Sekitaran Pasca Sarjana Universitas Pancasila, Jakarta Pusat | Beberapa waktu yang lalu, saya pernah menulis bahawa, "Ketiadaan database tersebut, semakin terlihat jika ada bencana atau sikon darurat, seperti sekarang ini, saat yang harusnya terjadi tindakan cepat untuk menyalurkan bantuan ke/pada warga pra-sejahtera tersebut. Bukan itu saja; angka 3.7 juta orang yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta tersebut, apakah termasuk mereka yang menjadi Korban Covid-19 Non-Kesehatan di Jakarta? Itu, belum ada penjelasan, (Kompasiana).
Faktanya, ketika Pemda DKI Jakarta membagi (memberi) bantuan ke/pada Warga yang Korban Covid-19 Non-kesehatan di Jakarta, ternyata terjadi (i) banyak warga yang tidak mendapat, (ii) tidak tepat sasaran atau tak sedikit warga yang selayaknya tidak dapat, namun mereka menerima, (iv) bahan makanan dan barang (dalam paket bantuan), jika dirupiahkan maka tak menyapa Rp 300.000.- Â (v) bansos dari Pemprov DKI ke ke/pada 1.194.633 KK, berisi beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, biskuit dua bungkus, masker kain dua buah, serta sabun mandi dua batang.
Setelah itu, dihentikan; alasannya, menurut Gubernur DKI Jakarta, karena ada bansos dari Kementerian Sosial. Bansos dari Kemensos pun idem; tak sedikit warga yang tidak dapat, padahal mereka sangat membutuhkan. Terjadi 'masalah' yang serupa yaitu tak ada data, pendataan, atau pun database orang-orang pra-sejahtara dan Koban Covid-19 Non-kesehatan yang memadai, valid dan akurat.
Agaknya, hal seperti itu, merata di berbagai pelosok Tanah Air, atau, Negara tidak database warga pra-sejahtera, rawanb miskin, dan warga berpotensi menjadi korban bencana. Dan, ketika terjadi bencana, misalnya longsor, letusan gunung, banjir, maka Pemda justru meminta data dari pihak lain. Hal tersebut, menurut pengakuan seorang Perwira Polri, ketika saya tanyakan "Mengapa hingga Pemda tak memiliki data yang tepat ketika memberi bantuan ke/pada Warga."
Apa mau dikata, misalnya di Jakarta, karena ketiadaan data dan kelembatan pendataan Korban Covid-19 Non-kesehatan, maka Bansos pun salah sasaran, tidak tepat, atau pun, kini, dihentikan. Lalu, sampai kapan penghentian tersebut? Apalagi, dari jejak digital, Pemda DKI Jakarta sudah kehabisan dana untuk melakukan bansos; dan menanti 'kebaikan hati' Pemerintah Pusat. Menurut Menteri Keuangan,Â
"Kami dapat laporan dari Menko PMK, DKI yang (tadinya) mau cover 1,1 juta warganya, mereka bilang tidak punya angaran dan meminta pemerintah pusat untuk meng-cover 1,1 juta warga DKI. Tdinya bantuan sembako di Jabodetabek yang akan di-cover oleh pemerintah pusat sebanyak 3,6 juta warga. Sedangkan yang di-cover DKI Jakarta sebanyak 1,1 juta warga. Sekarang seluruhnya diminta untuk di-cover pemerintah pusat, (Kompas)."
Itu, baru di Jakarta, bagaiamana dengan daerah lainnya? Mungkin, tidak jauh berbeda; tapi, sepertinya, belum ada Gubernur dari Provinsi lainnya di Indonesia yang berseru-seru ke/dan melalu Media, agar Pemerintah Pusat segera memberi bantuak ke/pada Korban Covid-19 Non-kesehatan di daerahnya. Dalam arti, mereka, Pemda-pemda tersebut bekerja dan memberi bantuan ke pada rakyat dengan senyap tanpa harus tampil di Media serta meminta tambahan bantuan dana.
Dengan demikian,  Jakarta memang unik; dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  2020 sebesar Rp 87,95 Triliun, mungkin saja, tak ada alokasi untuk hal-hal yang bersifat darurat seperti bansos akibat pandemi Covid-19. Padahal, Presiden sudah berulangkali katakan bahwa, anggaran untuk pembangunan atau pun kegiatan lainnya dialihkan untuk bantuan ke rakyat.
Bantuan Presiden ke Warga Jakarta
Agaknya, ketidakmampuan Pemda DKI Jakarta membantu warga tersebut, menjadi perhatian Presiden. Maka sejak 9/10 Mei 2020, Presiden melalui kegiatan Banpres atau Bantuan Presiden memberi bantuan ke/pada 2.6 juta Warga DKI Jakarta. Bantuan tersebut, seharusnya, berupa paket kebutuhan pokok dengan nilai matriks Rp 600.000.
Tapi, fakta di lapangan, agaknya berbeda, menurut laporan salah seorang warga, Max Lawalata, yang menerima bantuan, (i) Minggu, 10 Mei 2020, Giat pembagian beras Banpres di RT 001 RW 05 Kel. Kebon Sirih, Kec. Mentang, Jakarta Pusat, (ii) Pembagian oleh Karang Taruna setempat, (iii) Kemasan 7 literan hanya untuk foto; yang diserahkan dalam plastik biasa @ 10 literan, (iv) Penerima, saya, berdasarkan data baru (updated sesuai kriteria penerima bantuan); baksos DKI gelombang 1 tidak terdaftar, (iv) Menurut Lurah Kebon Sirih, 13 Mei, Â beras dari Bulog di drop langsung ke RW 05 sebanyak 25 karung.
Nah.
Bagaimana dengan wilayah lainnya di DKI Jakarta? Saya yang ada di Lenteng Agung, tidak terdaftar sebagai penerima  bansos (dan juga tidak berniat menerima Bansos dari Pemda DKI Jakarta), mendapat informasi dari tetangga bahwa mereka mendapat bantuan beras 5 kg dan minyak goreng dalam plastik biasa atau bukan kemasan asli, sebelumnya tidak menerima apa-apa. Mungkin saja, di tempat lain, juga seperti itu. Dalam artian, jumlah penerima bansos dan isinya tidak sama atau tak merata; jauh dari matriks Rp. 600.000.-  Mengapa seperti itu? Entahlah; tanyakan pada rumput yang bergoyang.
Jadi? Apa mau dikata; jika anda warga DKI Jakarta yang menjadi Korban Covid-19 Non-kesehatan yang seharusnya mendapat bansos, dan ternyata tidak menerima, maka monggo jangan sedih apalagi menangis. Sebab, itulah dan inilah Jakarta. Jakarta memang unik dan penuh keunikan.
Cukuplah.
Opa Jappy | Indonesia Hari Ini
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
