Bayar Cuma 600 Ribu Saja Protes! Cuihh!

Oleh: Ahmad Taufiq*

Apa yang terjadi jika semua orang sepakat bahwa pendidikan adalah barang dagangan? Pasti ada  igum ono rego ono rupo berlaku. Pasti stratifikasi pendidikan berdasarkan harga berlaku. Pasti ada yang bisa membeli dan pasti ada yang tak bisa. Pasti yang bisa membeli (apalagi yang bermutu) adalah mereka yang berduit, dan yang tak mampu beli adalah yang melarat. Celakanya, itu memang sudah terjadi kini.

Sebelumnya, izinkan saya menganalogikan, ketika kita hanya punya uang lima ribu rupiah dan ingin makan malam, tentu nasi padang pakai rendang di restoran hanyalah mimpi. Kecuali restoran padangnya adalah punya mbah kita.

Jual-beli Pendidikan

Rasa-rasanya, pandangan kita terhadap dunia pendidikan kini juga mulai ter-pasar-kan. Sehingga anggapan bahwa pendidikan berbayar murah, sudah seharusnya bermutu rendah, berfasilitas terbatas. Maka, jika ada kampus yang berbayar rendah, kok ternyata berfasilitas cukup lengkap dan bermutu diatas rata-rata, artinya pemilik kampus sudah sangat bermurah hati pada konsumennya. Atau katakanlah ini adalah anugerah yang seharusnya disyukuri. Sementara mahasiswa (baca: konsumen) yang masih protes, adalah konsumen yang bodoh, kurang ajar, tak bermoral, atau sedang lupa cara bersyukur sehingga harus kita dakwahi untuk segera tobat.

UIN Suka adalah kampus berbayar murah—kata orang rektorat malah termurah di dunia akhirat. Hanya membayar Rp 600 ribu per semester, bisa mendapat banyak fasilitas. Seperti gedung-gedung nan mewah, ruang kelas yang memadai, perpustakaan yang canggih dan cukup komplit, wi-fi zone, beragam laboratorium, dan seterusnya. Padahal, kita bisa bayangkan bahwa uang Rp 600 ribu per semester, kalau dihitung rata-rata hanya tiga ribuan per hari. 2000 rupiah buat bayar parkir, 1000 rupiah buat toilet. Habis! Sementara fasilitas yang lain ditanggung negara lewat APBN, juga laba dari BLU, sehingga kita bisa katakan free alias gratis! Lantas, mengapa masih saja protes? Masih saja demonstrasi, koar-koar di jalanan? Kalau tidak mau kuliah di sini, ya sana pergi. Memangnya ini kampus mbahmu? Dasar mahasiswa bejad! Cuihh!

Kawan-kawan, apakah kita juga seperti itu? Yang dengan tekun membaca buku, mengejar nilai, taat pada dosen dan aturan, sambil dengan segala jijik meludahi para demonstran? Lalu menganggap diri paling suci sebab tidak urakan, memanggap diri paling akademik dan intelek sambil tunduk menjadi BABU para atasan dan melupakan penindasan-penjajahan yang kawan sendiri rasakan? Saya tidak tahu pasti. Harapku hanya mudah-mudahan kita ini menelisik kembali sikap-sikap yang merugikan gerakan. Sikap untuk selalu menjadi makmum sejati, menjadi budak selamanya.

Mengapa Kita Berlawan?

Ada beberapa hal yang perlu untuk dikaji mengenai pendidikan kita. Pertama, bahwa hakikat pendidikan adalah bukan barang dagangan. Lebih tepatnya maksud saya adalah pendidikan bisa saja berlangsung tanpa harus diperdagangkan. Kedua, sesuai amanah konstitusi, bahwa pendidikan adalah hak bagi seluruh warga negaraIndonesia, dan pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakannya. Ketiga, bahwa pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan malah melanggengkan penindasan dari generasi ke generasi.

Lantas mengapa realitas obyektif yang kita temui adalah bahwa pendidikan telah diperdagangkan? Mengapa negara tidak secara penuh, bahkan cenderung menghindari tanggungjawab atas terselenggaranya pendidikan sehingga liberalisasi dan privatisasi pendidikan berjalan massif? Mengapa pula kini dalam pendidikan terjadi sekian modus operandi penindasan dan dalam dunia pendidikan pula penindasan itu dilanggengkan?

Jawaban pertama yang bisa saya kasih adalah kapitalisme. Ya, sistem kapitalisme global inilah yang menjadikan negara kita tersubordinasi. Tidak berdikari dalam hal ekonomi, tidak berdaulat dalam politik, juga tidak berkepribadian dalam budaya. Kita bisa melihatnya dengan gamblang dari perampokan kekayaan alam kita oleh Freeport,Exxon Mobile atau Chevron, misalnya. Dan itu punya payung hukum, yang menunjukkan bahwa kita juga mengalami kolonialisasi konstitusi. Sehingga, negara kita jadi miskin, dan karenanya pemerataan pendidikan tinggallah mimpi.

Kedua, neoliberalisme, adalah varian dari kapitalisme itu sendiri, dimana ciri utamanya adalah liberalisasi (dengan deregulasi) pasar, privatisasi BUMN, pengetatan anggaran, cabut subsidi, dan pembabatan atas hal-hal yang dianggap menghambat jalannya pasar. Dalam hal pendidikan, neoliberalisme bermanifestasi dalam wajah privatisasi pendidikan. Subsidi negara atas pendidikan adalah memberatkan, sehingga harus diminimalisir. UIN Suka sendiri mulai tergerus dalam arus ini dengan munculnya sitem Badan Layanan Umum (BLU). BLU mendorong agar kampus mencari biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya atas nama otonomi (atau) kemandirian kampus dari negara.

Ketiga, hegemoni kapitalisme rupanya sangat massif dalam dunia pendidikan. Kita bisa melihat bahwa mayoritas pelajaran yang kita dapatkan adalah pembangunan kapasitas manajerial, bukan kontemplatif. Sebabnya tentu bahwa pasar tidak butuh folosof.

Selain itu, hegemoni kapitalisme berkait kelindan dengan sisa-sisa budaya feodal kita, sangat menghambat demokrasi dan melanggengkan penindasan. Lihat saja bagaimana di antara kita saja marak sekali sikap terhadap atasan menghamba, terhadap bawahan menindas. Atau bahasa kasarnya terhadap pejabat rektorat menjilati pantatnya, terhadap mahasiswa (apalagi yang kritis) menginjaki tengkuknya. Itu semua menggerus sikap kritis kita. Dan dari sini sangat gamblang bahwa kampus mengkhianati demokrasi yang diajarkan pada mahasiswanya sendiri.

Contoh dari hegemoni itu adalah bahwa ramai-ramai kita menjadi lupa atau tidak sadar, bahwa pendidikan sudah kita anggap barang dagangan sudah sejak darisononya. Sehingga ketika ada mahasiswa UIN Suka yang protes sebab merasa hak-haknya dirampas, kita malah mengelus dada, bahwa kok ada ya mahasiswa sebejad itu? Dan sambil merasa paling intelek mereka ramai-ramai meludahi. Cuihh!

Kamar Merah, Jelang Fajar, 12/05/14

*Penulis adalah Agitator KMPD UIN Suka