Partai Demokrat Terancam Dibubarkan, Koalisi Bersama Demokrat Bakal Rugi

[caption id="attachment_321469" align="aligncenter" width="544" caption="SBY Ketua Umum Partai Demokrat"][/caption]

Sumber Gambar

Inilah bukti bahwa kita mudah lupa. Aceng Fikri seorang mantan bupati Garut yang dilengserkan karena kasus pelecehan pernikahan siri ternyata bisa meraih 1.139.556 suara untuk melenggang ke Senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) utusan Jawa Barat pada pemilu 9 April 2014

Terpilihnya Aceng ini tentu saja membuat banyak kalangan terheran-heran. Tak hanya Aceng, tercatat Idham Samawi yang terlibat kasus korupsi Persiba Bantul juga lolos ke Senayan dengan meraih 120.000an suara.

Aneh tapi nyata. Tapi itulah fakta yang terjadi di Indonesia. Sebagian dari masyarakat Indonesia mudah lupa dan mudah memaafkan. Ujungnya di antara kita saling menyalahkan dan kemudian sesal yang hanya terendap dalam hati kita.

Tak hanya sebagian masyarakat saja yang mudah lupa, tapi juga partai-partai politik pun demikian juga.

Fenomena mudah melupakan tersebut terjadi karena adanya euforia demam politik yang masif dan kebutuhan koalisi antar partai. Seperti sekarang ini misalnya, pembicaraan politik terkait koalisi partai-partai dan pilpres mendatang di seluruh media massa online, cetak dan visual yang masif memudarkan ingatan kita semua akan aib korupsi sistemik Partai Demokrat. Patai-partai biasanya beralasan, "Haaallaah..! Semua partai punya aib. Hampir semua partai di Indonesia kader-kadernya melakukan korupsi. Kenapa Partai Demokrat? Dan lagi partai kami memerlukan koalisi. Peduli amat..!!"

Apakah karena kebutuhan kita, lantas kita melupakan kesalahan itu? Sekali lagi tulisan ini hanya mengundang kembali ingatan kita akan Partai Demokrat. Partai Demokrat terjun bebas, perolehan suara di pemilu sebelumnya di tahun 2009 partai berlambang segitiga biru ini mendulang suara hingga 20,85 persen, pada pileg 9 April 2014 lalu terjun bebas perolehan suara Partai Demokrat hanya menyentuh 9,70 persen (hitung cepat Cyrus-CSIS 26 April 2014 06.52pagi wib).

Turunnya perolehan suara Partai Demokrat jelas sebabnya: korupsi yang sistematis yang dilakukan oleh elit-elit partainya pada anggaran proyek Hambalang, wisma atlet, suap SKK Migas dan lain-lain. Hasil korupsi itu selain untuk memperkaya diri sendiri elit partai itu, juga dialirkan untuk membiayai konggres Partai Demokrat untuk pilihan ketua umum Partai Demokrat yang diselenggarakan di Bandung tahun 2010, dimana Anas Urbaningrum sebagai pemenangnya. Saat ini KPK sedang mendalami dan mengembangkan kasus ini dengan menahan dan meninterograsi mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Korupsi yang dilakukan oleh para elit Partai Demokrat itu ditengarai melanggar UU RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (dan UU RI No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik), pasal-40 ayat-2 butir (a) yaitu Partai Politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Suara Pembaharuan, 26 Februari 2013 melaporkan bahwa mengamati perilaku korupsi oleh petinggi Partai Demokrat ini, Said Salahudin Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) mengatakan, kasus korupsi yang diduga melibatkan pengurus inti Partai Demokrat membuka peluang partai politik itu untuk dibubarkan.

“Karena kegiatan korupsi dilakukan oleh para pengurus inti, maka hal itu bisa dikualifikasikan sebagai kegiatan korupsi yang dilakukan oleh parpol secara kelembagaan,” kata Said Salahudin di Jakarta, Senin (25/2/2013). Sumber disini.

Tak usah menggunakan pikiran dan logika yang rumit, dengan mudah bisa disebut para petinggi itu tidak melakukan korupsi secara pribadi atau sendiri-sendiri. Mereka bersekongkol untuk target yang sama proyek Hambalang dan Wisma Atlet. Korupsi itu dilakukan oleh parpol secara kelembagaan, karena pada waktu terjadinya tindak pidana korupsi itu mereka masih aktif sebagai kader dan pengurus inti Partai Demokrat.

Perbuatan sekongkol korupsi tersebut melanggar UU RI No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (danUU RI No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik), pasal-40 ayat-2 butir (a) yaitu Partai Politik dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, sehingga Partai Demokrat layak untuk dibubarkan.

Di antara kita tentu saja masih ingat dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Partai Demokrat, karena itu beberapa caleg petahana partai itu GAGAL TOTAL seperti Waketum Max Sopacua, Ketua DPR Marzukie Alie, Anggota Dewan Pembina Hayono Isman, Suthan Batoeghana, Ingrid Kansil, Nova Riyanti Yusuf dan Menkumam Amir Syamsuddin. Masyarakat tidak memilih para petinggi itu, karena Partai Demokrat dalam pikiran mereka adalah partai hipokrit. Berteriak tidak korupsi padahal korupsi.

Partai-partai saat ini pragmatis saja tanpa mengindahkan reputasi buruk Partai Demokrat di masa sebelumnya. Karena itu partai-partai yang berkoalisi dengan Partai Demokrat diperkirakan bakal menuai rugi karena akan ikut tercemar gelar partai korupsi dan ini sudah melekat dalam pikiran masyarakat Indonesia. Tidak percaya? Coba saja.

Artikel lain yang terkait dengan Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

Pak Presiden, Bubarkan Partai Demokrat Please!

Demokrat Menyebar Salah, Dahlan Iskan Menuai Kalah?

Spektakuler SBY dan Korupsi Orang Orang Dekatnya

Citra Atau Kekuasaan?: Pilihan Senjata Partai Demokrat Memenangkan Pileg 2014

-------mw-------

*) Penulis adalah Jokowi Lover yang lebih cinta Indonesia.
**) Sumber Bacaan
1. Aceng Fikri dan Oni melenggang ke Senayan, Kamis, 24 April 2014
2. Pukat UGM sayangkan caleg tersangka korupsi lolos ke Senayan, Jumat, 25 April 2014
3. Partai Demokrat Terjun Bebas, Rabu, 09 April 2014
4. Suara Demokrat Jeblok, Amir Syamsuddin Tak Lolos ke Senayan, Kamis 24 April 2014