[caption id="attachment_310218" align="aligncenter" width="349" caption="Presiden SBY Sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat"][/caption]
Saya membaca tulisan saudara saya Saefudin Sani, Kompasianer yang berjudul "Mengharap Partai Demokrat Dibubarkan Sama Mustahilnya dengan Menyuruh Anas Digantung di Monas" yang ditayangkan di kanal hukum Kompasiana dan diposting 04 February 2014 | 07:44. Berikut link tulisan ini disini.
Menarik tulisan tersebut bagi saya, karena bernada pesimis dan menilai pembubaran partai adalah kemustahilan. Saya membaca artikel tersebut dengan seksama dan cukup hati-hati, sebab tulisan ini seolah memberikan "pembelaan" kepada sebuah partai yang elit partainya ditangkapi oleh KPK karena perbuatan lancung korupsi. Pembelaan itu terlihat dengan analogi keputusan yaang menolak pembubaran Partai Golkar oleh Mahkamah Agung pada tahun 2001.
Sebagaimana kita tahu bahwa para pengurus partai yang sebagian sudah diputus incracht (berkekuatan hukum tetap) dan sebagian lagi sedang dalam pemeriksaan oleh penegak hukum (KPK), saat ini juga santer pemeriksaan terhadap sebagian tim-99 pendiri Partai Demokrat seperti Soetan Batoeghana, Johny Allen Marbun, Irianto Muchyi, dan lain-lain atas dugaan-dugaan pelanggaran hukum. Selengkapnya bisa dibaca pada majalah Detik edisi 114 tertanggal 3 Februari 2014 dengan fokus "Ngeri-Ngeri Sutan."
Kesemuanya itu memberikan kesan yang kuat bahwa Partai Demokrat sebagai partai yang melakukan perbuatan korupsi secara kelembagaan menjadi tidak terhindarkan, sebagaimana dinilai oleh Said Salahudin Direktur Sigma.
Apa yang dilakukan oleh sebagian besar elit dan tim-99 Partai Demokrat ini tentu saja melanggar Undang-Undang Partai Politik, selengkapnya silakan dibaca dalam tulisan yang sudah saya posting di kanal hukum tertanggal 31 Januari 2014 yang berjudul "Pak Presiden, Bubarkan Partai Demokrat Please!" Berikut linknya disini.
Dalam tulisan saya itu jelas bahwa hambatan utama permohonan pembubaran Partai Demokrat saat ini adalah pada legal standing pemohon yaitu pada Presiden yang notabene adalah Ketua Umum Partai Demokrat saat ini. Tentu saja memang tidak bisa diharapkan dalam waktu dekat ini Partai Demokrat dibubarkan. Presiden saat ini rasanya tidak akan sanggup melakukannya. Walaupun saya yakin Presiden mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan apakah suatu partai dibubarkan atau tidak perlu waktu hanya selama 60 hari.
Saat ini kita mengetahui bahwa KPK sedang bekerja memeriksa dugaan kasus korupsi sebagian elit partai demokrat disamping juga pemerikaaan pada sebagian tim-99. Kita tunggu semua tuntas dahulu. Sehingga semua putusan berkekuatan hukum penuh sebagaimana hukuman pada Angie, Nazar dan Hartati Moerdaya Poo.
Adalah tugas presiden berikutnya lah harapan pembubaran Partai Demokrat itu kita bebankan.
Menurut berita kompas.com hari ini Selasa 4 Februari 2014, berdasarkan survey LSI yang terakhir, Partai Demokrat berpotensi menjadi partai kecil pada Pemilu 2014 mendatang. Pasalnya, berdasarkan hasil Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Demokrat hanya mendapatkan 4,7 persen pada Januari 2014.
Sebagai informasi saja, partai yang mendapat suara diatas 10 persen, dikategorikan sebagai partai besar. Partai yang mendapat 5-10 persen suara, dikategorikan sebagai partai menengah. Sementara partai yang perolehan suaranya dibawah 5 persen, dikategorikan sebagai partai kecil.
"Itu artinya Demokrat berpotensi hanya akan menjadi partai kecil di Pemilu 2014 nanti," kata Peneliti LSI Adjie Alfaraby saat merilis hasil surveinya di Jakarta, Minggu (2/2/2014) siang. Selengkapnya disini.
Sejarah mencatat, sejumlah parpol pernah dibubarkan oleh Pemerintah Indonesia akibat ulah pengurus dan anggotanya. Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), misalnya, dibubarkan karena pemimpin-pemimpinnya dianggap turut serta dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Begitu pula dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dibubarkan karena pengurus dan anggotanya dituduh ingin merobohkan pemerintahan yang sah melalui jalan kekerasan.
Apabila pengurus parpol melakukan kegiatan korupsi, terutama dari jajaran KSB (Ketua umum, Sekretaris jenderal, dan Bendahara umum), anggota DPR/DPRD, Kepala Pemerintahan/ Kepala Daerah, termasuk yang memegang jabatan publik lainnya melakukan korupsi, parpol bersangkutan WAJIB dimajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dibubarkan. Sumber disini.
Jadi, harapan penegakan hukum terhadap pembubaran partai yang melanggar undang-undang masih ada, bukan suatu hal yang mustahil dan  peluangnya tidak tertutup sama sekali. Masih belum pupus. Perjuangan penegakan hukum dalam hal pembubaran terhadap partai yang melanggar hukum tidak boleh berhenti, sesulit apapun. Ini termasuk  pembelajaran dan penyadaran politik buat semuanya. Juga, diharapkan kepada partai yang memang elit dan pendirinya terlibat korupsi harus sadar diri dan tidak mencari-cari pembenaran. Melanggar hukum adalah salah.  Salah adalah tetap salah, kepada yang bersalah harus dikenakan hukuman.
Bagaimanapun saya menghargai pendapat saudara Saefudin Sani dan saya menyampaikan terima kasih telah berbagi pandangan. Kepadanya saya menyarankan untuk tidak pesimis terhadap penegakan hukum terutama dalam hal pembubaran partai yang melanggar undang-undang.
Kita bersama-sama melihat episode runtuhnya partai yang berslogan "KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI" ini selanjutnya.
--------mw--------
*) Penulis adalah Jokowi Lover yang lebih cinta Indonesia. **) Sumber bacaan 1. http://politik.kompasiana.com/2014/02/04/mengharap-partai-demokrat-dibubarkan-sama-mustahilnya-dengan-menyuruh-anas-digantung-di-monas-632648.html 2. http://hukum.kompasiana.com/2014/01/31/pak-presiden-bubarkan-partai-demokrat-please-631970.html 3. http://nasional.kompas.com/read/2014/02/02/1409150/LSI.Demokrat.Berpotensi.Jadi.Partai.Kecil.di.Pemilu.2014 4. http://m.metrotvnews.com/read/news/2013/02/26/133982/Pengurus-Korupsi-Parpol-Bisa-Dibubarkan