Ketika saya menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakornis) Bidang Pemerintahan Se-Provinsi Papua, yang diselenggarakan oleh Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua, pada tanggal 6 Oktober 2015 saya menyimpulkan adanya urgenitas yang perlu di sikapi oleh berbagai stakeholder terkait persiapan pelaksanaan Pemilu Serentak pada tanggal 9 Desember nanti, hal yang menarik menurut saya adalah penegasan dari UU dan Ketentuan perundangan yang berlaku selama ini, kurang di sosialisasikan sehingga tidak begitu banyak diketahui oleh semua kalangan.
Perlu diketahui, perjalanan Otsus di Papua masih menyimpang catatan buruk untuk Pemerintah Provinsi Papua, dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua setiap tahunnya menunjukkan trend negatif, ini bisa dikatakan sebagai indikator untuk menilai bahwa otsus telah gagal, mengapa karena dari hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkesan monoton dengan data-data yang tidak menunjukkan trend positif, menurut Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua, banyak kepala daerah atau Bupati di tanah Papua yang tidak serius mengurus daerahnya.
Kenyataannya bisa ditemui setiap tahun tidak ada perubahan yang signifikan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua. Isu-isu yang menjadi komoditas politik di Pilkada serentak ini seperti isu Pemekaran, Isu Pemekaran telah menjadi isu hangat , karena menjelang Pilkada serentak nanti tanggal 9 Desember. Menurut saya, Semua Calon Bupati sebaiknya tidak menjadikan isu pemekaran menjadi isu propaganda politik lokal, karena tendensi politik di papua menjelang PILKADA Serentak sangat rentang terhadap ruang konflik.
Saya mencatat dari materi Mayor Kapten Alit Sugeng Riyadi, S.Si selaku Narasumber dari TOPDAM XVII/Cenderawasih di Jayapura, terkait Upaya Penyelesaian Permasalahan Tapal Batas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, ada sesuatu yang sangat merisaukan dimana sekian kabupaten kota di Tanah Papua, sekitar 29 Kabupaten/Kota terkesan masih banyak yang belum menyelesaikan tapal batas , padahal kita tahu Pemekaran sudah berjalan hampir sepuluh tahun ini, hal ini perlu mendapat catatan khusus karena akses Investasi dan Potensi Sumber Daya Alam di setiap Kabupaten Kota akan menjadi sektor andalan PAD, sementara peta atau batas wilayahnya belum ada, ini perlu disikapi oleh Pihak Legislatif dan Eksekutif di daerah, agar ketika akses Investasi dan Ekspansi Bisnis terkait eksplorasi SDA, tidak sampai menimbulkan ruang konflik lokal di Papua.
Demikian catatan ini saya buat sebagai bentuk keprihatinan terhadap masa depan Papua dalam konteks Penyelenggaraan Pemerintahan di tanah Papua untuk merespon materi yang sudah disajikan.
Â
Sumber gambar: dokumen pribadi
