Formulasi Kebijakan: Menjamin Masa Depan Generasi Emas di Semarang Tahun 2016

Beberapa alternatif yang bisa dilakukan untuk menyokong formulasi kebijakan ini antara lain:

• Meningkatkan koordinasi yang efektif antara lembaga legislatif dan eksekutif agar tidak terjadi kesalahan pembagian tugas sehingga capaian maksimal dapat diraih. Misalnya dengan membuat jadwal rutin pertemuan koordinasi antara DPPPA dan Komisi D DPRD.
• Meningkatkan kualitas kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga yang menangani kasus kekerasan anak di Semarang, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran.
• Membangun kerjasama yang solid antara pemerintah dan warga masyarakat untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Semarang melalui program-program pemberdayaan dan sosialisasi. Pemerintah harus proaktif melibatkan masyarakat sejak awal proses perumusan kebijakan.
• Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak agar memberikan efek jera. Koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu ditingkatkan.
• Meningkatkan anggaran dan sumber daya untuk program perlindungan anak di Kota Semarang. Hal ini penting agar implementasi Perda Perlindungan Anak dapat berjalan efektif.

Sumber: https://www.pendidikankarakter.com/rahasia-membangun-sebuah-keluarga-harmonis/

Anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah di segala level, termasuk pemerintah Kota Semarang. 

Perlindungan anak merupakan isu strategis yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Hanya dengan upaya bersama yang terencana dan terkoordinasi dengan baik, masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dapat terjamin. Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia harus mampu menjadi contoh dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak.

Ditulis Oleh: 

Osvaldo Dharma Araujo Da Costa (151220039)

Pengantar Kebijakan Publik HI- J