Terang saja, seperti apa pun susahnya keadaan negeri ini, layanan pendidikan di berbagai penjuru bumi Pertiwi tak boleh berhenti. Ganti Menteri, ganti Presiden, bahkan ganti kurikulum boleh-boleh saja. Tapi, peran guru untuk mengisi ruang kelas tak bisa terganti.
Bayangkan bila kemudian guru di sebuah sekolah habis dan diganti oleh penjaga sekolah. Apa yang akan terjadi dengan sekolah? Apa yang akan terjadi dengan pembelajaran?
Kalau sudah penjaga sekolah yang mengisi kelas secara full time dan full day, anak-anak mungkin tak berkesempatan belajar lagi. mereka malah diminta bawa sapu dan bersih-bersih tiap hari.
Begitu pula kiranya andai di sekolah hanya ada kepala sekolah saja. Akibat kekurangan guru, kepala sekolah harus ikut mengajarkan materi yang sesungguhnya bukanlah bidang ajarnya.
Jika sudah seperti ini, maka boro-boro mau cerita tentang guru penggerak, kompetensi guru, hingga kepala sekolah penggerak. Ada sosok yang mengisi ruang kelas saja sekolah sudah beruntung.
Sejadinya, sudah pasti pemerintah lah yang menanggung dosa-dosa pendidikan. Ini baru guru, dan kita belum berbicara tentang fasilitas pendidikan, layanan pendidikan, serta kemudahan akses anak-anak untuk belajar. Saat ini, ketersediaan gurulah yang paling mendesak.
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerangkan bahwa total guru yang akan pensiun pada 2019-2023 ada sebanyak 316,5 ribu orang. Dan kita soroti adalah, pada 2019 dan 2020 masing-masing proyeksi pensiun sebanyak 39,1 ribu orang dan 46,9 ribu orang.
Berarti, jumlah guru yang harus direkrut pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 adalah 39,1 ribu + 46,9 ribu, jumlahnya adalah 86 ribu.
Tapi, lagi-lagi Pak Tjahjo mengatakan bahwa kemungkinan baru dibuka CPNS adalah pada tahun 2021. Alasannya, alokasi (kebutuhan PNS) belum bisa ditentukan dan beliau mau melihat dulu kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
