Seperti halnya ombak-ombak di lautan, saat ini saya kebingungan, Pak Menteri. Ini tentang tenaga honorer. Jika diamati dari waktu ke waktu, agaknya kebijakan yang lahir untuk mereka para tenaga honorer begitu bergelombang dan plintat-plintut.
Saya yakin, pada tahun 2019 lalu tenaga honorer begitu bahagia karena diberi impian berupa usulan kebijakan. Kata "secepatnya, segera" akan ditindaklanjuti terdengar begitu indah. Dulu, saya juga ikut senang karena masih berstatus guru honorer.
Tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2019 lalu, saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Keuangan sedang membahas anggaran khusus untuk guru honorer yang akan disiapkan untuk tahun 2020.
Saat itu, kursi Mendikbud masih diduduki oleh Pak Muhadjir Effendy dan beliau sedang mengusulkan kepada Menkeu Sri Mulyani agar guru honorer digaji melalui Dana Alokasi Umum.
"Beberapa hari ini kita bahas antara staf Kemenkeu dan Kemendikbud untuk memastikan bahwa tahun 2020 nanti pendapatan guru tidak tetap atau honorer bisa ada sumber yang pasti yaitu dari dana alokasi umum," ujar Muhadjir Effendy.
Jika saja ini berlaku, maka secara otomatis gaji guru honorer tidak lagi diambilkan dari dana BOS atau urunan dari wali siswa. Terang saja, saat kita mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 ternyata sekolah hanya boleh menganggarkan 15% dari total dana BOS untuk gaji tenaga honorer.
Kebijakan ini begitu pelik karena nominal dana BOS sangat bergantung pada jumlah siswa yang ada di sekolah. Bisa dibayangkan jika siswa yang ada di sekolah tidak sampai 50 orang, berapa anggaran gaji untuk tenaga honorer?
Inilah yang menyebabkan para kepala sekolah di daerah terpencil dilema, antara mau semangat atau putus asa. Tidak mungkin mereka tega menggaji para tenaga honorer dengan nominal rupiah yang sangat kecil. Maka dari itulah, gaji sering macet dan tunda sembari mencari dana talangan.
Kiranya hal ini tidak begitu berbeda dengan sekolah yang banyak siswanya. Di satu sisi dana BOS pasti lebih besar, tapi di sisi lain pengeluaran dan kebutuhan juga naik hingganya tenaga honorer tidak begitu heran kalau gaji tetap segitu-segitu saja.
Jadi, meski tenaga honorer bekerja di sekolah negeri favorit, mereka sejatinya hanya menang gengsi. Soal gaji, nilainya hampir sama saja. Pengalaman dan tingkat keikhlasanlah yang menjadikannya berbeda.
Bayangkan saja jika usulan Muhadjir di tahun 2019 bisa terealisasi di awal tahun 2020, agaknya baik guru maupun tenaga honorer akan sedikit terbantu.
Namun, hanya selang berpuluh hari kebijakan baik Muhadjir hanya menjadi hiburan semata saat mendengar arahan beliau tentang penggunaan dana BOS untuk gaji guru honorer.
Muhadjir melarang sekolah untuk mengangkat guru honorer baru. Dia menjelaskan, kekurangan guru akibat banyak guru pensiun tidak perlu dilakukan dengan pengangkatan guru honorer baru.
Solusinya adalah mengangkat guru pensiunan menjadi guru honorer, hingga ada pengangkatan guru PNS.
Jelas saja para guru honorer sakit, pernyataan ini seakan-akan menjadi tuduhan bahwa guru honorer muda tidak kompeten, tidak mampu mengajar, serta berkesan tidak dipercayai.
Memang, guru pensiunan sudah menang pengalaman, makan asam garam, dan lama waktu pengabdian. Tapi, soal semangat bertumbuh dan berjuang? Hmm, saya yakin mereka mau istirahat dan memberikan peluang kepada yang muda-muda untuk berkarya.
Tidak cukup sampai sini, di tahun 2020 kebijakan tentang tenaga honorer semakin plintat-plintut dan bertabur kekesalan.
Ya, Kemenpan-RB dan BKN dengan Komisi II DPR telah sepakat untuk menghapus tenaga honorer dari seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah. Keputusan itu sesuai yang tertuang dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 ASN.
Agenda ini masuk dalam hitungan masa transisi 5 tahun sebagai pertimbangannya. Terhitung sejak tahun 2018, para tenaga honorer dipersilahkan mengikuti tes CPNS maupun PPPK hingga tahun 2023 nanti.
Pertanyaannya adalah, bagaimana nasib tenaga honorer yang usianya di atas 35 tahun?
Mereka sudah tak bisa lagi ikut tes CPNS. Barangkali, harapan mereka hanya ada di PPPK. Tapi, apakah itu sebanding dengan pengabdian mereka selama ini? Tentu saja tidak bisa dibanding-bandingkan.
