Pemerintah saat ini pun pernah melakukan merger terhadap kementerian untuk perampingan tugas dan koordinasi, yakni Kementerian Riset dan Teknologi digabungkan dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Jika kementerian ini kemudian dipisah lagi oleh Prabowo-Gibran, sudah pasti akan mempengaruhi sejumlah program dan kebijakan yang sementara berjalan.
Masih menjadi teka-teki, apakah akan ada kementerian baru pada bulan Oktober mendatang atau hanya memisahkan kementerian yang sudah ada. Pada intinya, pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya menghindari bagi-bagi jatah menteri kepada tim pendukung. Akan lebih elegan pemerintahan mereka jika memaksimalkan kementerian yang ada, jika perlu, justru sebaiknya merampingkan lagi jumlah menteri yang ada saat ini.
Terkait bagi-bagi jatah jabatan, Prabowo-Gibran bisa memberikan jatah wakil menteri dan komisaris BUMN kepada para relawan secara bergantian dalam periode yang akan mereka jalani.
Urgensi menteri gemuk belum ada relevansi dengan kebutuhan warga negara saat ini. Pemerintahan yang terlalu gemuk justru berpotensi menimbulkan kekacauan pemerintahan. Kecemburuan dari sesama relawan bisa memanaskan persaingan perebutan  jatah menteri.Â
Sebaiknya pula, pemerintahan Prabowo-Gibran tidak gamang dalam menyikapi kebutuhan para relawan. Fokus pada kebutuhan negara jauh lebih penting. Keamanan warga di Papua, misalnya, masih belum kondusif saat ini. Lalu, kasus stunting masih cukup tinggi. Teranyar, kasus korupsi makin merajalela. Mungkinkah Prabowo-Gibran akan membentuk Kementerian anti korupsi? Â
