[caption caption="Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Ahok"][/caption]
Keputusan Ahok untuk lebih memilih jalur independen dibanding melalui parpol mengejutkan sekaligus mengundang banyak pertanyaan dari berbagai kalangan. Salah satu pertanyaan yang cukup dan penting dan membuat penasaran adalah siapakah yang mempengaruhi Ahok mengubah keputusannya?
Jika diperhatikan dengan cermat Ahok mendeklarasikan dirinya berpasangan dengan Heru Budi Hartono melalui jalur independen pada 6 Maret 2016, padahal pada 4 Maret 2016 Ahok seperti diberitakan tempo.co menyatakan ia akan menunggu keputusan PDIP untuk mendeklarasikan dirinya bersama Jarot sebagai pasangan Pilkada 2017 yang diusung oleh PDIP.
"Bagi saya, partai yang mau ikut silakan dukung, kami senang. Tapi saya enggak bisa kasih bantuan uang, atau bikin kaus semua, enggak bisa?" kata Ahok di Pasar Induk Kramat Jati, Jumat, 4 Maret 2016.
Ahok mengaku masih menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memutuskan apakah mereka bersedia menyandingkan dia dengan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon wakil gubernur. "Minggu depan. Kami tunggu sampai minggu depan. Karena kami mesti mengisi nama (cawagub)," katanya.
Jika Djarot tidak mendapat izin dari PDIP, ia akan menggandeng Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Saat ini, dia mengaku sudah ada Partai NasDem yang mengusungnya. Selengkapnya disini.
Dalam kondisi normal Ahok tentu saja harus memegang apa yang diucapkannya, ia harus menunggu keputusan PDIP mendeklarasikan dirinya bersama Jarot sampai 11 Maret 2016, namun dua hari kemudian pada 6 Maret 2016 secara mengejutkan ia malah menyatakan maju bersama Heru Budi Hartono melalui jalur independen, dimana Teman Ahok yang akan mengusungnya.
Sebagaimana diakui oleh Juru Bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas minggu malam di rumah Ahok di Pantai Mutiara, Jakarta Utara Ahok berdiskusi dengan Teman Ahok selama empat jam. Hasil diskusi tersebut akhirnya Ahok yang semula bersikeras tetap bersama Jarot memilih Heru sebagai pasangannya dan memutuskan maju pilkada 2017 melalui jalur independen.
Luar biasa Teman Ahok (TA) itu. Ia bisa meyakinkan politikus sekaliber Ahok untuk mengubah keputusannya dalam empat jam diskusi! Mengubah keputusan penting dalam karir hidup dan politiknya. Kira-kira punya kekuatan apa TA sehingga ia bisa mengubah keputusan Ahok yang beresiko itu?
Ahok dengan keputusannya itu ia telah mengambil resiko dimusuhi oleh PDIP yang diberinya tenggat waktu sampai 11 Maret 2016. Ia juga akan dicap sebagai politikus yang tak tahu balas budi oleh PDIP yang turut membesarkan namanya. Ahok beresiko dibully oleh para hater yang bisa saja memberi label plin-plan. Rival Ahok pun senang ada tambahan bahan kampanye negatif yang memungkinkan menurunkan popularitas dan elektabilitasnya.
Siapakah Teman Ahok?
Pada situsnya www.temanahok.com disebutkan: “Teman Ahok adalah sebuah perkumpulan relawan yang didirikan sekelompok anak muda yang bertujuan untuk membantu dan “menemani” Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam mewujudkan Jakarta Baru yang lebih bersih, maju, dan manusiawi.” Namun Ahok sendiri mengaku hanya mengenal sebagian pendiri dan pengurusnya. TA juga pernah menjadi relawan pendukung Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012.
Ahok mengaku belum pernah bertemu dengan mereka. Walaupun demikian secara jujur Ahok merasa senang mendapat dukungan yang tulus dari para relawan muda itu. Ia merasa diuntungkan oleh gerakan para relawan itu, dan ia merasa yakin TA mampu dan sukses mengumpulkan minimal 1 juta KTP sesuai permintaannya.
Tak ada yang istimewa dalam TA, karena itulah TA mustahil bisa mengubah pendirian Ahok hanya dalam empat jam jika tidak ada "the kingmaker" di baliknya. Spekulasi adanya the kingmaker di belakang Teman Ahok pun terasa. Ahok dikenal bukan orang yang gampang dibujuk. Ahok pun bukan lah seorang penakut. Sekelas pengusaha Murdaya Poo (JIEXPO), perusahaan properti milik Group Bakrie, perusahaan milik Kemenpera yaitu PDI pun bertekuk lutut oleh Ahok. Tak hanya itu ia pun berani melawan Kemenpora Roy Suryo (2013 - 2014) soal MRT dan KemenpanRB Yuddy Chrisnandi, selain itu soal APBD Ahok tak gentar walau dikeroyok oleh DPRD DKI Jakarta.
