Kualitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Pada Sarana dan Prasana pun masih terjadi kesenjangan bagi pengguna BPJS . padahal sarana dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional merupakan sesuatu yang mendukung kelancaran dalam pelaksanaan program kesehatan.[5] Namun nampaknya sarana dan prasarana yang diterima pasien BPJS masih terdapat kekurangan seperti masih banyak ditemukan kurangnya kipas angin, ventilasi Udara serta tirai pembatas hal – hal tersebut membuat para pasien sering kali merasa risih jika sedang dilakukan tindakan oleh dokter maupun perawat yang ada di rumah sakit. 

Penelitian malonda et al yang berjudul Analisi pengajuan klaim Badan Penyelnggara Jaminan Sosial ( BPJS ) kesehatan di RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano menyatakan sebagian besar status rekam medis yang berhubungan dokumen klaim yang berhubungan dengan identitas pasien tidak diisi dengan lengkap. Petugas rekam medis juga sering lupa melampirkan rujukan pasien dan tidak menuliskan data kepesertaanya begitu juga pengembalian rekam medis dan penyerahan dokumen klaim tidak tepat waktu. Hal tersebut disebabkan oleh pihak menejemen rumah sakit yang tidak melakukan pengecekan secara berkala terhadap pelaksanaan proses pengajuan klaim  sehingga menyebabkan menumpuknya berkas klaim untuk di grouping dan di koding. Selain itu juga penyebab keterlambatan penyerahan klaim BPJS dikarenakan machine yang digunakan oleh petugas terkendala pada server BPJS yang eror.

Berdasarkan pemaran diatas dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia masih banyak permasalahan yang harus segera ditangani oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mengingat tuntutan serta permasalahan pada bidang kesehatan dari waktu ke waktu semakin kompleks. Jika tidak segera ditangani maka akan menimbulakn masalah – masalah yang baru nantinya. Oleh sebab itu pemerintah harus terus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan khususnya pada bidang kesehatan.  Beberapa strategi yang dapat dilakukan dengan cara mengukur kinerja pelayan secara berkala.  Pengukuran kinerja tersebut sangat penting karena dengan pengukuran kinerja pemerintah dapat akuntanbel sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena masyarakat memiliki akses untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Lalu dengan adanya pengukuran kinerja secara berkala pemerinah dapat mengetahui kelemahan dalam pengalokasian dana publik yang kurang merata sehingga dapat dilakukan perbaikan oleh pemerintah.

Selain itu juga pemerintah dapat melakukan perbaikan produktifitas. Dengan adanya pengukuran kinerja dapat diketahui mengenai kelebihan serta kekurangan dari pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Dengan terdeteksinya kekurangan mengenai pelayanan maka pemerintah dapat melakukan perbaikan produktifitas dari pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.  Dengan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka akan tercipta pelayanan kesehatan yang optimal dan akan menciptakan kepuasan masyarakat  mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Tentunya hal tersebut akan berdampak pula pada berbagai bidang penyelenggaraan Negara. Apabila masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang optimal maka akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai bidang dengan optimal.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Agung, Kurniawan.2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaharuan

Asrul, Azwar. 1996. Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta : PT. Rineke Cipta

Farich, Achmad. 2012. Manajemen Pelayanan Kesehatan Mayarakat. Yogyakarta : Gosyen Publishing

Situmeang, Andreas Wiratmo Situmeang. 2016. Rendahnya Mutu Pelayanan Kesehatan Di Indonesia (diakses pada 15 April 2021)