Bulan Oktober merupakan di mana pasangan terpilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilantik. Pasangan yang jadi rivalnya kala itu Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno. Pasangan ini harus menerima kekalahan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu itu.
Hal menarik dari satu tahun ke pemimpinan pasangan ini bukannya membaik justru memburuk. Dibandingkan dengan periode pertama saat itu berpasangan dengan Jusuf Kalla.
Dilansir dari survey yang dilakukan Kompas terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020. Hasilnya pun sangat mengejutkan. Hasil yang didapatkan hampir 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Ma'ruf Amin selama satu tahun terakhir.
Dari survei lainya ikut didapatkan adanya responden yang merasa sangat tidak puas. Persentasenya malah sangat tinggi, yakni 6,2 persen. Sementara responden merasa puas tak lah banyak. Persentasenya cukup 39,7 persen saja. Untuk responden yang merasa sangat puas hanya 5,5 persen responden saja.
Tak sampai di situ. Kompas ikut mesurvei terhadap kinerja anak buahnya yang ada di pemerintahan.Terkhusus di bidang perekonomian, politik dan keamanan, penegakan hukum serta kesejahteraan sosial.
Hasilnya bagaimana? Tetap lebih banyak responden yang tidak puas. Dilihat dari bidang kesejahteraan sosial sedikit mendingan dari bidang lainya. Kepuasan responden tercatat 48,8.
Artinya, tingkat ketidakpuasan responden didominasi pada survei tersebut. Sedangkan untuk persentase yang sangat puas hanya 3,4 persen di bidang Kesejahteraan Sosial.
Bagaiamana dengan bidang politik dan keamanan?
Tak beda jauh dari Bidang Kesejahteraan Sosial. Responden yang merasa sangat puas hanya 2,1 persen. Untuk yang puas saja tercatat 42 persen.Hasil untuk tidak puas mencapai 46,7 persen. Lalu, 6 persen merasa sangat tidak puas, dan selebihnya menjawab tidak tahu.
Lalu bagaimana nasib pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin untuk ke depan?
Pastinya bila rakyat sudah banyak yang tidak puas atas kinerja pemimpinnya tentu tidak baik untuk Negara di masa sisa jabatannya.