[caption id="attachment_313457" align="aligncenter" width="300" caption="Jokowi Gubernur DKI Jakarta"][/caption]
Penyadapan Jokowi Gubernur DKI Jakarta menjadi berita. Banyak spekulasi berkembang terkait penyadapan ini. Seperti diketahui bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo yang mengungkap penyadapan ini ke publik melalui media massa pertama kali pada 20 Februari 2014. Penyadapan itu dilakukan di di tiga tempat tersembunyi di rumah Jokowi, yaitu di tempat tidur, di ruang tamu, dan di tempat makan. Terbongkarnya aksi penyadapan ini 3 bulan sebelum pengungkapan Tjahjo ke publik yaitu sekitar bulan Desember 2013. Sumber disini.
Sontak, apa yang diungkap oleh Tjahjo tentang penyadapan Jokowi tersebut mengegerkan jagad perpolitikan di tanah air. Kontoversi dan spekulasi pun berkembang. Namun demikian setidaknya tiga pertanyaan utama yang bisa diungkap yaitu pertama, siapa penyadap Jokowi?; kedua, apa tujuan penyadapan itu? dan ketiga, kenapa penyadapan ini baru diungkap setelah tiga bulan disimpan?
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Joko Widodo (Jokowi) sang Gubernur DKI Jakarta adalah calon yang digadang-gadang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk menggantikan Presiden SBY yang habis masa jabatannya di tahun 2014 ini. Hampir semua lembaga survei menempatkan Jokowi di tempat teratas sebagai calon presiden yang mendapat simpati masyarakat. Terakhir Pusat Kajian Pancasila, Hukum, dan Demokrasi Universitas Negeri Semarang (Puskaphdem-Unnes) menempatkan Joko Widodo di tempat teratas sebagai calon presiden dari tokoh muda yang paling potensial dan mendapatkan dukungan masyarakat, kemudian berturut-turut disusul oleh Priyo Budi Santosi, dan Hary Tanoe. Elektabilitas Jokowi mencapai 20,28 persen, Priyo Budi Santoso (16,26 persen), dan Hary Tanoe (11,3 persen). Sumber disini.
Jokowi karena prestasi kepemimpinannya yang diakui baik di dalam negeri maupun di dunia, menjadikan kegiatannya diliput oleh media. Dia tidak berambisi untuk menjadi presiden, tetapi justru inilah Jokowi berulang kali menempati tempat teratas dari hampir berbagai survei sebagai calon presiden harapan sebagian rakyat Indonesia.
PDIP tentu saja gembira dengan besarnya antusiasme dukungan terhadap Jokowi. Jokowi adalah tiket kemenangan PDIP untuk bisa memenangkan pemilu. Dan tentu saja PDIP berkepentingan untuk menjaga stabilitas antusiasme dukungan terhadap Jokowi. Walaupun demikian, moncernya Jokowi tidak serta merta membuat PDIP mendeklarasikannya sebagai calon presiden pada pilihan presiden 2014 mendatang. Semua mata mengarah kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnopoetri, karena ditangannyalah keputusan pencapresan Jokowi itu berada. Tentu saja diam dan bergemingnya Mega wati ini membuat tidak sabar tidak hanya lawan politik PDIP, bahkan juga pendukung Jokowi.
Lawan politik PDIP dan Jokowi tidak akan membiarkan perjalanan Jokowi mulus untuk menuju kursi presiden. Setiap ada kesempatan baik itu capres-capres lainnya, partai-partai lawan PDIP maupun para pembenci Jokowi (Jokowi haters) terus menyerang Jokowi demi untuk mendowngrade Jokowi. Serangan-serangan yang tak logis semisal Jokowi mesti bertanggung jawab terhadap terbakarnya 1,000 rumah di wilayah Jakarta, penggunaan dana operasional milyaran, dan lain-lain serta yang terakhir macet, banjir dan kontroversi BKTB diarahkan kepada Jokowi. Jokowi dalam menghadapi serangan-serangan itu menghadapi dengan tidak membalas serangan itu, tetapi sebaliknya malah mementahkannya dengan bekerja keras memecahkan masalah yang dijadikan sebagai alat untuk menyerangnya. Dan sampai saat ini bahkan simpati kepada Jokowi justru bertambah. Bukti yang paling nyata adalah fenomena desakan para Jokowi Lover kepada Megawati yang mulai bermunculan secara sporadis di seluruh wilayah Indonesia agar PDIP segera mencapreskan Jokowi. Terakhir deklarasi dukungan Jokowi muncul dari Jawa Timur. Berita disini.
