Komisaris Jenderal Budi Waseso atau yang akrab disapa "Buwas" tampaknya menjadi tranding topic disebagian besar media massa. Tidak hanya kali ini, sebelumnya nama Buwas juga sering muncul di lacar kaca dan media lainnya. Kabareskrim yang satu ini sangat terkenal dengan beberapa aksinya dalam mengungkap sejumlah kasus besar maupun kecil. Tak tanggung-tanggung Ketua KPK, Abraham Samad dan Wakilnya, Bambang Widjajanto pun sempat menjadi sasarannya. Bahkan, hingga kini kasusnya masih terus diusut.
Baru-baru ini, dirinya juga berhasil mengungkap oknum feedloater yang melakukan penimbunan sapi potong di Tanggerang. Lebih dari itu, dirinya juga mengungkap dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II atas pembelian mobil crane. Namun, semua aksi heoriknya itu kemudian digoyang oleh isu pencopotan terhadap dirinya.
Isu tersebut muncul sejak adanya pemberitaan mengenai pemanggilan  dirinya dan Kapolri Badrodin Haiti oleh Presiden Jokowi pada Selasa malam lalu (1/9/2015). Isu ini kemudian tersebar dengan cepatnya, terlebih dengan pengaitan dirinya terhadap kinerja, kasus yang ditangani, dan kegaduhan yang ditimbulkannya.
Tidak dipungkiri, kinerja Buwas memang cukup mencengangkan, namun tidak sedikit pula yang menyayangkan tindakannya yang menunjukkan kriminalisasi terhadap orang yang dijadikan tersangka. Kriminalisasi tersebut terjadi pada saat penangkapan yang dilakukannya terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjajanto yang terjadi beberapa saat setelah penetapan tersangka kepada Komjen Budi Gunawan. Disamping itu, ada beberapa pihak lainnya yang kerap mengalami tindakan serupa.
Penggantian terhadap dirinya pun kemudian memperoleh dukungan dan penolakan. Dukungan tersebut diberikan karena tindakan kriminalisasi yang dilakukannya tersebut. Namun, beberapa pihak juga menyayangkan adanya isu pencopotan tersebut, salah satunya adalah ...
Beberapa pihak pun menilai bahwa isu pencopotan tersebut dilakukan karena Buwas kerap menimbulkan kegaduhan, terakhir penggeledahan secara mendadak di Kantor Dirut Pelindo II, RJ Lino. Dari kasus tersebut, RJ Lino kemudian mengancam akan mengundurkan diri jika kasusnya diteruskan. Sejumlah pihak menilai, ada keterkaitan antara penggeledahan tersebut dengan isu pencopotannya. Dengan kata lain, diduga ada persekongkolan yang hendak ditutupi dalam kasus tersebut.
Kasus tersebut juga dikaitkan dengan pemberitaan mengenai pemanggilan dirinya dan Kapolri ke Istana. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai sebuah intervensi pemerintah terhadap beberapa kasus yang sedang ditangani oleh Buwas. Terlebih, sebelum isu pencopotan itu muncul, Bareskrim telah merencanakan untuk menggrebek sebuah lokasi yang diduga sebagai ladang korupsi yang merugikan negara sekitar 120 triliun, sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigjen Pol. Victor Simanjutak. Namun, dirinya enggan menyampaikan target penggrebekan yang dimaksudkan.
Adanya dugaan kepentingan yang hendak ditutupi, semakin terlihat dengan sikap bungkam Kapolri terhadap rencana penggantian tersebut. Dengan sikap itu, masyarakat pun justru akan menilai citra Polri kembali mengalami degradasi terutama dalam pemberantasan kasus korupsi. Padahal sejumlah pihak telah menyebutkan bahwa citra Polri telah membaik pasca Bareskrim dijabat oleh Buwas.
Selain  Badrodin Haiti, pihak Istana pun sebenarnya perlu memberikan klarifikasi bahwa pergantian tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden. Terlebih peringatan yang disampaikan oleh Wapres JK yang mengatakan agar Buwas tidak menimbulkan kegaduhan.
Di era keterbukaan informasi ini, masyrakat tentunya mengharapkan adanya kejelasan terhadap permasalahan yang terjadi di pemerintahan. Hal tersebut karena Polri merupakan salah satu lembaga publik, sehingga rakyat berhak memperoleh informasi terkait apa yang terjadi.Â
Namun demikian, sebagai netizen dan citizen, eh ngacooo.. sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita juga harus bijak dalam menanggapi setiap pemberitaan. Apapun yang terjadi, tetap jaga integritas negara ini.
