[caption id="attachment_328207" align="aligncenter" width="482" caption="Struktur Organisasi Yamaguchi-gumi: Yakuza terbesar dan terkaya di Jepang"][/caption]
Yakuza adalah organisasi kriminal di Jepang yang terorganisasi dengan baik dan mempunyai kode etik yang ketat serta kuat militansi anggotanya. Organisasi kriminal Yakuza mengontrol distribusi narkoba dan senjata, pemerasan, penipuan, prostitusi, trafficking dan kejahatan kerah putih. Yakuza yang terbesar, terkenal dan terkaya di Jepang adalah Yamaguchi-gumi pimpinan oyabun Kenichi Shinoda a.k.a Shinobu Tsukasa. Anggotanya pun berbaur dengan masyarakat, mempunyai kantor pusat, membuat kartu nama, mempunyai buletin, dan bahkan terakhir mempunyai situs web. Situs yang ditujukan untuk membangun citra yang lebih ramah sosial dengan seruan anti-narkoba dan persatuan, sehingga masyarakat diharapkan memandang organisasi kriminal ini sebagai organisasi kemasyarakatan semata atau organisasi anti kekerasan. Yakuza adalah organisasi kriminal yang bersifat trans nasional.
Bisnis yang dilakukannya pun tidak melulu dark atau grey (illegal) business tapi juga legitimate atau legal business. Biasanya mereka membuat perusahaan yang legal sebagai front company di mana saja organisasi ini ingin memperluas operasinya dan mengurusi kepentingannya. Di Jepang, salah satu front company yang merupakan kepanjangan tangan dari Yamaguchi-gumi adalah bernama Media 21. Media 21 adalah salah satu front company yang memberikan dukungan kepada salah satu anggota parlemen DPJ (Democratic Party of Japan) dengan mengalirkan donasi ke rekening senator tersebut. Kepolisian Kota Metropolitan Tokyo tahun 2008 mendeteksi Jun Shinohara sebagai donatur yang terhubung dengan Yamaguchi-gumi Shimizu ikka. Jun Shinohara itu pun ditengarai memberikan donasi kepada Seiji Maehara mantan ketua fraksi DPJ melalui perusahaan lain yang beralamat sama dengan Media 21.
Sebagaimana diketahui bahwa di Jepang donasi politis adalah termasuk wilayah publik walaupun tak ada bukti yang diungkap, tapi Media 21 ada dalam daftar perusahaan-perusahaan yang merupakan kepanjangan tangan Yamaguchi-gumi.
Di era Perdana Menteri Yoshihiko Noda pun serangkaian skandal menyebabkan angka polling DPJ tak beranjak dari level yang rendah. Pemerintahan Noda pun hanya berumur setahun lebih sedikit, skandal terakhir menimpa Menteri Keishu Tanaka (Justice Minister) yang mundur pada 23 Oktober 2012 dengan kesehatan yang dijadikan alasan, setelah seminggu sebelumnya Tanaka diberitakan terindikasi terkait dengan Yakuza oleh majalah setempat.
[caption id="attachment_328208" align="aligncenter" width="453" caption="Anggota Yakuza dengan tatto di seluruh tubuhnya"]
Di awal mulai menguatnya DPJ dua tahun sebelum partai ini berkuasa, pada 2007 dua kelompok kriminal Yakuza Yamaguchi-gumi dan Inagawa-kai memastikan mendukung DPJ. Jake Adelstein penulis dan jurnalis Yakuza ternama yang bekerja untuk harian terbesar Jepang, Yomiuri Shinbun bernada sinis menyatakan bahwa dukungan organisasi kriminal kepada partai politik ini sungguh aneh didengarnya dan luar biasa. Bahkan dalam buku Tokyo Underworld karya Robert Whiting sebagaimana dikutip Jake Adelstein, 2012 menyebut Yoshio Kodama pemeras dan partner Yamaguchi-gumi adalah pendukung utama pendirian DPJ.
