Mafia Minyak Ada Disitu
MAJALAH GATRA :: 23 November 2012
Author : Raden Priyono Sebagian besar mantan pejabat BP Migas ditempatkan di lembaga yang bernama Satuan Kerja Sementara Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Hanya saja, nama Raden Priyono, mantan Kepala BP Migas, tak ada di lembaga itu karena telah pensiun sejak 7 September lalu.
Meski demikian, Priyono punya dugaan lain: ada pihak yang ingin menumbangkan mantan Kepala BP Migas ini."Mereka khawatir, jangan-jangan saya tambah kuat. Nah, ini semakin menakutkan. Kalau orangnya nggak bisa, pohonnya aja yang ditebas,"katanya. Hal itu diungkapkan Priyono ketika diwawancarai wartawan GatraTaufiqurrohman dan pewarta fotoArdyWidyansyah,Seninlalu.Petikannya:
Apa penilaian Anda terhadap putusan MK yang menyatakan BP Migas inkonstitusional dan tidak representatif mewakili negara dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945?
BP Migas perwakilan negara. Kami kan BHMN,kaitannya dengan UU Migas. Yang menjadi pertanyaan publik, antara putusai MK dan pernyataan Pak Mahfud serine berbeda. Dalam putusan MK itu tidak ada kata dibubarkan, hanya inkonstitusional.Tapi, kenapa lisannya dibubarkan. Dan tidak ada tenggat waktu seperti biasanya. Ada apa ini?
Jadi, Anda tidak sejalan dengan putusan MK?
Saya keberatan, BP Migas sebagai salah satu objek dalam UU Migas. Dalam proses di MK, Kepala BP Migas tidak pernah dipanggil sekali pun. Untuk kejahatan yang paling sederhana saja, dipanggil pada saat vonis. Mungkin dalam kacamata mereka, cukup pemerintah yang membikin BP Migas. Tapi yang mengerti masalah sehari-hari itu, catatan-catatannya, angka statistiknya, kan di BP Migas. Yang disebut tidak efisien itu seperti apa. Yang disebut liberal itu seperti apa.
Akhirnya, saya melihat ada konspirasi politik. Sebab yang maju juga bukan asosiasi profesi perminyakan, melainkan justruasosiasi tukang parkir,ormas-ormas Islam, yang sangat jauh konteksnya dengan dunia perminyakan.
Kalau kemudian dikatakan BBM naik karena BP Migas, itu tidak ada hubungan dengan tugas fungsi BP Migas.
Apakah ini karena BP Migas dianggap berpihak pada kepentingan asing?
Kalau itu, jelas-jelas Pertamina lebih condong ke luar negeri, karena ada minyak 900.000 barel per hari, dia tetap impor, hanya ambil 500.000 barel per hari. Lalu soal gas yang ke Singapura. Pak Dahlan harus belajar sejarah gas. Dulu ditawarkan oleh PGN, tapi di dalam negeri tidakadayang mau.
PGN dulu membangun pipa supaya domestikkebagian.Tapi PLN tidak ambil karena BBM yang disubsidi lebih murah. Akibatnya, pemerintah tidak membangun infrastruktur gas yang dibutuhkan untuk pendistribusian gas.
PLN sangat membutuhkan gas, mengapa gas produksi kita justru dijual ke luar negeri?
