Pro Kontra Diadakannya Konser Offline

Pemberitaan mengenai pemerintah izinkan konser secara offline menuai banyak pro dan kontra masyarakat. Pasalnya, masa pandemi belum sepenuhnya usai dan masih ada orang yang terpapar Covid-19. Namun kebijakan tersebut dihadirkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional khususnya pariwisata karena banyak sekali masyarakat pecinta musik yang sangat menunggu izin dari pemerintah mengenai konser offline. 

"Terlebih lagi saat ini banyak yang menjadi konser musik sebagai mata pencaharian utama dalam mencari nafkah sehingga membuat pemerintah segera mengizinkan kebijakan tersebut agar ekonomi masyarakat terbantu dan kembali stabil" ungkap Aisyah

Mulai awal tahun 2022 kondisi pandemi yang dinilai sudah mulai membaik. Angka Covid yang menurun dan bvaksin boster yang mulai meningkat. Setelah 2 tahun lebih pemerintah akhirnya melonggarkan peraturan diadakannya konser Offline di Indonesia. 

Kembali lagi konser musik offline membuat Indonesia terpilih untuk diadakannya konser offline 'AlloBank' yang bintang tamunya pun mulai dari artis Indonesia hingga artis Korea. Dalam acara tersebut memliki pro dan kontra hal ini terjadi karena pada acara tersebut masih terdapatnya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

"Akan tetapi pada kenyataan banyak konser di Indonesia yang tidak mentaati Prokes yang berlaku dan dikawatirkan dapat membuat kasus Covid-19 melambung kembali. karena kelalaian masyarakat dalam mentaatu prokes, konser yang dijalankan secara offline sebenarnya masih kurang efektif" tutur Anisa

Berdasarkan data yang diolah dari Brand.24 grafik yang menunjukkan tingginya minat penggemar akan konser offline sudah terbukti dengan mendapati respon yang positif di masyarakat. 

Selain itu hal ini terbukti dari penjualan konser di 'AlloBank' yang terjual habis di hari itu juga, tidak hanya tiker yang laku terjual dalam waktu cepat, tapi para penonton dan tentunya penyelenggara pun tetap menunjukan kepatuhannya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan panduan pemerintah.