Paparan Airlangga Hartarto Terhadap Evaluasi Program PSN Tahun 2024

 

Pemerintah telah menyelesaikan kuartal pertama tahun 2024 secara stabil. Berbagai indikator menunjukkan kondisi berjalan sesuai dengan proyeksi dan target yang ditetapkan. Situasi tersebut menjadi prestasi yang patut disukuri mengingat berbagai resiko, tantangan dari dampak perlambatan ekonomi global yang tensi konfliknya tak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Berbagai krisis, mulai dari peningkatan tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi, pelemahan permintaan, kebijakan suku bunga yang masih akan tinggi, disrupsi rantai pasok, hingga perubahan iklim, tak membuat kondisi ekonomi domestik melemah. Itu ditandai dengan kemampuan Indonesia mempertahankan capaian pertumbuhan  pada triwulan I-2024  di angka  5,11% (yoy) serta dengan tingkat inflasi yang lebih rendah dibandingkan peer countries yakni sebesar 3,05% (yoy).

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap optimis dan memasang target tinggi dalam pertumbuhan yakni pada angka  6-7%, demi mencapai cita-cita menjadi negara High Income Country, dan menjadi salah satu prasayarat dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.  Upaya tersebut terus berjalan melalui sejumlah upaya transformasi ekonomi lewat optimalisasi infrastruktur, percepatan transisi energi menuju energi terbarukan, pengembangan infrastruktur digital untuk pengembangan ekonomi, menjaga kesinambungan IKN, menginisiasi program perlindungan dan peningkatan ekonomi pantai utara jawa, serta peningkatan kemandirian wilayah.

"Sehingga kita tetap dengan rencana menjadikan infrastruktur sebagai fokus utama untuk pembangunan nasional. Karena  relevansi itu pula,  urgensi keberadaan infrastruktur masuk dalam RPJMN," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Nasional untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tema Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi PSN, Selasa (14/5/2024).

Untuk keperluan itu juga, pemerintah memperkirakan kebutuhan dana sebesar Rp553 trilun guna menyelesaikan 41 PSN yang sedang dan akan dibangun. Termasuk di dalamnya urgensi penyelesaian sejumlah isu strategis yang itu memerlukan dukungan penyelesaian dari berbagai stakeholder, diantaranya perizinan dan penyiapan, kehutanan, pengadaan lahan, pembiayaan, dan konstruksi.

Selain itu  capaian proyek akan dievaluasi pada setiap tahapan proyek, meliput penyiapan, transaksi, konstruksi, dan operasi. Hasil evaluasi secara komprehensif akan dilaporkan kepada Presiden untuk dilakukan penyesuaian daftar PSN, yang selanjutnya dapat menjadi masukan untuk agenda pembangunan dalam Pemerintahan ke depan.

Untuk diketahui publik, dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, fokus pemerataan dalam pengembangan dan penyediaan infrastruktur tela menjadi fokus pemerintah di berbagai wilayah. Pengembangan yang masuk dalam  Proyek Strategis Nasional (PSN)  itu merentang dari berbagai sektor, mulai dari sebagai fungsi penunjang konektivitas ketahanan energi, kedaulatan pangan, hingga kepada hilirisasi industri. Sejak tahun 2015, akumulasi PSN tersebut tercatat sebanyak 198 Proyek telah selesai, 32 Proyek dan 10 Program telah beroperasi sebagian, serta 44 Proyek dan 3 Program dalam tahap konstruksi, dengan estimasi memberikan dampak output perekonomian mencapai Rp3.344 triliun secara nasional dan dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 2,71 juta orang.

Sementara untuk isu transisi dan ketahanan energi, pemerintah juga memandang penting peran komiditas vital atau critical mining yang menjadi bahan baku industri pembuatan panel surya, turbin angin, hingga industri baterai.  ntuk itu secara khusus pada sektor pengolahan mineral, Pemerintah telah melakukan Program Pengembangan Smelter PSN yang diantaranya 9 smelter fasilitas pengolahan nikel dengan estimasi output mencapai 2,5 juta ton per tahun, dan 4 smelter fasilitas pengolahan bauksit dengan estimasi output mencapai 3 juta ton per tahun.   "Oleh karena itu, saya berharap dukungan dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, agar PSN dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana target yang telah ditetapkan," pungkas Menko Airlangga.