Terutama tentang guru dan gairah belajar, kunci transformasi itu malah sudah tercantum dalam teks pidato Mas Nadiem pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 25 November 2019 lalu.
Di sinilah kemudian ada kesan pengulangan materi yang terkesan teoritis banget. Bagaimana tidak, kebijakan yang kita perlukan hari ini adalah kebijakan yang langsung mengarah kepada aksi, bukan teori.
Jikapun tak mampu langsung aksi, minimal ada kebijakan dengan rincian kerja yang jelas dan mengarah kepada percepatan keberhasilan program.
Katakanlah seperti koordinasi lintas kementerian, pemangkasan birokrasi, dan yang paling penting adalah perhatian terhadap nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang hingga hari ini belum menemui kejelasan.
Gara-gara kesamaran ini, muncullah rasa kecewa yang diungkapkan oleh Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim.
"Kami kecewa mendengar pemaparan Dirjen GTK dalam diskusi virtual dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI). Yang disampaikan sangat normatif. Belum terlihat terobosan-terobosan Dirjen GTK untuk guru. Masih bicara standar-normatif. Ini yang tidak kami harapkan," ucap Satriwan  pada Rabu (13/05/2020).
Satriwan menambahkan bahwa Dirjen GTK terkesan menyampaikan materi teori yang melangit dan tidak memberikan solusi untuk persoalan guru honorer maupun nasib PPPK. Harapan akan munculnya ide kreatif GTK yang mengarah pada guru, juga belum terdengar.
Sejatinya ada dua sisi persoalan yang sulit untuk disatukan di sini. Kita sama-sama tahu bahwa Iwan Syahril sebagai Dirjen GTK masih baru sehingga beliau masih meraba-raba kebijakan apa yang semestinya jadi prioritas.
Tapi di sisi lain? Guru honorer terutama puluhan ribu PPPK rekrutan tahun 2019 sudah terlalu lama bersabar menanti kepastian. Tambah lagi sekarang bumi Pertiwi sedang menghadapi pandemi Covid-19, semakin terbataslah ruang gerak bagi pemimpin untuk beraksi.
Sebagai bahan pertimbangan sekaligus aksi gerak cepat, kiranya dalam waktu dekat ini Iwan perlu meracik dan menjelaskan lebih detail arah dari kebijakan GTK yang akan diimplementasikan.
Baik itu soal perbaikan dan peningkatan kompetensi GTK, kejelasan nasib guru honorer dan PPPK ataupun program unggulan, lain masing-masing darinya butuh rentetan rencana kerja yang lebih detail.
Terkait masalah yang paling mendesak seperti PPPK, diperlukan adanya jalinan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara Iwan, Mas Nadiem, Kemenpan-RB, hingga BKN.
