Lagi-lagi ini hanyalah kebijakan talangan alias kebijakan sementara yang tidak jelas ke mana muaranya.
Terang saja, walaupun dana BOS bisa dimaksimalkan untuk membayar gaji guru honorer, tetap saja pemasukan dana BOS bergantung pada jumlah siswa.
Bayangkan bila jumlah siswa di sekolah hanya puluhan orang. Berarti peningkatan gaji guru honorer hanya beberapa ribu rupiah saja, kan?
Maka dari itulah, pemerintah tak bisa terus-menerus menyusahkan para kepala sekolah dengan cara "memaksa" mereka merekrut guru honorer demi menutupi kekosongan ruang kelas. Bukannya tak perlu rekrut lagi, tapi sebaiknya guru honorer punya jalan dan arah karier yang jelas.
Atau, adakah jalan lain?
Seingat saya, tahun lalu sempat digencarkan isu penambahan masa pensiun bagi guru PNS. Dalam artian, guru PNS yang sudah pensiun dipersilakan mengajar lagi selama 5 tahun demi menutupi kekosongan ruang kelas dan kebutuhan guru.
Apakah ini jalan yang bagus? Tentu saja tidak. Seorang yang sudah berumur 60 tahun sudah pasti lelah, dan mungkin bosan harus terus menjadi mitra pemerintah. Mereka juga butuh istirahat karena secara fisik, umur yang kian senja tak efektif lagi untuk mengajar.
Dan dari sini, bukankah lebih baik guru honorer yang diberdayakan? Lagi-lagi jawabannya masih sama. Jikapun direkrut guru honorer, kejelasan karier mereka mau dibawa ke mana, dan bagaimana pula negeri ini mencari anggaran untuk menunjang kesejahteraan mereka.
Atas realita yang cukup pelik, gusar, ambar dan menghadirkan kegalauan ini, agaknya pemerintah perlu mencari solusi terbaik demi mewujudkan pendidikan yang berkemajuan.
Di sana berbicara kekurangan guru, di sini berbicara tentang kompetensi guru, dan di situ berbicara tentang kesejahteraan guru. Rasanya semua hal ini sangat berhubungan. Ada faktor sebab-akibat yang tak bisa dihindari dan hal itu berasal dari kebijakan pemerintah itu sendiri.
Salam.