[caption id="attachment_328209" align="aligncenter" width="371" caption="Menteri Keishu Tanaka yang mundur karena terkait Yakuza"]
Skandal keterkaitan partai politik dengan organisasi kriminal Yakuza juga menimpa rival kuat DPJ, Liberal Democratic Party (LDP) partai yang cukup lama berkuasa di negara Matahari Terbit itu. Tahun 1994 Menteri Perhubungan Shizuka Kamei pun justru bisa bertahan sebagai menteri setelah ia mengaku telah menerima transfer langsung sebesar USD 6juta dari bos Yamaguchi-gumi saat itu. Ia mengaku telah menerima uang atas nama konstituennya yang telah kehilangan uang investasi dengan agen real estate yang ternyata kemudian menjadi sebuah perusahaan Yakuza. Kamei menyatakan bahwa ia mengembalikan uang itu kepada konstituennya. Dan lucunya, Pada 2009, koalisi DPJ menunjuk Kamei sebagai Menteri Jasa Keuangan yang bertugas mengawasi Securities and Exchange Commission Surveillance dan memastikan bahwa pasar keuangan Jepang tetap bersih dari salah satunya terjaga dari permainan uang Yakuza.
[caption id="attachment_328210" align="aligncenter" width="201" caption="Shizuka Tamei Menteri Perhubungan Penerima USD6 Juta dari Yakuza"]
Kuatnya keuangan Yamaguchi-gumi tersebut digambarkan oleh Robert Feldman ketua ahli ekonomi di Morgan Stanley Japan dalam buku tulisan Jeffrey Kingston, Contemporary Japan: History, Politics, and Social Change since the 1980's halaman-230 yang diterbitkan 2011 dan dicetak di Malaysia, Robert menyebut jika organisasi kriminal ini terdaftar di bursa saham Jepang, yang dapat menjadi rivalnya hanya Toyota.
Pada 15 Juli 2013 Tempo menulis bahwa Yakuza telah melakukan ekspansi ke Indonesia. Organisasi kriminal itu banyak datang ke Kalimantan untuk bisnis kayu dan tambang, seperti minyak dan batu bara. Juga bisnis energi (listrik dan batu bara) yang melibatkan modal dan uang besar. Modus operandi Yakuza adalah mendekati perusahaan Jepang yang menjadi target mangsa bila mendapatkan ancaman dari preman setempat. Selanjutnya Tempo mengutip penelitian Richard Susilo, 52 tahun, wartawan Indonesia yang menetap di Jepang sejak 1983 dan meneliti kehidupan Yakuza selama 20 tahun, bahwa Yakuza Jepang di Indonesia melakukan praktek pencucian uang (money laundering) dan mendekati petinggi negara, seperti militer, polisi, dan parlemen. Dari data yang dia peroleh, sekitar Rp 2 triliun milik Yakuza sudah masuk ke Indonesia melalui metode pencucian uang.
[caption id="attachment_328212" align="aligncenter" width="521" caption="Oyabun Yamaguchi gumi Kenichi Shinoda (tengah)"]
Setahun setelah berita Tempo itu yaitu tahun 2014 Indonesia mempunyai dua hajatan penting yaitu pilihan legislatif dan senator yang telah usai dilaksanakan 9 April 2014 lalu dan hajatan pilpres yang jatuh pada 9 Juli 2014 mendatang. Pun pilihan legislatif yang lalu yang diikuti oleh 12 partai dan 3 partai lokal khusus di DI Aceh. Diputuskan partai pemenangnya oleh KPU yaitu yang tiga terbanyak memperoleh kursi di DPR berturut-turut adalah PDI Perjuangan (109 kursi), Partai Golkar (91 kursi) dan Partai Gerindra (73 kursi).
Setelahnya, saat ini yang sedang berlangsung dan merupakan momen yang terpenting di Indonesia adalah pilpres yang akan diadakan pada 9 Juli 2014. Dimana dua pasang kontestan yaitu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta berlaga merebutkan kursi presiden untuk menggantikan SBY-Boediono yang tahun ini habis masa jabatannya, setelah menjabat dua periode.
