 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya pelaksanaan berbagai program transformasi berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.  RKP yang bertemakan, Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" itu diwujudkan antara lain dalam bentuk peningkatan kualitas SDM, revitalisasi industri, ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan mendorong peningkatan infrastruktur, baik fisik maupun digital untuk meningkatkan konektivitas. Semua disandingkan dengan Bonus demografi penduduk Indonesia, yang akan memasuki masa puncaknya pada periode 2020 sampai 2030 dan harus harus dimanfaatkan agar Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi (high income country).
Tindak lanjut upaya tersebut diturunkan oleh Menko Perekonomian melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 44 Tahun 2021 yang memandatkan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Â membuat sejumlah Pedoman Governansi sektor publik dan korporasi yang diharapkan dapat melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. " Di sini fungsi aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tak cuma mengawasai, namun juga perlu menjadi pendorong bagi peningkatan perekonomian inklusif, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban, terutama untuk memastikan pelaksanaan APBN/ APBD berjalan secara efektif, efesien dan menghilangkan praktik-praktik KKN," ucap Menko Airlangga pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 -- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Rabu (14/6/2023) yang dihadiri oleh presiden Joko Widodo.
Diharapkan juga bahwa APIP tak cuma bertindak sebagai pengawas (wacthdog), namun juga bertindak sebagai mitra strategis pemerintah dalam aspek penekanan keyakinan secara memadai atas  ketaatan dan efektivitas (assurance activities), memberikan masukan (consulting activities), dan memberikan peringatan dini (anti-corruption activities). Selain itu, APIP juga berperan penting dalam mengawal kebijakan terkait transisi dari pandemi menuju endemi. "Saya berharap kita dapat memberi kontribusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di tahun ini. Oleh karenanya, mari kita tingkatkan sinergi dan kerja sama agar dapat mewujudkan visi Indonesia Maju 2045, demi kesejahteraan masyarakat," pungkas Menko Airlangga.
Paparan Airlangga tersebut adalah penjelasan dari keinginan presiden Joko Widodo  yang menekankan pentingnya aspek pengawasan dalam pelaksanan seluruh program pemerintah. Hal itu terutama yang menjadi tugas  terdepan  BPKP (Badan Penguawas Keuangan dan Pembangunan) yang bertugas  sebagai pengawas internal Pemerintah. Orientasi untuk pengawasan harus melihat kepada hasilnya, bukan hanya memperhatikan prosedurnya saja, agar menciptakan produktivitas dalam penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga ataupun BUMN. ""Itu kenapa saya sering cek ke lapangan, saya ingin pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu. Itu kita turun ke bawah masih ada yang bablas, apalagi tidak. Sekali lagi penguatan dan pengawasan internal jangan jadi aksesoris, jangan ada data-data yang ditutupi, kalau memang salah harus ditunjukkan cara perbaikannya seperti apa," ungkap Presiden Joko Widodo.
