Pancasila, Sebuah Gagasan dan Tindakan Hospitalitas

Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan menyampaikan mengenai lima prinsip itu kelak dikenal Pancasila.  Tiga minggu kemudian sempat disepakati rumusan lima sila yang berupaya menampung keinginan agar Islam dijadikan dasar negara kita. 

Namun, akhirnya Pancasila yang kita jadikan sebagai dasar negara adalah rumusan Pancasila pada pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 

Peristiwa itu sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tonggak sejarah hospitalitas---mencintai atau memberi ruang kepada tamu atau "orang asing". Pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi kita merupakan suatu keputusan paling hospitable sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Perdebatan sengit mengenai dasar negara sedikitnya mengenai tiga hal. Pertama, tujuh kata pada Piagam Jakarta. Hatta yang mengundang para tokoh Islam berhasil meyakinkan mereka untuk mengganti sila pertama pada Piagam Jakarta: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". 

Akhirnya, sila itu menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Kedua, UUD 1945 pasal 6 ayat 1. Semula tertulis "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam", lalu berhasil diubah. Kata "dan beragama Islam" dihapus. Ketiga, UUD 1945 pasal 29 ayat 1 yang semula tertulis: "Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" juga berhasil diubah. Perubahannya, yaitu: "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Jan S. Aritonang, 2015: 253-255). 

Sejarah perdebatan mengenai dasar negara itu dapat ditelusuri dalam buku karangan Jan S. Aritonang berjudul "Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia".

Politik Identitas dan Ancaman Hostilitas

Politik identitas yang marak sekarang ini semata-mata berupaya mendongkrak simpati publik dan perolehan suara dapat memperlemah semangat "menjadi Indonesia". Istilah "menjadi Indonesia" ini terinspirasi dari judul buku sejarah karya Parakitri T. Simbolon. Indonesia sebagai sebuah bangsa merupakan proses yang belum selesai dan bahkan mungkin tak kunjung usai karena kompleksitas baik budaya maupun sosio-historisnya. 

Politik identitas dapat menjadi sebuah strategi politik yang etis jika nilai-nilai universal dari agama diperjuangkan secara nyata. Politik identitas yang serakah sebenarnya bekerja dengan memanipulasi tuna gagasan dengan cara memproduksi identitas agama begitu rupa menjadi modal politik utama.

Ideologi Pancasila mengalami berbagai tantangan sejak awal merdeka hingga kini. Terlalu banyak tantangan dan ancaman yang kita alami. Kemunculan gerakan separatis pada kurun waktu 1945-1965 mungkin dapat dikategorikan sebagai ancaman. Beberapa peristiwa konstitusional berikut ini dapat digolongkan sebagai tantangan, yaitu peristiwa 22 Juni 1945 dan 10 November 1956. 

Setelah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, sekitar satu dekade kemudian muncul perdebatan konstitusional pada sidang pertama Konstituante 10 November 1956. Ketika para anggota Konstituante harus mengambil keputusan mengenai dasar negara, maka mereka terpecah tiga kelompok, yaitu: (1) kelompok yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara; (2) kelompok yang menghendaki Islam sebagai dasar negara; (3) kelompok yang menghendaki sosialisme sebagai dasar negara (Eka Darmaputera, 1988: 111).

Hostilitas atau sikap mencurigai tamu atau "orang asing" dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa jika politik identitas yang serakah itu berhasil mendapat legitimasi yang lebih luas---tidak hanya lingkup pilkada, tetapi mencapai skala nasional. Indikasi ancaman hostilitas dapat ditelusuri jika kelompok mayoritas merasa paling berhak memegang singgasana. 

Kelompok minoritas yang menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia justru dianggap orang asing dalam pandangan hostilitas. Ancaman hostilitas tersebut selalu bekerja dengan cara memperlemah ikatan kebangsaan yang telah ada serta secara bersamaan memperkuat sentimen primordial---ikatan sosial yang dibawa sejak lahir seperti agama, suku, ras. 

Pemimpin yang lahir dengan strategi hostilitas tersebut pun biasanya tersandera politik balas budi karena dukungan kelompok mayoritas pasti meminta konsesi politik dan ekonomi.   

Hospitalitas sejatinya merupakan sikap memberi ruang bagi perbedaan dan nilai-nilai baru yang mungkin dibawa oleh tamu atau pun orang asing (Michele Hershberger, 2009: 59). Pancasila tidak hanya sekadar gagasan kebangsaan semata. Rumusan pancasila yang kita sepakati dalam pembukaan konstitusi kita justru sekaligus sebagai tindakan hospitalitas. 

Para pemimpin kita berjiwa besar dengan mendengar serta menyambut hangat kelompok-kelompok yang berbeda agama dan etnik. Para pemimpin kita pada awal kemerdekaan tidak hanya sekadar menampung perbedaan untuk memenuhi asas keterwakilan; mereka meyakini sikap mencintai perbedaan adalah sebuah keniscayaan untuk mendirikan sebuah bangsa dan negara.        

Burung garuda bukan sekadar lambang negara, tetapi lambang watak bangsa Indonesia yang dipenuhi tekad memelihara kesatuan bangsa. Lambang negara itu berfungsi sebagai pengingat dan petunjuk arah bagi bangsa kita. Tanggal kemerdekaan kita disimbolisasi dengan indah melalui sayap garuda yang berjumlah 17, bulu ekornya berjumlah 8, dan bulu lehernya berjumlah 45. 

Di dalam dada kita seharusnya terdapat lima prinsip bernegara yang dijiwai semangat merangkul segala perbedaan baik agama, suku, ras, maupun antargolongan. Di dalam pikiran kita hanya ada satu tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur yang divisualisasi tanda gambar padi dan kapas. Pancasila tidak perlu dilafalkan jika hanya sebatas dengan ucapan janji. 

Kita seharusnya setia mencengkram kuat semboyan negara kita: "Binneka Tunggal Ika" (berbeda-beda, tetapi tetap satu) dalam berbagai situasi.

Mengapa burung garuda itu menoleh ke kanan seolah marah? Ia mungkin tidak sudi melihat Pancasila hanya sebatas slogan indah.*** (Pagar Sianipar, guru sejarah di SMAK 5 PENABUR Jakarta)