Mohon tunggu...
Mas Wahyu
Mas Wahyu Mohon Tunggu... In Business Field of Renewable Energy and Waste to Energy -

Kesabaran itu ternyata tak boleh berbatas

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kasak Kusuk e-Blusukan Presiden Jokowi

3 Desember 2014   00:38 Diperbarui: 17 Juni 2015   16:12 501
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
14175154451983979686

[caption id="attachment_357431" align="aligncenter" width="630" caption="e-Blusukan Presiden Jokowi dengan TKI 8 Negara"][/caption]

Sumber Gambar

Fakta di depan mata Presiden Jokowi dan kabinetnya sejak dilantik telah bekerja ngebut. Presiden berupaya memenuhi janjinya kepada rakyatnya saat kampanye dengan bekerja penuh semangat, penuh kesungguhan dan dengan hati suka cita. Sayangnya pemandangan kontras terlihat pada parlemen. Parlemen yang memikul amanah dari rakyat sejak dilantik sampai saat ini masih ribut dan carut marut. Parlemen yang sejak awal ada dua kubu: Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak henti-hentinya saling menjegal, saling mengancam, saling mengunci, saling berebut kuasa dan saling benar sendiri. Sudah tak ingat lagi bahwa mereka adalah wakil rakyat, mereka sudah lupa bahwa mereka dipilih untuk menjadi partner Pemerintah menghantarkan rakyat Indonesia menjadi sejahtera.

Tulisan ini tidak akan membahas tentang kerjaan ribut anggota parlemen, biarlah mereka terus saling ribut sendiri. Tulisan ini lebih pada kasak-kusuk ringan e-blusukan Presiden Jokowi. Semoga bermanfaat.

Dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden ke-6 SBY tercatat anggaran perjalanan dinas membengkak 1.300 persen. Anggaran perjalanan dinas kementerian dan lembaga melonjak terus dari Rp 2,9 triliun (2009) menjadi Rp 35 triliun (2014) dan Rp 37 triliun (RAPBN 2015). Sumber disini. Pemerintah Jokowi - JK berjanji untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas, selain juga akan mengintegrasikan sekitar 330 media online. Hal itu dinilai sejalan dengan rencana Jokowi menerapkan sistem e-blusukan atau blusukan dengan memanfaatkan teknologi Internet. Diyakini bahwa e-blusukan merupakan salah satu upaya pemerintah Jokowi memangkas anggaran dinas yang saat ini dirasa terlalu besar.

Blusukan dan e-Blusukan

Blusukan sudah menjadi trade mark Jokowi. Kegiatan blusukan inilah yang membedakan Jokowi dengan pemimpin lainnya. Blusukan sudah dilakukannya sejak ia menjabat sebagai walikota Solo, kemudian sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai sekarang saat menjadi seorang presiden. Bahkan tidak salah jika disebut kegiatan blusukan lah yang menghantarkan Jokowi menjadi presiden. Blusukan sebagai suatu kegiatan telah membawa Jokowi terkenal tak hanya di Indonesia bahkan di dunia internasional. Majalah Foreign Policy yang memasukkan Jokowi saat itu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta sebagai Pemimpin Berpengaruh Dunia 2013 (The Leading Global Thinkers of 2013, urutan ke-39 dari 134 pemimpin dunia) dengan salah satu alasannya kegiatan blusukan yang dilakukannya selain kesederhanaanya dan keberhasilannya secara praktis melakukan relokasi warga di sekitar waduk Pluit dan Ria Rio dalam rangka pencegahan banjir (sumber disini).

Dalam versi Jokowi, blusukan menjadi leadership style dan sebagai simbol kegiatan yang pro rakyat karena di dalamnya terdapat interaksi langsung antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya. Jokowi melakukan blusukan untuk mengetahui kondisi dan keadaan rakyat yang sebenarnya, baik problem yang ada di dalam masyarakat yang bisa menginspirasi program pembangunan yang akan diterapkan, pengaruh program yang diterapkan ataupun sebagai bahan evaluasi penerapan program yang diterapkan apakah sudah tepat sasaran dan berhasil guna untuk rakyat di bawah kepemimpinannya. Ingin mengetahui lebih dalam tentang blusukan, silakan baca Politik Blusukan: Jangan Ngawur Mengartikannya!

Keinginan Jokowi untuk meneruskan kebiasaannya melakukan blusukan di satu sisi mendapat sambutan positif dari masyarakat, namun di sisi lain menghadirkan pertanyaan bagaimana model blusukan yang pas mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas. Wacana blusukan secara elektronik, e-blusukan, mengemuka untuk menjawab tantangan Presiden agar tetap dapat berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya.

e-Blusukan Jokowi

Blusukan online atau blusukan daring (dalam jaringan) dilakukan presiden lewat video conference dengan warga di sejumlah tempat yang berbeda (daerah atau negara), sedangkan presiden duduk menghadap enam monitor layar datar. Di hadapan presiden dipasang sebuah handycam. Dialog antara warga dan presidennya pun terjadi dan dilakukan secara real time. Itulah teknis e-blusukan.

