Secara khusus guru ASN, pendidikan di daerah 3T akan semakin memiliki kesenjangan dengan pendidikan di wilayah perkotaan iika praktek mutasi ASN selalu dijadukan senjata untuk mendulang suara. Di masa-masa perpolitikan inilah terjadi banyak proses mutasi kalangan guru-guru.Â
Sekarang ada ASN PPPK yang seharusnya tidak bisa dimutasi. Namun, di daerah sudah banyak ASN PPPK yang sudah menandatangani SPTJM tetapi tidak pernah muncul di sekolah yang ia lamar. Ia masih mencari celah untuk bisa dimutasi dari temaot tersebut. Jika ASN PPPK bisa dimutasi maka sebaiknya tak ada ASN PPPK, ASN secara umum saja.Â
Jangan dong mutasi ASN terutama guru dari wilayah-wilayah terpencil. Pendidikan akan selalu menghadapi kondisi kekurangan guru. Sekolah-sekolah di kampung akan selalu menjerit kekurangan sumber daya. Seharusnya, pemerintah mendorong mutasi ASN dari kota ke pedesaan atau pelosok.
Mutasi ASN guru ke lembaga di luar pendidikan sudah acap kali terjadi di tingkat daerah sebelum UU ASN disahkan oleh DPR. Misalnya, ada seorang guru oleh karena ia tim sukses salah satu paslon yang memenangkan Pilkada, maka ia pun dimutasi jabatannya dari fungsional guru ke struktural sebagai camat.
Sosok ASN di bidang kesehatan pun sering menjadi objek bargaining politik. Menumpuknya bidan dan suster di sejumlah puskesmas itu terjadi karena mutasi dari pelosok. Kesenjangan layanan kesehatan masyarakat pun terjadi. Maka seringlah terjadi ibu hamil yang melahirkan dan bahkan meninggal karena pendarahan di tengah jalan yang sunyi di atas kendaraan atau di atas tandu karena tidak adanya tenaga kesehatan di daerah terpencil.
Pemerintah atau siapapun yang berkuasa, memiliki pengaruh politik sekali-kali perhatikan pula kebutuhan mutasi tersebut. Hindari mutasi karena faktor keluarga dan KKN. Khusus daerah terpencil, sekali lagi jangan dong lakukan mutasi kepada guru dan tenaga kesehatan yang berstatus ASN. Harusnya jumlah personil ditambah bukan dikurangi.
