Sumber karikatur: republikinstitute.com
Abdul Karim (59) tak mampu lagi menahan tangis bahagia saat berangkat haji ke Tanah Suci tahun ini. Lelaki paruh baya yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak itu telah menabung sejak 1998. Pendapatannya dari mengayuh becak ia sisihkan sebesar Rp 10 Ribu setiap harinya. Doa dan perjuangannya tak sia-sia, akhirnya lima tahun lalu namanya masuk daftar tunggu calon Jemaah haji.
Abdul Karim kakek asal Medan itu termasuk yang beruntung. Masih ada jutaan Muslim Indonesia yang mengantre hingga 12 tahun agar bisa berangkat haji namun ternyata tak jadi berangkat atau sudah tutup usia. Ironisnya, persoalan ibadah yang merupakan Rukun Islam kelima dalam Islam ini malah menjadi ladang korupsi. Segudang masalah haji seperti pemondokan, dan pemotongan kuota 20 persen calon Jemaah haji Indonesia menambah luka masyarakat Indonesia yang begitu rindu dipanggil Allah sebagai tamu-Nya di Makkah. Selain itu bunga tabungan bertahun-tahun yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah tak jelas kemana juntrungannya.
Isu korupsi di sektor haji ini memang menjadi sorotan banyak pihak. KPK misalnya menyerukan adanya moratorium Haji, terutama soal biaya pemondokan dan catering haji yang rentan diselewengkan. Calon Presiden Aburizal Bakrie pun sepakat dengan KPK, dalam sebuah kesempatan seminar terkait haji dengan tajuk “Membangun Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Baik, Profesional, dan Amanah” Maret 2012 yang lalu ARB hadir memberikan pidato kunci dalam acara yang dihadiri banyak ahli dari cendekiawan muslim, Kementrian Agama, BPK, dan sebagainya.
Dalam pidatonya ARB menyatakan, saat ini kuota haji hanya 1,6 juta jiwa sementara pendaftar terus membludak setiap tahunnya. Panjangnya antrean bahkan membuat seorang calon jamaah haji harus rela menunggu antara 5 sampai 12 tahun, namun tetap saja harus menyetor setoran awal biaya haji.
Dengan jumlah jamaah yang begitu besar, dana haji yang terkumpul hingga saat ini telah mencapai kurang lebih sekitar Rp35,3 triliun. Namun jumlah dana yang besar itu, saat ini belum menyentuh perbaikan pelayanan haji. Padahal jika dikelola dengan baik keuangan haji itu, bisa dimanfaatkan untuk mensubsidi biaya haji, sehingga biaya haji menjadi lebih terjangkau. Dana besar itu juga bisa dikelola dan digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat.
Menurut KPK, moratorium pendaftaran haji harus segera dilakukan, karena jika pendaftaran haji terus dibuka, jumlah dana haji yang saat ini berkisar Rp35,3 triliun itu akan terus mengelembung dan jika tidak dikelola secara tidak transparan dan akuntabel akan berpotensi dikorupsi.
ARB setuju dengan wacana moratorium itu. Mungkin dicoba tiga tahun, lalu nanti dibuka lagi, namun dengan catatan orang berusia lanjut didahulukan. Misalnya yang usianya 60 tahun ke atas. Karena jika harus lama menunggu, kalau harus lama mengantre, mereka belum tentu masih ada umur untuk pergi ke Tanah Suci.
Melihat sengkarut itu (pengelolaan haji), ARB menyarankan swasta turut dilibatkan sehingga ada kompetisi dengan pemerintah. Kompetisi ini perlu, karena terbukti dengan adanya kompetisi, layanan menjadi lebih baik dan harga menjadi lebih murah. Lihat saja buktinya di sektor telekomunikasi.
Bandingkan dengan di sektor listrik yang tidak ada kompetisi. Dijelaskan ARB, tanpa kompetisi, tanpa pesaing, tidak akan ada keinginan untuk memperbaiki layanan, atau menurunkan harga, karena tidak ada persaingan. Mungkin pemerintah perlu mencoba dulu kompetisi ini. Tak perlu banyak-banyak dulu. Cukup dicoba 10 persen dulu ke pihak swasta untuk berkompetisi dan dilihat hasilnya. Dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji, perlu juga diatur reward dan sanksi, termasuk sanksi pidana. Ini untuk memaksa pelayanan diberikan dengan lebih baik. Yang tak kalah penting adalah ganti rugi bagi jamaah haji yang dirugikan.
