Subsidi Pulsa Sih Oke, tapi Kalau Sinyalnya Tidak Ada, Bagaimana?

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan segala keluh dan keruwetannya mulai memasuki bulan keenam. Pokok keluh dan ruwet semua khalayak sudah tahu. Ialah tentang pulsa, kuota, kepemilikan HP, hingga sinyal internet.

Beruntungnya, seperangkat keluhan PJJ sudah sampai dan mulai diperhatikan oleh pemerintah. Niat baik ini sedang dikaji matang-matang oleh para pemangku kebijakan di pucuk sana. Dan, Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, subsidi pulsa bagi para tenaga pengajar dan murid akan mulai digulirkan pada September 2020.

"Betul (subsidi pulsa untuk dukung pembelajaran jarak jauh) long distance electronic learning, diharapkan penyesuaian DIPA bisa segera selesai dan mulai digulirkan September," ujar Johnny kepada Kompas.com, Kamis (13/8/2020).

Saat ini pemerintah dengan mengkaji berapa besaran subsidi. Menkominfo menambahkan, pembicaraan yang berlangsung ke depannya adalah tentang paket data sekitar Rp 7,8 triliun plus beberapa insentif lainnya. Sedangkan satuan kerja, adalah di tangan Kemendikbud.

Sekali lagi, kita apresiasi betul niat baik pemerintah yang mulai mau mengurus kegelisahan di sektor pendidikan. Menkominfo turun tangan, dan Menkeu ikut dalam pembahasan.

Selain itu, Erick Thohir juga siap membantu. Pernyataan ini sempat beliau sampaikan di acara Mata Najwa (05/08/2020) bersama Mendikbud dalam acara Kontroversi Mas Menteri.

Artinya, perlahan telah tampak kinerja yang bertajuk lintas kementerian dari Mas Nadiem dan Kemendikbud. Mereka mulai tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak bangsa untuk menggapai kemerdekaan belajar.

Terang saja, adalah hal yang kurang bijaksana bila kemudian anak-anak disuruh bersekolah secara tatap muka di tengah pandemi. Apalagi kalau di daerah tersebut masih berstatus zona kuning, orange, merah, dan hitam. Berbahaya, kita tak pernah mau mengharapkan klaster baru covid-19.

Saking bahayanya, tidak sedikit khayalak yang berkomentar dan beropini bahwa, bagaimana jika sekolah tahun ini kita liburkan total saja. Setelah pandemi pergi seutuhnya, barulah sekolah dibuka kembali.

Apa alasan opini ini muncul? Jelas mereka bersandar kepada kesehatan. Kita tak dapat sepenuhnya menyanggah.

Dan sebelumnya, Kemendikbud juga tidak tinggal diam menampung keluh kesah. Melalui Mas Nadiem, disampaikanlah penegasan bahwa dana BOS boleh digunakan untuk beli pulsa.

"Yang pertama kita lakukan adalah dana BOS, yang dikirim dari pemerintah pusat ke masing-masing rekening sekolah untuk pertama kalinya dibebaskan untuk memberikan fleksibilitas khusus untuk PJJ. Jadinya, boleh tanpa batas digunakan untuk alat TIK dan pulsanya bukan hanya pulsa guru. Pulsa guru, pulsa murid (orangtua)," begitu penjelasan Mas Mendikbud Nadiem saat menjawab pertanyaan Najwa Shihab di acara Mata Najwa (05/08/2020).

Atas pernyataan ini, sebetulnya semakin tegaslah praduga bahwasannya Kemendikbud memang belum menyuruh siswa untuk bersekolah secara tatap muka. Itulah mengapa kemudian dana BOS disilakan untuk digunakan sefleksibel mungkin demi kelancaran PJJ.

Ditambah dengan pernyataan Johnny G Plate, Sri Mulyani, dan Erick Thohir, berarti lengkap sudah apa yang sebetulnya menjadi prioritas di sektor pendidikan. Yaitu, ingin mewujudkan pembelajaran jarak jauh yang mampu menjangkau semua kalangan dari sisi finansial.

Mengapa disebut dari sisi finansial saja? Tentu saja, subsidi pulsa untuk pelaku pendidikan bisa diimplementasikan ke satuan pendidikan yang memiliki akses internet, kan? Nah, inilah masalah lain yang kiranya belum dibahas oleh pemerintah.

Subsidi Pulsa, Kalau Sinyalnya Tidak Ada Bagaimana?

Kalau masalahnya sudah mengarah ke bab sinyal, jangankan mau diberikan subsidi pulsa, dibelikan Smartphone pun belum tentu bisa berguna. Ya, ini permasalahan yang cukup berat dan pelik yang lebih sering melanda sekolah-sekolah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Ilustrasi sekolah 3T. Foto: Kompas/Ichwan Susanto.

Untuk saat ini sekolah 3T "tidak butuh" bantuan alias subsidi pulsa. Yang mereka butuhkan adalah bantuan teknologi terutama dari sisi sinyal. Mampukah dana BOS untuk menanggulanginya? Oh, tidak mungkin! Urusan sinyal, sudah bukan tanggung jawab Kemendikbud secara khusus.

Baca juga: Dear Mas Nadiem, Mungkinkah Dana BOS "Sehebat" Itu?

Maka dari itulah, saya kira, hadirnya penyesuaian SKB 4 Menteri yang menerangkan bahwa sekolah yang berzona hijau dan kuning boleh dibuka untuk belajar secara tatap muka adalah salah satu bentuk perhatian Kemendikbud terhadap sekolah 3T.

Terang saja, kalau sistemnya full PJJ, anak-anak di sekolah 3T jelas semakin terbengkalai kemerdekaan belajarnya. Mereka akan dapat apa kecuali hanya lembar kerja dan modul. Inilah yang menjadikan kening kita mengkernyut.

Beberapa hari yang lalu, Mas Nadiem Makarim telah menyatakan bahwa 88 persen daerah 3T yang termasuk ke dalam zona hijau dan zona kuning sangat sulit melakukan PJJ.

Maka dari itulah jika sekolah-sekolah yang dimaksud telah memenuhi syarat protokol kesehatan yang ditentukan daerah, maka sekolah bisa memulai pembelajaran tatap muka di tengah pandemi virus corona.

Apakah kemudian kebijakan yang bertajuk perhatian ini dapat kita sebut bijaksana? Jelas niat Kemendikbud baik, yaitu agar anak-anak di sekolah 3T bisa mendapatkan pendidikan yang layak walau tak dapat dukungan sinyal.

Tapi, dari sisi keselamatan anak-anak? Peluang adanya klaster baru sangat memungkinkan, dan corona bisa saja menginfeksi para pelaku pendidikan di sekolah.

Kalaulah sandaran utama kebijakan ini adalah menempatkan unsur keselamatan sebagai prioritas, rasanya pembukaan sekolah 3T di zona kuning belum bisa kita kategorikan sebagai keputusan yang bijak.

Mas Nadiem perlu mencari solusi lain yang lebih kreatif untuk menyertakan anak-anak kita di sekolah 3T untuk mendapatkan pendidikan walau mereka tak didukung oleh adanya sinyal.

Sembari menemukan alternatif lain, diharapkan pemerataan infrastruktur yang berkaitan dengan sinyal internet bisa dipercepat. Sungguh, sekolah 3T semakin bingung dengan keterbatasan.

Salam.