Airlangga Hartarto Bicara Hak Generasi Mendatang untuk Menikmati Lingkungan Aman Efek Perubahan Iklim

Komitmen pemerintah  dalam penerapan pembangunan berkelanjutan terus berlanjut dan konsisten, salah satunya dalam bentuk upaya dekarbonisasi dan peningkatan ekonomi hijau. Tak seperti beberapa isu lain, persoalan penangan lingkungan ada di tangan pemerintah pusat untuk kemudian diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk kebijakan menyeluruh terseut yang menjadi bagian dari komitmen itu adalah penerapan aturan yang diimplementasikan  dalam komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. 

Komitmen yang secara tegas dituangkan  dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) sebesar 32% dari kondisi business as usual pada tahun 2030 dan 43,2% apabila melalui kerja sama internasional, serta mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.Kebijakan yang mencakup strategi pembangunan ke dalam maupun gambaran bagi dunia internasional terhadap apa yang yang rencana jangka panjang Indonesia untuk generasi mendatang itu, adalah bentuk tanggungjawab yang hendak ditunaikan pemerintah saat ini. Namun demikian, hal tersebut tak semata menjadi tugas negara, karena dalam urusan pembangunan berkelanjutan dan target emisi rendah karbon itu juga menjadi tanggungjawab seluruh pihak demi masa depan anak cucu.

"Generasi mendatang memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang aman dari bencana dan kerusakan yang berpotensi muncul dari efek perubahan iklim," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat berbicara di depan peserta Program Pasar Modal Peduli Generasi Mendatang -- Mewujudkan Perubahan Melalui Aksi Peduli Stunting dan Praktik ESG yang Bertanggung Jawab dan peringatan HUT Asosiasi Emiten Indonesia ke-35, di Jakarta Rabu (13/12/2023).

Dijelaskan lebih jauh oleh Menko Airlangga, saat ini pemerintah tengah membuat studi kelayakan untuk mempersiapkan penerapan Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilizaton and Storage (CCUS).  Program tersebut menjadi pilihan kebijakan yang diambil karena potensi penyimpanan CO2 yang dimiliki Indonesia  ternyata sangat besar. Total potensi tersebut diperkirakan tidak kurang dari  4,85 giga ton pada depleted reservoir dan sekitar 572 giga ton pada saline aquifer.

Selain studi tersebut, sejumlah program juga telah berjalan dalam bentuk 15 proyek CCS dan CCUS yang nilai investasinya tercatat sebesar USD7,97 miliar.  Sedangkan untuk lingkup global potensi pasar Carbon Capture, Utilization, Transportation and Storage juga diproyeksikan akan meningkat dari USD3 miliar pada tahun 2022 menjadi USD14,2 miliar di tahun 2030.

Upaya serupa juga dilakukan pada sektor non listrik antara lain dalam bentuk pengembangan Biofuel baik dari CPO maupun non CPO.  Hingga saat ini, program mandatory B35  di Indonesia yang diambil dari bahan baku minyak sawit juga telah mampu mengurangi 34,9 juta ton CO2 dan menjadi contoh sukses dalam rangka pencapaian SDG goals.

Maka kepada pelaku pasar modal yang hadir, Airlangga menegaskan bahwa upaya dekarbonisasi tersebut juga meniscayakan dukungan  emiten sektor industri. Dukungan dan keterlibatan mereka sangat signifikan dalm memberi kontribusi lebih. Apalagi sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia telah menerapkan aturan  yang mewajibkan praktik berkelanjutan seperti CBAM dan EUDR. 

Di samping itu, tingkat kesadaran konsumen yang semakin tinggi  mengenai green lifestyle turut mendorong perusahaan untuk dapat menyediakan produk yang rendah karbon. "Asosiasi Emiten Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung upaya penerapan dekarbonisasi dan peningkatan ekonomi hijau. AEI dapat mendorong para emiten untuk menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan, memanfaatkan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan mengolah limbah," pungkas Menko Airlangga.