ARB Dukung KPK Berantas Korupsi
Kisah ironi di atas adalah potret nyata realitas haji dan korupsi di negeri ini. Di Republik yang mayoritas mengaku beriman ini antara sajadah dan ‘haramjadah’ bak bayi kembar siam. Korupsi adalah musuh bersama bangsa ini. Karena korupsi telah memiskinkan. Ia telah menyengsarakan jutaan masyarakat Indonesia yang seharusnya dengan uang yang dikorupsi itu rakyat berhak mendapat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Pelakunya mungkin hanya segelintir oknum pejabat, pengusaha hitam, atau politisi busuk yang mengejar kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.
Melihat itu Calon Presiden Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai salah satu capres terkaya diantara capres lainnya akan menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai isu utama yang akan dibenahi selain pendidikan gratis 12 tahun jika ia terpilih pada Pilpres 2014 kelak. Sebagai pengusaha kaya yang telah membesarkan perusahaan-perusahaan berskala global, yang tentu saja menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good corporate governance, korupsi menjadi musuh utama ARB.
Dalam berbagai kesempatan, ARB jujur mengakui perilaku kader partainya di Golkar belum sepenuhnya sempurna. Masih banyak yang terjerat kasus korupsi. Namun ia tak mau itu digeneralisir sebagai masalah partai melainkan urusan pribadi yang bersangkutan.
“Tentunya kami akan terus menyempurnakannya (pemberantasan korupsi di tubuh parpol). Tapi pada prinsipnya, kami mendukung penuh kerja KPK dlm memberantas korupsi,” ujar ARB di Rapat Pimpinan Nasional V Partai Golkar akhir 22-23 November lalu yang juga dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
Dengan momentum 9 Desember 2013 sebagai Hari Anti Korupsi se-Dunia, penulis sengaja mengangkat isu Haji dan Korupsi serta komitmen ARB mendukung KPK memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
ARB menyampaikan hal itu sebagai respons atas paparan Ketua KPK Abraham Samad dengan tema “Transparansi Keuangan Partai Politik”. Dalam paparannya, Abraham mengajak kader-kader Partai Golkar bersatu padu mendukung program-program antikorupsi yang dilaksanakan oleh KPK. ARB mengatakan, Partai Golkar sangat menghargai komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK, yang begitu transparan di berbagi media serta berbagai upaya pencegahan yang dilakukan. ARB juga menegaskan, Partai Golkar mempunyai kemauan memperbaiki Indonesia ke depan. Hal itu ditandai dengan penyusunan Visi Negara Kesejahtaraan 2045. Pada kesempatan itu, ARB menyerahkan buku tersebut langsung kepada Ketua KPK Abraham Samad.
Tak hanya itu, menanggapi usulan Abraham, ARB juga memastikan akan memperbarui kode etik dan code of conduct Partai Golkar guna mencegah para kader terlibat korupsi. “Kami dukung sepenuhnya yang disampaikan Pak Abraham dan sarannya terkait kode etik dan code of conduct. Partai Golkar memang sudah memilikinya dan saya sudah minta untuk diperbarui lagi. Kita akan lakukan itu,” jelas ARB.
Dukungan pada pemberantasan korupsi ini, juga disampaikan ARB pada pidato pengarahan berjudul ‘Ketika Layar Sudah Terkembang’ saat membuka acara Rapimnas V Partai Golkar 2013 di Jakarta, Jum’at (22/11/2013). Dalam pidato itu, ARB menegaskan, ciri khas perjuangan Partai Golkar adalah perjuangan untuk mendirikan pemerintahan yang kuat, terbuka dan bertanggungjawab serta bersih tapi efektif dan berwibawa. “Kita mendukung langkah pemberantasan korupsi, tapi kita tidak boleh lupa bahwa yang lebih penting lagi adalah langkah pencegahan korupsi melalui pembaharuan sistem yaitu, reformasi birokrasi serta peningkatan kesejahteraan pegawai,” ujar ARB.
Di atas segalanya, kata ARB, Partai Golkar harus terus menyerukan, bahwa pada saat langkah-langkah semacam itu dilakukan, pemerintah harus membangun sistem perekonomian yang semakin tumbuh cepat dengan pemerataan yang betul-betul adil bagi rakyat.
Selamat Hari Anti Korupsi se-Dunia (9 Desember). Berani Jujur Hebat! Aku Rindu Bersih (ARB), Agar Rakyat Bahagia (ARB).