Tak hanya memperhatikan, pemerintah pun secara langsung membuat keputusan terkait masalah kelangkaan kebututhan agar masalah yang terjadi di masyarakat tak semakin berat. Kondisi yang suka atau tidak, merupakan akibat tidak langsung dinamika yang terjadi di mancanegara itu.
"Untuk itu, pemerintah membuat keputusan cepat dalam bentuk pemberian subsidi langsung 18,8 juta penerima Kartu Sembako, dan untuk 1,85 juta PKH non-BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Â yang diberikan untuk bantuan subsidi selisih harga minyak goreng yang besarnya Rp300.000,00 untuk 3 bulan atau Rp100.000,00/bulan/kpm. Diharapkan dalam bulan Ramadan ini sudah bisa disalurkan," kata Airlanggga Hartarto usai Sidang Kabinet Paripurna terkait antisipasi situasi dan perkembangan ekonomi dunia di Istana Negara yang dipimpin langsung oleh presiden Joko Widodo.
Airlangga juga menyebut, Â pemerintah akan memberi bantuan tunai untuk pangan kepada 2,5 Juta PKL dan Pemilik Warung (PKLW) yang juga akan menerima sebesar Rp 300.000,00 untuk 3 bulan, dan akan disalurkan dalam bulan Ramadan.
Ada juga bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji dibawah Rp3,5 juta bagi 8,8 juta pekerja, sebesar Rp1 juta yang dibagi dalam dua kali penyaluran.
Â
Semua kebijakan yang diambil tersebut merupakan bentuk lanjut dari upaya pemeritah untuk mempertebal perlindungan sosial, agar masyarakat di lapisan bawah yang selama ini paling terdampak oleh kondisi, tidak makin tertekan dan kehilangan pegangan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H