Perpusnas Mendorong PT Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia Membentuk LSP P1

TUK beradai di lingkungan UI sendiri. Skema dibagi 3 rumpun: Kesehatan, sosial humaniora dan administrasi. Skema yang dimiliki saat ini sebanyak 48 skema, dan terus mengembangkan skema sertifikasi sesuai kebutuhan. Proses sertifikasi sesuai dengan perarturan BNSP. Metode asesmens sebagian besar observasi dan wawancara. Namun ada yang menggunakan metode asesmen dengan portofolio. Manfaat bagi mahasiswa adalah adanya pengakuan resmi dari PT sesuai ketentuan pemerintah yang berupa sertifikat pendamping ijazah.

Selanjutnya, paparan ketiga dari LSP P1 Universitas Sebelas Maret oleh Aniek Hindrayani. Disampaikan bahwa, inisiator berasal dari FKIP dan Fakultas Pertanian. LSP P1 didirikan pada tahun 2020. Sertifikasi menggunakan metode uji secara observasi dan demonstransi. Guna menjaga benturan kepentingan, maka asesor yang mengases dilakukan oleh para dosen yang memberi mata kuliah di luar unit kompetensi yang diujikan. Saat ini jumlah asesor sudah sebanyak 163 orang. Skema yang dimiliki sudah mencapai 40 skema. Skema terkait bidang perpustakaan adalah okupasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik dengan jenjang kualifikasi 5. Para Asesor Kompetensi untuk bidang perpustakaan sudah disertifikasi oleh LSP Pustakawaan. Pengembangan selanjutnya disusun 14 skema baru. Jumlah pemegang sertifikat kompetensi keseluruhan adalah 3.246 orang. Ditetapkan kebijakan jika mahasiswa Vokasi wajib ikut sertifikasi. Biaya dari berasal dari UKT dengan ketentuan setiap mahasiswa mengikuti untuk 1 (satu) kali sertifikasi, kalau mau lebih boleh dengan biaya sendiri. Sekertifikasi LSP P1 sudah bekerjasama dengan pihak industri.

Paparan terakhir oleh LSP P1 Universitas Pendidikan Indonesia, disampaikan oleh Riche Cynthia Johan. LSP P1 UPI telah mulai dirancang tahun 2018. Didasari oleh kebutuhan capaian kinerja universitas dan tantangan global agar mahasiswa yang lulus mempunyai sertifikat kompetensi. Inisiatornya adalah berasal dari fakultas Teknik. Keberadaan LSP P1 dituntut untuk melahirkan mahasiswa yang memiliki sertifikat kompetensi. Lisensi LSP P1 didapatkan dari BNSP pada tahun 2020 dengan mengusung 44 skema yang dilakukan oleh  180 Asesor berasal dari 32 Prodi. Sampai saat ini, telah terlaksana sertifikasi bidang Perpustakaan kepada 80 orang mahasiswa. Skema bagi Prodi Ilmu Perpustakaan ada dua, yaitu Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Pelayanan Perpustakaan. Skema didasarkan pada SKKNI dan Stankom Asean. Harapannya terhadap LSP P1 UPI adalah melalui sertifikasi kompetensi lulusan UPI dapat memiliki daya tawar dan daya saing di lapangan kerja.

Setelah selesai paparan keempat narasumber tersebut dilakukan diskusi. Pada umumnya peserta enanyakan tentang cara pendirian, mekanisme dan trik pengusulan, juga tentang pembiayaan dan sebagainya.

Diskusi menarik adalah adanya lontaran dari peserta workshop tentang pentingnya sertifikasi kompetensi kerja untuk calon lulusan dari prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi yang dilakukan oleh LSP-P1 PT nya masing-masing, sebagai sertifikat pendamping dari ijazah.kelulusan dari PT.  hal ini dianggap bahwa sertifikasi ini hanya sebagai bentuk kapitalisme dalam sistem pembelajaran. Juga dipertanyakan imbasnya tidak dirasakan langsung oleh siswa, hanya meningkat biaya Pendidikan siswa atau bahkan membuang-buang uang dengan dampak yang tidak terlihat.

Pemikiran di atas, memang sebagian besar masih mempertanyakan kegunaan dari sertifikasi kompetensi kerja SDM Perpustakaan. Sertifikasi kompetensi kerja untuk SDM Perpustakaan sejak didirikan LSP Pustakawan sampai saat ini sudah menginjak tahun ke-10. Akhir-akhir ini sudah semakin diminati dan dicari. Terlebih oleh para calon pelamar Pegawai Pekerja dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mana bagi pelamar yang sudah memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSP berhak mendapat skor tambahan sebesar 15% dari nilai yang diperoleh melalui Tes yang dilakukan BKN dengan metode CAT secara nasional.

Para Narasumber pada Workshop sepakat menjawab bahwa, sertifikat kompetensi penting sebagai bukti kepemilikan kompetensi individu. Pihak industri memerlukan sertifikat kompetensi sebagai pengakuan resmi akan kompetensi yang dimiliki calon karyawannya. Hal tersebut berdampak pada pihak industri untuk tidak perlu melakukan pelatihan karyawan tersebut dari awal lagi.

Pada penghujung acara workshop, kepada beberapa peserta diminta untuk memberikan masukkan tertulis dalam questioner terpasang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut sekaligus meminta masukkan untuk materi yang diperlukan peserta ke depan. Beberapa peserta memberikan testimoni secara lengsung terhadap penyelenggaraan worshop. Semoga harapan peserta dapat terlaksana bahwa, Perpusnas dapat segera menindaklanjuti workshop ini berupa bimbingan penyusunan persyaratan dokumen sampai pada berbagai perangkat.

Sumber: Pusat Pembinaan Pustakawan