkan apabila tidak dicatatkan akan menjadi simpang siur di masyarakat mengenai asal usul perkawinan tersebut.

Kemudian dari segi Religious : allah swt berfirman dalam quran surat al baqarah ayat 282 "wahai orang orang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak tidak secara tunai waktu yang ditentukan,hendaklah kamu menuliskannya." Dari petikan ayat tersebut dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan memiliki kemaslahatan seperti memudahkan urusan perbuatan yang terkait dengan umum hingga hukum jika salah satu suami atau melakukan perbuatan yang menyimpang serta mendapat perlindungan hukum. Hal ini didasarkan dengan adanya qiyas quran surat Al Baqarah ayat 282 dan mashalah mursalah yaitu menciptakan kemaslahtan.

Pendapat Ulama Tentang perkawinan Wanita Hamil  

Pandang Mazhab Fiqh bahwa sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang undangan negara,   selain karena adanya pergauln bebas juga karna rapuhnya iman dari masing masing pihak. Untuk mengantisipasi perbuatan keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan. 

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab penyebabnya (percampuran laki laki dan perempuan) yang di haramkan karna merusak. Islam bersungguh sungguh agar muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan.

Pendapat kedua yaitu jika wanita  yang di zinai tidak hamil, maka laki laki yang berzina dengan ia atau laki laki lain boleh menikahinya, ini adalah pendapat yang disepakati oleh mazhab hanafi. Jika wanita tersebut hamil maka haram untuk menyetubuhinya. 

Jika yang menikahi adalah laki laki yang berzina dengan nya maka dia boleh menyetubuhinya, dan anak adalah milik laki laki tersebut jika dilahirkan setelah  enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut lahir sebelum enam bulan maka itu bukan anak nya dan tidak mendapatkan warisan darinya,kecuali jika laki laki terseut berkata, ini adalah anakku bukan anak zina.

Menurut ulama maliki berpendapat bahwa ia sebenarnya tidak menyukai laki laki menikahi wanita yang terkenal akan keburukannya, tetapimpara ulama malikiyah juga tidak mengharamkan atau memperbolehkan perkawinan wanita hamil entah siapapun yang menikahinya asal tetap menuggu masa iddah dari wanita tersebut.

Yang dilakukan Untuk Menghindari Perceraian 

• Berkomitmen pada hubungan
• Saling menghormati
• Terbuka dalam berkomunikasi ,jujur
• Saling terbuka dalam masalah keuangan
• Menemukan suatu pencapaian atau tujuan

Judul : Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis

Pengarang : Dr.H. Khumedi Ja'far S.Ag.,M.H

Kesimpulan :  perkawinan merupakan suatu hal yang mempunyai  akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban contohnya  kewajiban mengeluarkan nafkah rumah tangga, hak waris dan lain sebagainya. Dalam keperdataan islam adapun  hal yang menyangkut hubungan orang tua dengan anak, masalah gono gini, perceraian, rujuk, dan hal yang berhubugan saat sebelum dan sesudah menikah. Serta hal yang menyangkut akibat adanya perceraian, persoalan waris ahli waris dan lain sebagainya.

Inspirasi yang dapat diambil di dalam buku ini ialah untuk memahami keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini, dapat dijadikan sebagai pegangan untuk kedepanyan atau sebagai rujukan khususnya bagi mahasiswa dan umumnya bagi para pembaca.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H