Airlangga Hartarto: Syarat Kemajuan Satu Bangsa Ada pada Stabilitas Politik dan Keamanan

 Aspek keamanan dan stabilitas menjadi salah kunci terpenting dalam upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Melalui jaminan keamanan tersebut, ruang masyarakat untuk berkegiatan menjadi maksimal. Jaminan rasa aman dan stabilitas sebagai bagian dari peningkatan pertumbuhan itu  telah dilakukan pemerintah bersama lembaga keamanan negara seperti Polri yang tujuan akhirnya adalah tumbuhnya ekonomi yang kuat, inklusif serta berkelanjutan.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, berbagai langkah telah dilakukan pemerintah bersama bhayangkara negara tersebut melalui berbagai program, mulai dari keamanan siber nasional, Program Kartu Prakerja, penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI, stabilisasi harga pangan, cross border/multinational crimes, pengawasan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga pengawalan konsumen dan perdagangan dalam negeri.

"Stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat untuk kemajuan sebuah bangsa, dan peran strategis Polri ini penting untuk menciptakan rasa aman, kepastian hukum, serta mengawal pembangunan ekonomi di dalam negeri," kata Menko  Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan pidato virtual  dalam Rapat Kerja Teknis Fungsi Reskrim Polri Tahun 2024 yang digelar secara hybrid di Bali, Selasa (15/05).

Meski tidak terkait langsung, namun hasil kerjasama tersebut bisa dilihat dari data pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap bertahan di level positif dalam sejumlah indikator utama fundamental ekonomi nasional. Data yang secara jelas memberi gambaran melegakan di tengah situasi politik global yang masih bergejolak dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.  "Dalam kondisi ini, Pemerintah akan terus memonitor dan memitigasi dampak dari dinamika ekonomi global. Penguatan kolaborasi dari sisi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terus dijalankan," jelas Menko Airlangga.

Di tengah berbagai tantangan dan  juga dalam mencapai tujuan  mencapai visi Indonesia Emas 2045,  pertumbuhan ekonomi nasional tetap solid di angka 5,1% pada triwulan 1 tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Malaysia (3.9%), Korea Selatan (3.4%), dan Singapura (2.7%). IMF juga memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun 2024-2025 berada di atas proyeksi pertumbuhan global dan rata-rata negara berkembang.

Tak cuma itu, kemampuan mempertahankan inflasi dalam rentang kendali di kisaran 2,51%   membuat kepercayaan investor tetap kuat. Hal itu terlihat dari rating Moody's, Fitch, dan JCR yang menyebut jika ketahanan perekonomian Indonesia bisa  terjaga  yang dididukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah dan terkendali.  Sedangkan dari proyeksi ke dalam,  baiknya prospek ekonomi  itu muncul dalam pertumbuhan konsumsi dan investasi yang terus naik.  Sementara dalam hal indeks kepercayaan konsumen masih terjaga optimis, penjualan eceran tumbuh positif, aktivitas manufaktur di level ekspansi, dan kredit yang tumbuh double digit.

Guna mempercepat upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut, sejumlah strategi tela dirancang pemerintah yang terbagi dalam tiga garis besar agar pertumbuhan kuat, inklusf dan ramah lingkungan bisa berjalan. Ketiga strategi itu terdiri dari revitalisasi mesin ekonomi konvensional, mesin ekonomi baru yang berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan di masa depan, dan kebijakan responsif melalui penguatan ketahanan dan pemberdayaan sosial. Indonesia juga menjadi negara Asia ketiga, setelah Jepang dan Korea, yang mencapai status Open for Accession Discussion untuk menjadi anggota penuh OECD yang mana posisi ini dapat berpengaruh besar dalam perekonomian nasional ke depan.

Langkah lain yang diambil pemerintah adalah bergabung dalam OECD yang terdiri dari 38 negara dan Indonesia sedang dalam proses menjadi anggota penuhnya." Kesepakatan berbagai negara untuk mendukung keanggotaan Indonesia di OECD menjadi langkah besar," jelas Menko Airlangga.

Proses bergabung dengan OECD itu tersebut menjadi langkah transformatif kedua sejak Undang-Undang Cipta Kerja diimplementasikan di Indonesia sehingga reform yang dilakukan melalui OECD ini sangat mendukung visi Indonesia emas 2045. Indonesia diminta untuk mempersiapkan semacam memorandum ataupun proposal sendiri yang perlu disampaikan kepada forum OECD dalam waktu sekitar 280 hari. "Nah tentu ini merupakan transformasi ekonomi di bidang kebijakan standar regulasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga sangat baik apabila dilihat dari tata kelola agar investasi akan semakin masuk ke Indonesia," pungkas Menko Airlangga.