Harapan ini juga didukung oleh para akademisi dan pakar agraria. Prof. Haris Nugroho dari Universitas Gadjah Mada, misalnya, menegaskan bahwa Badan Bank Tanah memiliki potensi besar untuk menjadi katalis reforma agraria yang telah lama dinantikan. "Badan Bank Tanah bisa menjadi katalis utama untuk redistribusi lahan secara adil, asalkan implementasinya konsisten dengan prinsip keadilan sosial," jelasnya.
Selain itu, masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga diharapkan terlibat secara aktif dalam proses pengawasan. Partisipasi mereka tidak hanya memperkuat legitimasi program ini, tetapi juga membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mencapai hal ini, sosialisasi yang luas dan intensif harus dilakukan, terutama kepada komunitas petani kecil yang menjadi target utama program ini.
Jika komunikasi yang lebih baik dapat dilakukan dan langkah-langkah redistribusi dijalankan dengan prinsip keadilan sosial, Badan Bank Tanah dapat menjadi agen perubahan yang menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.
Mendorong Keberhasilan: Langkah-Langkah Strategis
Untuk memastikan Badan Bank Tanah dapat mencapai visi besarnya, langkah-langkah strategis harus dilakukan secara konsisten. Langkah ini tidak hanya bertujuan mempercepat redistribusi lahan, tetapi juga menjaga transparansi dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
1. Digitalisasi Data Lahan
Pengelolaan data lahan yang terdigitalisasi adalah langkah krusial dalam mendorong transparansi. Pemerintah perlu mengembangkan sistem daring yang dapat diakses publik, memungkinkan masyarakat untuk memantau setiap tahapan redistribusi lahan. Portal ini juga dapat berfungsi sebagai alat pengawasan, meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi. Selain itu, digitalisasi data akan membantu pemerintah mengambil keputusan berbasis fakta dengan lebih cepat dan efisien.
2. Pengawasan Independen
Melibatkan lembaga independen dalam proses pengawasan adalah kunci menjaga akuntabilitas kebijakan ini. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan redistribusi lahan dilakukan secara adil dan sesuai prinsip keadilan sosial. Dengan pengawasan independen, legitimasi Badan Bank Tanah di mata masyarakat akan meningkat, sekaligus membangun kepercayaan terhadap program tersebut.
3. Sosialisasi Luas dan Partisipasi Masyarakat
Kurangnya pemahaman masyarakat sering kali menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif harus dilakukan melalui berbagai media, termasuk diskusi komunitas, kampanye media sosial, dan lokakarya lokal. Pemerintah juga dapat melibatkan tokoh masyarakat atau pemimpin lokal untuk menjembatani komunikasi dengan masyarakat kecil. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini akan meningkatkan rasa memiliki dan kepercayaan terhadap program.