Tak disukainya Jokowi sebagai capres yang digadang-gadang oleh sebagian besar masyarakat, tak hanya berasal dari luar PDIP bahkan dari dalam dalam PDIP sendiri. Hal ini jelas bisa diketahui dengan dimunculkannya usulan pencapresan Megawati oleh orang-orang di sekitar Megawati. Tentu saja hal ini menyebabkan Megawati semakin diam mengunci mulut terkait keputusannya terhadap Jokowi. Megawati ingin kader-kader PDIP tidak retak bahkan bermusuhan. Megawati mengaca dari pengalaman kasus Partai Demokrat yang rusak dari dalam karena perpecahan antar elit-elit pimpinannya, sehingga saling menjatuhkan dengan saling mengungkap kasus-kasus yang menimpa di antara mereka. Diamnya Megawati ini justru dibaca dan disalahmngertikan oleh sebagian kalangan intern PDIP itu, bahwa Megawati masih berkeinginan menjadi Presiden. Lontaran sebagian intern PDIP itu menimbulkan aksi yang berujung "Jokowi Yes, PDIP No".
Lontaran isu penyadapan di rumah dinas Jokowi oleh Tjahjo Kumolo adalah juga merupakan bukti ketidakharomonisan intern PDIP. Tjahjo menyadari bahwa untuk mendowngrade Jokowi tidak bisa dengan jalan menyerang pekerjaan Jokowi, karena Jokowi adalah orang kerja yang hampir semua pekerjaannya memberikan hasil memuaskan. Sulit menjatuhkan Jokowi dari sisi ini. Semua rakyat mengetahui jika Jokowi serius dan profesional dalam bekerja, karena itu untuk membuat Jokowi tidak berkonsentrasi dalam pekerjaannya dilontarkanlah isu penyadapan yang terjadi 3 (tiga) bulan sebelumnya.
Pada akhirnya Jokowi sejak isu ini dilontarkan sampai sekarang, Jokowi lah dikejar-kejar untuk menjelaskan duduk persoalan isu penyadapan ini, kenapa sampai tidak dilaporkan kepada kepolisian jika memang benar-benar disadap. Lawan-lawan politik yang tidak menyukai Jokowi mulai memberondong tuntutan penjelasan dari Jokowi dari berbagai pertanyaan. Isu penyadapan ini jelas ini mengalihkan konsentrasi Jokowi dalam bekerja. Saat ini pemberitaan di hampir media massa terkait pekerjaan Jokowi mulai bergeser pada isu penyadapan Jokowi. Ini jelas tidak produktif. Tjahjo yang melontarkan, Jokowi yang sibuk memberikan keterangan.
Sulit jika isu penyadapan ini tidak dilaporkan kepada polisi apapun alasannya. Penyadapan adalah isu yang serius, apalagi dilakukan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, calon yang digadang-gadang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.
Pihak POLRI hendaknya mengambil inisiatif untuk menyelidiki kasus penyadapan ini baik ada atau tidaknya laporan dari Jokowi. Karena yang disadap adalah lembaga pemerintahan daerah. Pihak POLRI harus mengungkap siapa pelaku penyadapan itu. Karena penyadapan tanpa hak merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dengan tegas dalam UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 40 yang menyatakan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana 15 (lima belas) tahun penjara.
Tjahjo memicu ini semua. Megawati perlu menegur Tjahjo karena melontarkan isu yang blunder dan tidak produktif ini.
Dan kepada Jokowi serahkan isu penyadapan tersebut kepada kepolisian, dan kembalilah bekerja.
-------mw-------
*) Penulis adalah Jokowi Lover yang lebih cinta kepada Indonesia
