Dalam definisi pengungsi UNCHR adalah seseorang atau kelompok yang korban masalah rasial,agama, kebangsaan atau urusan kebijakan negara yang mungkin dilakukan oleh seseorang atau kelompok itu tidak akan kembali di negara asal, karena ada ketakutan dan trauma dengan situasi yang mengancam keamanan hidupnya. Masalah Pengungsi telah menjadi masalah nyata yang selalu dibicarakan dan dibuat perhatian internasional seperti itu terjadi pada kelompok etnis Rohingya yang datang beberapa negara dengan nomor standar meningkat dan memerlukan perhatian terutama dalam pengolahannya. Kelompok etnis Rohingya adalah sebuah kelompok Minoritas Muslim menduduki Wilayah Arakan terletak di bagian barat negara Myanmar.
Komunitas etnis Rohingya diperkirakan 800.000 Penguasaan wilayah Arakan sebesar 25% dari jumlah penduduk Myanmar. basis Isu terkait dengan kelompok etnis Rohingya karena ada perbedaan etnis di antara mereka Rohingya dan Rakhine. bangsa Rohingya tidak dianggap sebagai bagian dari suku aslinya Burma, tapi etnis Rohingya dekat Bangladesh. Hal ini mengarah pada etnisitas Ada banyak diskriminasi terhadap Rohingya tanpa pengakuan kewarganegaraan, batasan pencarian pekerjaan, kerja paksa, pembunuhan, pemerkosaan, dan banyak pembakaran rumah dan tempat tinggal (Kyonto, 2019).
Awal Mula Masalah Etnis Rohingya menjadi objek perhatian internasional Pada tahun 2012, saat perselisihan muncul wilayah etnis Rakhine. Masalah Hal itu dipicu oleh pertanyaan tentang pemerkosaan seseorang beberapa wanita Rakhine (Buddha). Muslim Rohingya. Akibat dari masalah ini kelompok etnis Rohingya dan Kultus telah aktif sejak 2012 membunuh ratusan etnis minoritas dan 140.000 orang terpaksa. Aktivis dan politisiMayoritas etnis dan agama di Rakhine adalah pemerintah Myanmar untuk melakukan hal tersebut membatasi akses terhadap layanan kesehatan dan kemanusiaan bagi jutaan kelompok etnis Rohingya Myanmar (Rosyid, 2018).
Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan menangani konflik etnis Rohingya Myanmar. Itu juga berhasil Memberikan semangat kepada masyarakat Indonesia memobilisasi pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada kelompok etnis Rohingya Jumlah pengungsi di Indonesia terus bertambah meningkat setiap tahunnya. pada tahun 2021 jumlah pengungsi yang terdaftar Pencari suaka terkenal di PBBKomisaris Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR) 13.416 orang tinggal di Indonesia. UNHCR adalah badan pengungsi PBB yang beroperasi atas dasar kemanusiaan, UNHCR menyambut baik sumbangan dari pemerintah dan masyarakat yang dapat menguatkan upaya memberi perlindungan pada pengungsi, UNHCR memenuhi kebutuhan para pengungsi termasuk makanan, sanitasi, air bersih obat-obatan, pelayanan kesehatan.
UNHCR berterima kasih kepada pemerintah indonesia yang telah menunjukkan tempat penampungan bagi para pengungsi. Sejumlah besar pengungsi berdatangan Indonesia dapat menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi. Pengungsi juga bisa meningkatkan pengangguran dan kejahatan jika tidak dikontrol dengan baik pemerintah Dengan ini, pemerintah Indonesia kita perlu bekerja sama dengan aktor-aktor non-pemerintah berkaitan dengan bidang kemanusiaan, sebagai Komisaris Tinggi PBB Pengungsi (UNHCR) dan Internasional Organisasi untuk Migrasi (IOM).