Secara resmi e-blusukan diperkenalkan Presiden terpilih Jokowi sepuluh hari menjelang pelantikannya menjadi presiden RI yang ke-7 periode 2014 - 2019 di Media Center Jokowi-JK, Jalan Sukabumi Nomor 23, Menteng, Jakarta Pusat yaitu pada Jumat 10 Oktober 2014. Menurut Jokowi, program e-blusukan adalah salah satu solusi untuk mendengarkan keluhan-keluhan rakyat yang ada di daerah. Cara seperti ini lebih efektif karena ia bisa mendengarkan banyak suara warga dari berbagai daerah dalam waktu bersamaan.

"Kalau sudah dengar masalahnya, logikanya masuk, nanti kita tinggal cek. Benar apa tidak. Kalau benar tinggal diputuskan dan kirim apa yang rakyat minta," demikian jelasnya lebih lanjut. Sumber disini.

Blusukan dan e-blusukan hanya berbeda cara bertatap muka antara pemimpin dan warganya. e-blusukan melalui media real time, sedangkan blusukan langsung bertemu. e-Blusukan sebagai salah satu konsep pengawasan daerah secara meyeluruh yang dipercaya bisa menghemat anggaran. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan praktek pengawasan daerah dapat lebih efisien dan tidak memberatkan anggaran negara. Jadi selain hemat waktu, e-blusukan juga hemat anggaran. Baik blusukan ataupun e-blusukan menghindarkan laporan ABS (asal bapak senang) dari bawahan kepada pimpinannya.

e-Blusukan Percepat Keputusan

e-Blusukan yang telah dilakukan Presiden Jokowi dari Istana sampai saat ini adalah sebagai berikut:

1. Minggu, 30 November 2014 bersama para TKI di delapan negara yaitu Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Mesir, Arab Saudi, Korea Selatan, dan Brunei. Setelah mendengar masukan dan keluh kesah dari para TKI, Presiden menghapuskan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sesuai permintaan para TKI. KTKLN menjadi ladang pemerasan bagi TKI demikian alasan menghapuskan (sumber disini).

2. Jumat, 7 November 2014 bersama Pengungsi Sinabung (Sumut) dan korban banjir Meulaboh Aceh Barat. "Besok langsung saya kirim sembakonya. Pake plus enggak?" kata Jokowi. "Iya, tambah, Pak," kata pengungsi itu. "Besok saya kirim sembakonya plus Rp 500 ribu untuk satu keluarga," Jokowi menimpali. (sumber disini). Jokowi kemudian meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif untuk segera mengirimkan bantuan kepada korban banjir di Aceh. "Yang di Aceh, yang butuh perahu, tolong segera dikirim. Beras dan sembako, urusan saya yang kirim," ujar Jokowi. Permintaan ini disanggupi Syamsul. (Sumber disini)

3. Senin, 20 Oktober 2014 bersama warga di 8 (delapan) daerah yaitu Meulaboh (Aceh), Jambi, Balikpapan (Kalimantan Timur), Blitar (Jawa Timur), Manado (Sulawesi Utara), Bali (Bali dan Nusa Tenggara), Sentani (Papua) dan Manokwari (Papua Barat). Dalam e-blusukan ini Jokowi menyapa masyarakat yang ada di delapan kota tersebut, termasuk anak-anak Papua yang sempat diminta Jokowi untuk mengucapkan teks Pancasila dan bernyanyi lagu Indonesia Raya. Masyarakat melalui fasilitas video conference mengucapkan selamat kepada Jokowi yang telah resmi menjadi Presiden RI dan menyampaikan harapan mereka terhadap Jokowi untuk kemajuan Indonesia ke depannya (sumber disini).

e-Blusukan menggunakan Layanan UMeetMe

Media online Tribunnews melaporkan e-blusukan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan warganya menggunakan layanan video teleconference PT Telkom Indonesia. Melalui komunikasi video dua arah itu, warga yang berada ribuan kilometer jauhnya menjadi sangat mudah dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi untuk di dengar langsung oleh Presiden.

Mengenai layanan yang dimanfaatkan pada kegiatan e-blusukan Presiden Jokowi dan warganya tersebut di atas diberi nama UMeetMe. EGM Divisi Solution Convergence Telkom Achmad Sugiarto mengklaim bahwa layanan tersebut dapat menjangkau hingga pelosok desa karena konfigurasinya dirancang agar mudah digunakan.

Lebih lanjut, besaran konsumsi data (bandwith) yang dibutuhkan UMeetMe, menurut Anto, sapaan akrab Achmad Sugiarto, sifatnya customable atau adaptif. Artinya, aplikasi tersebut tetap dapat berjalan di koneksi data rendah (minimal 50 kbps) dan akan maksimal di bandwith tinggi (resolusi high definition).

UMeetMe dapat langsung berjalan selama ada kamera/webcam, microphone, perangkat seperti PC atau smartphone, serta koneksi internet. Bahkan, aplikasi tersebut juga dapat diakses melalui perangkat smartphone dan tablet bersistem operasi Android maupun iOS.

-------mw-------

*) Penulis adalah Jokowi Lover yang lebih Cinta Indonesia

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun