Pihak POLRI hendaknya mengambil inisiatif untuk menyelidiki kasus penyadapan ini baik ada atau tidaknya laporan dari Jokowi. Karena yang disadap adalah lembaga pemerintahan daerah. Pihak POLRI harus mengungkap siapa pelaku penyadapan itu. Karena penyadapan tanpa hak merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dengan tegas dalam UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 40 yang menyatakan, bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana 15 (lima belas) tahun penjara.
Tjahjo memicu ini semua. Megawati perlu menegur Tjahjo karena melontarkan isu yang blunder dan tidak produktif ini.
Dan kepada Jokowi serahkan isu penyadapan tersebut kepada kepolisian, dan kembalilah bekerja.
-------mw-------
*) Penulis adalah Jokowi Lover yang lebih cinta kepada Indonesia