Wajar kiranya para tenaga honorer di seluruh jagat Indonesia kebingungan. Kemarin katanya gaji mereka akan naik, seiring dengan usulan Muhadjir menyiapkan dana alokasi khusus untuk tenaga honorer. Tapi sekarang, malah mau dihapuskan?
Dan di saat kebingungan ini mulai membuncah dan bergelombang, muncullah nada kebijakan baru dengan judul "Dari dana BOS, guru honorer akan naik gaji".
"Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan. Porsinya hingga 50%." Ujar Pak Menteri pada 10 Februari 2020 lalu.
Mau dilihat dari sudut manapun, agaknya ini merupakan kabar yang membahagiakan sekaligus membingungkan bagi para tenaga honorer.
Membahagiakan, karena sebentar lagi mereka akan naik gaji, tapi membingungkan karena "Katanya kemarin tenaga honorer akan dihapuskan!"
Ini memang berita yang positif, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan muncul keraguan publik di mata para penduduk bumi Indonesia.
Terang saja, kebijakan yang plintat-plintut akan menyebabkan kepercayaan publik menurun. Ibarat kata, maunya Pak Menteri ini apa! Kejelasan dan program jangka panjang untuk tenaga honorer seperti apa!
Okelah, Pak Menteri alias Mas Nadiem segera menjawab kebingungan ini dengan penegasan bahwa kebijakan tentang Dana BOS tidak bertentangan dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh Kemenpan-RB.
"Kalau saya enggak salah, yang penghapusan honorer itu seperti yang Menpan-RB katakan di pemerintah pusat, bukan di sekolah," kata Nadiem dalam acara "Bincang Sore" dengan Kemendikbud hari Rabu, 12 Februari 2020.
Lebih lanjut, menurut Mas Nadiem tidak ada penghapusan guru honorer di Indonesia, khususnya di daerah. Nadiem mengatakan, jumlah guru honorer di Indonesia cukup besar.
"Mereka (guru honorer) banyak yang mengabdi luar biasa. Jadi sebenarnya tidak bertentangan," kata Nadiem.
Apresiasi positif untuk Mas Nadiem yang begitu menghargai guru honorer dengan menyebut bahwa mereka luar biasa. Sejenak, ungkapan Mas Nadiem ini begitu melegakan. Berarti, keberadaan guru dan tenaga honorer di daerah beberapa waktu ke depan tidak akan diusik.
Bahkan, mereka boleh bertenang hati dan terus berpikiran positif sembari menunggu realisasi dari Dana BOS yang menjadi lebih banyak anggarannya.
Namun, di sisi lain keraguan malah kian bergelombang dan bertambah-tambah setelah melihat tingkah pejabat pemerintah yang seakan setengah hati mengurus kelanjutan kisah tenaga honorer.
Ini terlihat dari penundaan acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan Komisi II DPR RI lantaran pihak undangan tidak menunjukan keseriusan dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.
"RDP kita tunda karena teman-teman dari pemerintah ada yang tidak siap. Tidak siap dan saya harus mengatakan ini bukti pemerintah ndak serius menyelesaikan persoalan tenaga honorer," keluh Arwani Thomafi selaku Wakil Ketua Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.
Semestinya dalam Rapat Dengar Pendapat ini Komisi II DPR RI akan ditemani Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun apa daya, kegiatan mesti ditunda karena para tamu undangan tidak datang. Bagaimana publik tidak resah, sudah rapat saja belum tentu ada titik terang. Apalagi jika rapat ditunda?
Mau tidak mau, pemerintah dan segala pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan mesti segera memberikan kepastian tentang nasib tenaga honorer.
Dari pernyataan Pak Menteri tadi, agaknya masing-masing Kementerian belum cukup lama duduk bersama. Atau, barangkali ada beberapa penyampaian yang setengah-setengah hingganya membingungkan publik.
Dan, terkait dengan penghapusan tenaga honorer sepertinya patut dipertimbangkan kembali. Ini berdasarkan beberapa alasan krusial seperti bagaimana kelanjutan honorer dengan usia di atas 35 tahun, bagamana kegiatan magang di sekolah bisa berdaya guna, dan bagaimana pula kejelasan karir mereka.
Jikapun hal ini nyatanya sudah ditimbang, kiranya pemerintah tidak bisa melakukannya sekaligus. Sebelumnya atau sambil jalan, pemerintah dapat memberikan kejelasan bagi tenaga honorer.
Apakah itu tentang perluasan peluang pengangkatan honorer ke CPNS maupun PPPK, tentang lapangan kerja pengganti, atau tentang gaji yang layak bagi honorer.
Dan terpenting, tetap hargai mereka dengan setulus hati. Terlebih lagi bagi yang sudah lama mengabdi. Berilah mereka senyum kepastian dengan kebijakan yang tidak lagi plintat-plintut.
Salam.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
