Mohon tunggu...
OtnasusidE
OtnasusidE Mohon Tunggu... Petani - Petani

Menyenangi Politik, Kebijakan Publik dan Kesehatan Masyarakat

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Lampu Hijau Bukan Gas Pol Jalan tapi Hati-Hati

13 November 2021   16:18 Diperbarui: 13 November 2021   16:31 292
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto: Lucas Beck @ unsplash.com

Bertanya pada politikus itu jawabannya sangat normatif bahkan cenderung untuk mengelak. Apalagi momentumnya dianggap tidak pas atau belum sepenuhnya informasi yang dimilikinya bisa menjadi bahan untuk dilontarkan ke publik secara resmi.

"Pak surat dari bla bla bla sudah ada belum. Bagaimana rekomendasinya?" tanya wartawan pada ketua Parpol yang mau ikut Pilkada. Kalau dijawab, "belum" tetapi sebenarnya sudah tahu isinya, tapi surat belum ditangan, apakah salah jawaban "belum". Tidak salah karena memang surat rekomendasinya belum dipegang walau isinya sudah tahu.

Itu kejadian bertahun lalu ketika masih berkelana dari satu bukit ke bukit lain di Punggung Bukit Barisan Sumatra. Etis atau tidak itu juga sangat tergantung dari sudut pandang mana melihatnya.

Seiring waktu wartawan lupa dengan surat. Setelah surat dipegang dan dilakukan konferensi pers barulah ngomong bla bla bla sambil memegang dan menunjukkan surat rekomendasi. Berita lagi.

Infonya Presiden Jokowi memberikan lampu hijau kepada menterinya untuk Nyapres eh mempromosikan diri dalam kontestasi Pemilu 2024. Masih sekitaran dua tahun lagi.

Lalu akan ada pertanyaan yang agak sedikit mengganggu? Apakah lampu hijau itu tidak mengganggu kinerja mereka di Kabinet? Apakah otak mereka akan menjadi terbelah antara bekerja satu visi dengan presiden dan visi pribadi para menteri?

Lampu hijau Jokowi sebenarnya merupakan pancingan pada para menteri. Pertanyaan menggelitik pada promo topik pilihan Kompasiana sehingga membuat tersenyum.  Berikut kutipannya, "Jika dari pengamatan Kompasianer, menteri  siapa yang sudah "coba-coba" melakukan personal branding untuk menyambut Pilpres 2024?".

Jawabannya adalah menteri yang sudah pasang spanduk. Sah dan wajar karena berusaha membangun personal branding. Sumber daya dari tingkat provinsi sampai ke desa juga ada dan dimilikinya.

Lampu hijau Jokowi bisa dilihat dari tingkat komitmen dalam bekerja di kabinet. Bisa juga merupakan teguran halus dari Jokowi dengan mempersilahkan. Itu pisau bermata dua dalam politik.

Kalau lampu merah yang dihidupkan artinya Jokowi tidak demokratis. Tidak menghormati hak kalau  semua orang dapat dipilih menjadi presiden. Paling tidak sekarang sisi demokratis Jokowi sangat terlihat. Silahkan kalau yang mau promosi Nyapres di Pilpres 2024.

Bermain politik, pemain politik itu harus memegang prinsip kehati-hatian. Dunia saat ini sangat sangat sangat susah menghapus jejak digital. Bahkan ada yang bilang tidak mungkin. Ada tekniknya orang IT pasti tahu, tetapi yakinkah ketika sudah tersebar di dunia maya tidak ada yang menyimpannya secara offline? Sekali tertulis dan menyebar akan terpatri sampai nafas terakhir dihisap. Kalau dinaikkan maka naik lagi di mesin pencari Google.

Jokowi itu politikus. Presiden itu jabatan politik. Gubernur, bupati, walikota merupakan jabatan politik. Kades pun "jabatan politik". Mereka memakai cupu Garuda di dadanya.

Lampu hijau itu bisa jadi lampu yang dihidupkan hijau beneran. La, kalau lampu hijau langsung ngegas. Mohon bersabar. Mohon sabar ini cobaan. Bisa saja Jokowi reshuflle kabinetnya. Loh, kan kabinet itu bekerja satu visi dengan presiden. Kalau sudah tidak satu visi kemudian diganti mesti ikhlas dong. Jangan gas dong.

Menteri memang harus berjalan di titian rambut dibelah tujuh. Personal branding adalah hal lumrah. Paling aman (diluar etika) adalah ikut visi Jokowi tetapi melakukan terobosan membantu Jokowi dalam kementerian yang dipimpin. Kementerian yang dipimpin menjadi menonjol dalam pelayanan dan juga sukses menjalankan Tupoksi kementrian dan visi Jokowi.

Buatlah tim media untuk bermain diseluruh Medsos. Youtube, Twitter merupakan dua pilihan yang memiliki daya gedor, gugah yang tinggi pada masyarakat. Bermainlah, berbuatlah untuk kementerian dengan melayani masyarakat.

Sekali lagi tidak semudah mengatakannya, butuh daya tahan, kreativitas serta tim yang solid serta mengerti daya gedor untuk mengetuk mata dan hati masyarakat. Satu lagi, ini maha penting, jangan Baperan kalau dirisak.

Menteri juga harus mengikuti tim, jangan tidak mau diatur. Kalau tidak mau diatur, ngevlog sendiri saja, edit sendiri saja, dan unggah sendiri. Capek. Punya, endurance?

Masih ada waktu dua tahun lagi. Silahkan mikir. Cepatlah menghitung sumber daya yang dimiliki. Waktu terus berjalan.

Tahu dong makna warna lampu lalulintas. Lampu merah berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau juga hati-hati. Jangan tarik gas pol, siapa tahu ada yang nyerobot jalanmu. Bisa celaka, walau benar boleh jalan. Celaka kena reshuffle.

Salam Kompal

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun