Menunggu Dampak Positif Transisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pemerintahan baru akan segera berlangsung di bumi NKRI dalam beberapa hari ke depan di bulan Oktober 2024. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf secara resmi akan digantikan oleh pasangan terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Prabowo akan resmik menjadi presiden ke-8 Indonesia sepanjang sejarah pada hari Minggu, 20 Oktober 2024.

Sudah menjadi tradisi bahwa setiap pergantian presiden pasti akan diikuti dengan rombongan para menteri. Presiden dan wakil presiden baru berembuk dengan partai pendukung untuk menentukan sosok yang tepat menduduki jabatan menteri. 

Seperti diketahui pula bahwa pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029, terjadi perubahan signifikan pada jumlah kementerian. Dari 34 kursi kementerian era presiden Jokowi menjadi 47 kementerian. 

Pertambahan kursi menteri ini tentunya telah melalui pertimbangan matang Prabowo-Gibran. Tugas dan dampak dari setiap pos kementerian pastinya pula telah selaras visi dan misinya. Anggaran kementerian tentunya akan membengkak. Demikian pula dengan pengangkatan pegawai-pegawai kementerian nantinya. 

(Sumber: Diolah dari @prabowo)

Sehingga, sangat menarik untuk ditunggu, apakah kementerian yang sedikit gemuk ini benar-benar untuk melayani ratusan juta warga Indonesia atau sekedar membagi jatah jabatan kepada partai pendukung. Termasuk di dalamnya memberikan kesempatan kepada tokoh dan organisasi di balik layar yang memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres yang lalu. 

Tanpa mendiskreditkan keberadaan partai pendukung dalam jabatan kementerian, saya sangat berharap bahwa setiap sosok menteri yang dipilih benar-benar sosok yang paham akan jabatan dan tugasnya. The right person on the right position. 

Tantangan besar ke depan sudah menanti. Kesejahteraan masyarakat selalu menjadi visi dan misi yang sulit terwujud. Harga BBM yanmg berimbas pada biaya operasional dan harga sembako cenderung meningkat. 

Swasembada pangan sulit terwujud, kerusakan lingkungan meningkat di mana-mana, kemacetan tiada henti, kondisi keamanan masih kembang-kempis, dll.

Belum lagi penanganan korupsi yang entah kapan bisa tuntas. Penindakan hukum yang juga banyak tebang pilih.