Kecewa dengan pemimpin karena dinilai tidak adil, tidak merakyat, kejam, bahkan bertindak sesuka hatinya? Wajar saja, tidak semua pemimpin memiliki hati yang bersih, dan tidak semua rakyat mau memilih pemimpin yang hatinya bersih. Hanya saja, kita beruntung masih bisa kecewa. Kenapa?
Karena dengan kecewa, ternyata kita masih bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah, tanpa harus mencampur-adukkan keduanya. Setidaknya banyak dari kita yang masih punya kemurnian hati dan harapan agar negeri ini bisa maju dan dikendarai oleh pemimpin yang adil.
Namun, harapan ini terus-menerus tergusur dengan kenyataan bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin kita yang berkelakuan zalim. Mulai dari Kepala Desa yang beberapa kali tertangkap tangan menggelapkan dana desa, Bupati/Gubernur yang senantiasa tak memperhatikan daerah-daerah tertinggal, hingga para menteri yang  bergantian dalam korupsi.
Jangan pula lupa dengan anggota-anggota DPR yang nyatanya tidak amanah, tidak menyampaikan keluh rakyat dan senantiasa memanggang aspirasi rakyat hingga gosong sebelum sampai di meja rapat.
Begitu pula dari kebijakan-kebijakan "menindas" yang telah mereka orbitkan. Dan hebatnya, rakyat kerap kali salah sasaran dalam menguntai keluhnya. Misalnya, ada para pengusaha daerah yang mengecap bahwa Menteri Keuangan bertindak zalim karena terus-menerus menaikkan pungutan pajak.
Para pengusaha daerah tersebut terus berdatangan via media sosial dan mengeluhkan bahwa Menteri Keuangan "zalim amat", padahal kebijakan tentang pungutan pajak dan retribusi daerah tidak melulu dibuat oleh Menteri Keuangan.
Lagi-lagi, ini hanyalah salah satu pungutan kisah dari serakan paradigma bahwa banyak sekali pemimpin negeri ini yang senantiasa menyalahgunakan amanah, dan lupa dengan sumpah sucinya. Padahal mereka dulunya adalah rakyat juga kan?
Rakyat Zalim, Pemimpinnya Zalim
Karena pemimpin itu asalnya dari rakyat, maka timbul persepsi bahwa kebaikan maupun keburukan seorang pemimpin adalah bawaan sifat saat mereka masih menjadi rakyat. Bahkan itu bukanlah sekadar persepsi, karena kita sebagai rakyat sudah berulang kali tertindas oleh kebijakan-kebijakan yang memberatkan.
Sebut saja seperti kebijakan perpanjangan masa pensiun pegawai, pemutusan kontrak tenaga/guru honorer, kebijakan impor yang menghancurkan harga bahan pokok tanah air, dan kebijakan-kebijakan lainnya.
Kebijakan-kebijakan ini sekilas tampak adil, bahkan menguntungkan. Tapi sayang, adilnya masih subjektif, begitu juga dengan yang dapat untung. Dan parahnya, yang tertindas adalah rakyat kecil dengan ekonomi menengah ke bawah. Pemimpinnya? Tetap bersenyum ria sembari menepis keluh dan celaan. Huuhh.