Untuk kepentingan seluruh kegiatan partai politik di Indonesia sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diatur dalam pasal-34-39.
Untuk calon legislatif pengaturan dana untuk biaya kampanye diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal-129-135.
Sedangkan kepentingan penggalangan dana untuk keperluan kontestan pada pilpres mengacu pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal-94-100.
Bila dicermati pasal-pasal yang mengatur tentang dana parpol, caleg pusat/daerah dan calon senator dan serta capres-cawapres tersebut di atas secara garis besar kesemuanya diperbolehkan untuk menerima baik dari perseorangan maupun perusahaan serta dari sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan undang-undang dengan batasan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Kemudian dari parpol, caleg dan calon senator serta capres-cawapres diharuskan membuat laporan keuangan yang lengkap dan diserahkan kepada KPU.
Disebutkan dalam undang-undang tersebut di atas bahwa donatur harus memberikan identitas yang jelas dan kontak yang jelas dan bisa terlacak, namun justru disinilah celah Yakuza bisa mengalirkan dengan berbagai cara dengan cara yang sulit diketahui dan dideteksi. Walaupun setelah itu penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU menyerahkan laporan keuangan selengkapnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Celah itu akan semakin lebar jika pihak penerima donasi (parpol, caleg dan capres) sebelumnya bertemu dengan orang yang dipekerjakan dalam front company yang merupakan kepanjangan tangan Yakuza. Pertemuan bisa dimana saja untuk membuat kesepakatan dan memberikan kode-kode tertentu pada transaksi sehingga kepentingan kedua belah bisa dipertukarkan dengan aman. Walaupun kantor akuntan publik mengaudit secara investigatif dari daftar penyumbang (donatur) yang dilampirkan dalam laporan keuangan. Tetap saja cara itu tidak bisa memilah dan mengetahui siapa donatur yang merupakan kepanjangan tangan dari Yakuza.
Kita bersiap saja bahwa Yakuza akan menjadi patron para politikus dan presiden kita. Di negara Jepang saja yang memberlakukan Undang-Undang Anti-Yakuza dan yang setiap hari bergaul dengan para Yakuza sampai sekarang belum bisa sepenuhnya mencegah aliran uang haram ke rekening mereka sehingga bisa mempengaruhi kebijakan pemerintahnya, apatah kita yang baru dinvasi oleh Yakuza. Bahkan kabarnya FBI pun sempat kecolongan yang seharusnya menangkap gembong Yakuza, malah membantu gembong itu memperpanjang hidupnya dengan membiarkannya melakukan transplantasi salah satu organ tubuhnya di rumah sakit di Amerika. Padahal juga di AS mempunyai Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) act.
Pengalaman Indonesia dalam menangani kejahatan sekelas preman pasar dan pelacuran sekelas Dolly saja sampai sekarang tak bisa tuntas, apalah lagi kita menghadapi Yakuza yang terorganisasi dengan baik dan mempunyai anggota yang militan. Jadi, sebaiknya kita sambut saja dengan suka cita kedatangan mereka para Yakuza itu ke Indonesia.
Tulisan sebelumnya tentang Yakuza
Yakuza Masuk Indonesia, Ingin Ubah Citra Bikin Website Anti Narkoba
-------mw-------
*) Penulis adalah Jokowi Lover yang lebih cinta Indonesia
**) Sumber bacaan:
1. Notes On The Yakuza Lobby: How The Underworld Asserts Itself In The Political Sphere. Jake Adelstein. Japan Subculture Research Center. December 14, 2012. Web. 09 June 2014
2. The Yakuza Lobby. Jake Adelstein. Foreign Policy (subscriber article). December 13, 2012. Web. 09 June 2014.
3. Yakuza Invasi ke Indonesia. Tempo.com. 15 Juli 2013. Web. 09 Juni 2014.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H