Siapakah the Kingmaker?
Hanya sedikit orang di Indonesia dimana Ahok bisa patuh jika orang itu memintanya. Umum mengetahui sedikit orang itu adalah Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra), Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP) dan Presiden Jokowi. Namun keberadaan Prabowo mesti dikesampingkan karena Ahok tidak lagi menjadi kader Partai Gerindra, bahkan saat ini antara Gerindra dan Ahok berselisih. Ahok disebut tak tahu balas budi oleh Gerindra, karena Ahok melawannya soal UU Pilkada. Demikian juga halnya dengan Megawati Soekarnoputri. Ahok berani melawan PDIP dengan lebih memilih jalur independen lebih singkat dari waktu yang Ahok berikan sendiri. Bahkan menurut Ketua DPD DKI Jakarta, keputusan Ahok memilih jalur independen membuat Ketum PDIP memerintahkan untuk melawan Ahok dengan jaur independennya yang diartikan "deparpolisasi".
Tentu saja semua mata tinggal memandang Presiden Jokowi. Benarkah Presiden Jokowi di belakang Teman Ahok? Jika pilihannya hanya tiga orang dan dua orang lainnya sudah dikesampingkan, mau tidak mau jawabannya adalah "ya". Namun untuk mengiyakannya adalah bukan perkara mudah. Mesti ada alasan yang mendasarinya.
Karena ruang opini terkait politik terbuka sangat lebar adalah sah-sah saja menghubungkan adanya the kingmaker dalam TA yang mempengaruhi keputusan Ahok dalam waktu empat jam adalah Presiden Jokowi. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita menemukan benang merahnya. Terlepas benar atau tidaknya ada hubungan tersebut namun ada alasan logis yang bisa diduga yang bisa diungkap.
Dugaan saya bahwa the kingmaker adalah Presiden Jokowi dengan dasar alasan-alasan sebagai berikut:
1. Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berjanji untuk menuntaskan masalah utama Jakarta yaitu banjir dan macet. Jokowi pernah menyatakan bahwa jika ia menjadi presiden persoalan banjir dan macet lebih mudah untuk ditangani. Saat ini Ahok bisa mengurangi persoalan banjir Jakarta, tapi persoalan macet belum tuntas. Jadi ia berkepentingan agar Ahok tetap menjadi Gubernur DKI agar pekerjaan rumah persoalan macet Jakarta bisa tuntas.
2. Saat PDIP "gerah" dengan keputusan Ahok berpasangan dengan Heru Budi Hartono lewat jalur independen, dan memunculkan keramaian pro-kontra deparpolisasi, namun tak lama kemudian berselang Ketum PDIP memerintah semua kadernya untuk tidak berkomentar soal itu. Ini suatu hal yang tidak biasa. Saya menduga Presiden Jokowi mengingatkan Ketum PDIP bahwa Ahok adalah salah satu orang yang disayanginya. Jabatan presiden saja Sang Ketum mempersilakan Jokowi untuk menempatinya, apatah jabatan Gubernur DKI Jakarta. Sang Ketum luluh hatinya, dan serta merta memerintahkan semua kadernya untuk tak lagi berkomentar soal deparpolisasi.
3. Saya sependapat dengan peneliti CSIS Arya Fernandes yang Jauh hari sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi sangat berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017. Jokowi menilai Ahok terpilih lagi menjadi Gubernur DKI akan mendukung program-program pemerintahan. Apabila menang di Pilkada DKI 2017, Ahok menjadi figur yang dipertimbangkan untuk mendampingi Jokowi di periode kedua sebagai wakil presiden.
-------mw-------
*) Penulis adalah Jokowi Lover yang lebih cinta Indonesia
**) Sementara ada di Medan, 16 Maret 2016
***) Sumber Bacaan
1. Tunggu Putusan PDIP Soal Djarot, Ahok Timang Heru Budi. Larissa Huda. 4 Maret 2016. www.tempo.co. Web. 16 Maret 2016.
2. Saat-saat Genting Ahok Putuskan Maju Jalur Independen. Dennis Destryawan. 7 Maret 2016. www.tribunnews.com. Web. 16 Maret 2016.
3. Ahok Berani Lawan 4 Pengusaha Besar Ini. Pramirvan Datu Aprillatu. 13 Juni 2013. www.merdeka.com. Web. 16 Maret 2016.
4. Jokowi Disebut Ingin Usung Ahok Jadi Cawapres. Gill. 26 Juni 2015. www.jpnn.com. Web. 16 Maret 2016.
