Kewirausahaan Eksekutif dalam Fluktuasi Kredibilitas Kinerja Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin

Kewirausahaan Eksekutif

Kewirausahaan eksekutif di lembaga publik berlangsung dalam konteks yang menghargai stabilitas sosial, transparansi, partisipasi politik, keterlibatan multipihak, tata kelola, dan nilai-nilai publik. Jelas berbeda dengan kewirausahaan sektor swasta yang menekankan adanya risiko dan laba. Kewirausahaan eksekutif juga dapat didefinisikan sebagai pejabat publik (presiden, wakil presiden, dan kementerian) yang mempromosikan kebijakan dan inisiatif baru dengan masukan dari pemangku kepentingan dan pejabat yang ditunjuk secara politik. Kewirausahaan para eksekutif terutama didorong oleh (a) komitmen eksekutor terhadap tujuan publik, (b) orientasi orang yang ditunjuk terhadap tugas dan peran manajemen dalam lembaga, dan (c) tanggung jawab eksternal terhadap efisiensi departemen. Oleh karena itu, sebagai eksekutor, ia bertanggung jawab kepada masyarakat dan pihak berwenang lainnya.

Fluktuasi Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Wakil presiden Indonesia saat ini, KH. Ma'ruf Amin, tengah menjadi topik hangat di kalangan publik, karena dianggap tidak bisa mengemban tugas sebagai wapres dengan baik. Sebelumnya, sebagai seorang figur yang diakui dalam ranah keagamaan, penunjukan KH. Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden pada periode sebelumnya telah menimbulkan harapan besar akan kontribusinya dalam mengatasi berbagai isu sosial, ekonomi,  terutama konflik SARA. Namun, sejumlah pihak menimbulkan pertanyaan mengenai pencapaian nyata dan efektivitas langkah-langkah yang diambil olehnya dalam mengatasi permasalahan krusial yang dihadapi oleh masyarakat. Pandangan kritis terhadap kinerja KH. Ma'ruf Amin dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden terkait dengan isu-isu ekonomi, kebijakan sosial, dan penanganan krisis kesehatan tertentu telah menimbulkan perdebatan intens di kalangan publik.  

Gambar 2. Survei Indikator: Ketidakpuasan terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin Meningkat (Sumber: Databoks-katadata)

Berdasarkan survei indikator politik yang dilakukan pada 14-19 April 2022 terhadap 1.220 responden yang tersebar secara proporsional dari seluruh provinsi. Pada survei periode April 2022, sebanyak 42,8% menyatakan cukup puas dengan kegiatan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. Hasil Februari 2022 adalah 52,9%. Sementara itu, bahkan 36% responden merasa tidak puas dengan organisasi kerja Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin pada April 2022. Angka tersebut meningkat dibandingkan Februari 2022 sebesar 31,7%, pada Desember 2021 sebesar 35,4%. 

Hasil survei di atas sangat disayangkan karena dapat menghambat semangat kewirausahaan para manajer. Namun menanggapinya, juru bicara KH. Ma'ruf Amin, Masduki, menyebutkan beberapa persoalan nasional yang diangkat KH. Ma'ruf Amin, seperti: Koordinasi permasalahan kemiskinan dengan kementerian, pengelolaan ekonomi syariah dan pengembangan industri halal, Menko Keuangan dan Menko Pemerintahan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam pengelolaan Papua, serta koordinasi reformasi birokrasi. 

Kemudian, berdasar hasil survei Kompas mengenai kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden dan wakil presiden, terjadi peningkatan signifikan pada tahun menjelang berakhirnya pemerintahan. Citra Wapres Amin pada survei Mei 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 63,6% yang hasilnya meningkat 3% dari sebelumnya 60,6%. Fluktuasi penilaian ini disebabkan karena masih sedikitnya publikasi mengenai partisipasi sosial Wakil Presiden di masyarakat. Baru setelah melakukan pendekatan budaya (pemerintahan Papua dan penanggulangan kemiskinan) kredibilitas wakil presiden meningkat.

Pada dasarnya, para eksekutor terikat dengan komitmen untuk mewujudkan tujuan-tujuan publik, serta mengemban akuntabilitas atas nama lembaga pemerintahan. Beberapa saran terhadap analisis kinerja wapres yang perlu diperhatikan adalah: a) Transparansi dan Akuntabilitas dalam memberikan informasi yang jelas kepada publik tentang kebijakan, anggaran, dan operasional lembaga; b) Berpartisipasi dalam diskusi publik, forum terbuka atau keputusan yang berdampak langsung pada mereka; c) Menciptakan komunikasi yang jelas dan terbuka dengan masyarakat baik melalui media maupun pertemuan tatap muka; d) Menanggapi kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat dengan cepat dan efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga eksekutif.

Maka, terlepas dari peran signifikan beliau dalam ranah keagamaan, evaluasi kritis menunjukkan variasi dalam penilaian terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dan strategi dalam menangani isu-isu krusial. Dengan demikian, evaluasi terus-menerus terhadap pencapaian nyata dan adaptasi terhadap perubahan dinamis masyarakat menjadi penting dalam meneguhkan peran seorang wakil presiden dalam konteks kewirausahaan eksekutif. Bagaimanapun, fluktuasi kepuasan masyarakat adalah hal yang wajar, sekaligus hal yang krusial mengingat Indonesia adalah negara demokrasi. Sehingga langkah preventif dan juga pembenahan harus dilakukan agar kewirausahaan eksekutif bisa dikatakan sukses.