Berbagai bentuk krisis kemanusiaan di Myanmar antara lain: salah satu akibat dari insiden junta militer yang berujung pada kudeta militer menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan juga menimbulkan krisis Demokrasi di Myanmar. Gangguan terhadap stabilitas keamanan Myanmar adalah tindakan yang salah salah satunya adalah perlakuan diskriminatif yang dilakukan pemerintah Burma terhadap kelompok etnis Rohingya dimana Muslim Rohingya di Myanmar adalah komunitasnya sendiri nasib isolasi di negaranya sendiri (Hartati, 2013).
Penyebab lain terjadinya konflik adalah kecemburuan masyarakat etnis Rakhine terhadap kelompok etnis Rohingya. Dimana Muslim Rohingya terus berlanjut selama beberapa dekade untuk memperbesar Tentu saja hal ini menimbulkan keraguan dan kecemburuan mayoritas etnis Rakhine. Karena bagi mereka, ada sebuah bangsa Orang Rohingya kemungkinan besar dianggap sebagai “batu di dalam sepatu”, atau semacamnya masih mengganggu. Kehadiran etnis Rohingya dinilai mengurangi hak atas tanah dan perekonomian, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine, yang merupakan pusat kehidupan etnis Muslim Rohingya (Waluyo, 2013).
Berbagai konflik tersebut memaksa etnis Rohingya untuk hengkang dari Myanmar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat dengan mengajukan permohonan suaka ke negara-negara tetangga, khususnya kawasan Asia Tenggara. Tapi untuk bepergian Pencarian suaka ini mungkin tidak berjalan sesuai harapan mereka, tergantung situasinya Saat ini, Covid-19 semakin membatasi pergerakan suatu negara orang memasuki negara tersebut dan dengan demikian melindungi wilayah perbatasannya
dengan serius .Kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951
berstatus pengungsi, namun di bawah perlindungan hak asasi manusia Indonesia meratifikasi dengan undang-undang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memuat Pasal tentang hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, termasuk Hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak untuk bergerak, hak untuk merasa aman dan hak untuk memperoleh kekayaan.
Indonesia Indonesia adalah satu-satunya negara yang masih terbuka terutama untuk menerima pengungsi Rohingya yang datang ke wilayah mereka, dalam situasi Covid-19, apa yang dilakukan negara tetangga seperti Malaysia sudah menolak kedatangan pengungsi Rohingya ke negaranya Covid-19 lahir, sejak tahun 1991 salah satu sasarannya adalah Malaysia populer dan dicari oleh para pengungsi yang ingin hidup lebih bermartabat tanpa ancaman keamanan yang mereka hadapi di rumah, karena pemerintah Malaysia saat itu menjaminnya kepada semua orang pengungsi yang tiba di negaranya (Azmi, n.d.)
Organisasi internasional UNHCR dan IOM terlibat, dimana Kedua organisasi tersebut mempunyai keprihatinan yang sangat relevan dengan permasalahan yang ada saat ini terjadi UNHCR bertujuan untuk melindungi hak-hak pengungsi dan memastikan situasi mereka, selain itu, tujuan utama UNHCR adalah mencari solusi jangka panjang bagi para korban pengungsi dan mencoba memberikan kesempatan untuk rekonstruksi kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Sementara itu, IOM berupaya membantu manajemen imigrasi yang tertib dan manusiawi, promosi lapangan kerja terjamin dengan mitra internasional mengenai isu-isu yang berkaitan dengan imigrasi, mencari solusi praktis untuk permasalahan tersebut migrasi dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran yang membutuhkan, termasuk pengungsi asing dan pengungsi internal (Salsabila dan Ridwan, 2023).
Selain partisipasi UNHCR dalam pemrosesan pengungsi Rohingya Indonesia memiliki IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi) yang juga menerimanya peranan penting dalam penyelesaian permasalahan pengungsi Rohingya di Indonesia. Kadang-kadang
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh IOM dan pemerintah Indonesia kerjasama untuk memerangi perdagangan manusia di Indonesia.
