Sampai Kapan Petani Sawit Mandiri Jadi Anak Tiri di Negeri Sendiri?

Kesan penganaktirian itu kian terlihat jika dibandingkan dengan urusan lingkungan lain, seperti lahan gambut.   Untuk mengelola lahan yang jumlahnya Cuma 2 juta hektar tersebut pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut. Bandingkan dengan lahan kelapa sawit yang milik petani saja, hingga saat ini tak memiliki induk tunggal yang bertugas menangani masalah yang ada secara mandiri.

Yang lebih ironis, di sejumlah pemerintahan daerah yang total lahan perkebunan kelapa sawit mereka mencapai belasan juta hektar, bidang yang menangani kelapa sawit ini hanya dipegang oleh pejabat setara   Kepala Sub Bidang (Kasub).  Jangankan  bidang yang khusus mengurus sawit, sebagian besar pemerintah daerah  tak lagi punya Dinas Perkebunan, yang sebagian disatukan dengan dinas peternakan

Diharapkan, dengan pembentukan lembaga khusus tersebut, ragam masalah yang mendera kelapa sawit Indonesia khususnya di kalangan petani perorangan bisa lebih dipahami secara lebih jernih. 

Persoalan seperti status lahan,  penentuan harga, hingga pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) petani sawit yang diketahui memang masih rendah, bisa terpetakan, sukur-sukur bisa diatasi secara holistic. Tujuan akhir dari semua itu adalah peningkatan taraf hidup dan ekonomi mereka

Karena suka atau tidak, pemberdayaan petani dan peningkatan daya tawar akan berpengaruh langsung langsung kepada perbaikan taraf hidup, ekonomi serta pendidikan anak-anak mereka. 

Poin-poin tersebut yang secara langsung akan mempengaruhi target Indonesia dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi kampanye besar PBB untuk 10 tahun ke depan.

Jadi masih mau menjadikan petani perorangan hanya sekedar pelengkap kejayaan sawit Indonesia ?. Sementara kemakmuran menyusul prediksi cerah terhadap program B30  akan lebih  banyak  dinikmati BUMN dan korporasi swasta ?.

Kita percaya, tentu pemerintahan presiden Joko Widodo tidak punya rencana kearah demikian.

Semoga.....