Di Mana PKS dan KPAI ketika Anak-anak tersebut Dibawa ke Timur Tengah?

Rangkasbitung, Banten | Pasca keputusan Pemerintah RI tentang tidak memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia, masih menyisahkan sejumlah kekecewaan, terutama, dari mereka yang ingin semua eks  ISIS diperbolehkan masuk ke Tanah Air.

Walau seperti itu, Pemerintah tegas dan tetap pada keputusan yang telah diambil. Berulangkali Menkopolkam menyatakan hal tersebut, termasuk menolak usulan Din Syamsudin agar menerima mereka yang masih pro-pancasila.

Selain hal tersebut di atas, paling tidak, masih ada tiga lembaga yang terus-menerus bersuara tentang pemulangan eks ISIS dan anak-anak mereka; tiga lembaga tersebut adalah Komnas HAM (yang masih tetap bersuara tentang mengembalikan semua eks ISIS ke Indonesia), KPAI (memulangkan semua anak-anak) dan PKS (tadinya sama dengan Komnas HAM; belakangan seperti KPAI).

Secara khusus, KPAI dan PKS 'mengusulkan' secara nyaring agar pemulangan anak-anak eks ISIS segera dilakukan, tanpa memilah usia dan status mereka; dan itu, menurut mereka, adalah tanggungjawab Negara.

Tapi, aneh juga. Aneh, karena agaknya KPAI dan PKS tidak mempertimbangkan apa-apa yang telah terjadi dan diberikan ke/pada anak-anak tersebut; atau bahkan tidak melihat dari sudut Psikologi Perkembangan Anak (mungkin juga mereka pura-pura tidak tahu). 

Atau, bisa jadi, mereka hanyak ingin menarik perhatian publik dan buat kegaduhan. Misalnya KPAI (dan juga PKS), seakan menunjukan kepada publik, bahwa sesuai dengan nama KPAI, maka kami terus menerus bersuara tentang tanggungjawab negara terhadap anak-anak WNI di mana saja mereka berada. Jika seperti itu, ok lah.

Tapi, lucu, lucu, dan lucu juga. Mengapa sekarang, tahun 2020, baru mereka keras berbicara tentang anak-anak tersebut? Lucu yang pertama, adalah mereka baru berseru ketika ISIS hancur lebur, dan ada kemungkinan semua kombatan yang masih hidup (yang tertangkap dan dipenjarakan), bakalan dihukum mati oleh Suriah.

Selanjutnya, lucu berikutnya adalah pada tahun-tahun sebelumnya, ketika anak-anak tersebut di bawa keluar dari Indonesia, mengapa KPAI dan PKS tidak berupaya untuk melarangnya; atau melakukan pendekatan agar orang tua yang mau bergabung dengan ISIS tidak membawa anak-anak mereka.

Ya, di/dan ke mana KPAI dan PKS, kok baru sekarang bersikeras agar Pemerintah mengurus anak-anak eks WNI itu?

Dan, sepertinya mereka terus-menerus menggoreng atau membangun opini publik hingga mencapai suatu pemahaman bahwa pemerintah tidak memperhatikan WNI yang ada di Luar Negeri.  Jika terbangun seperti itu, maka dilanjutkan dengan penyebaran orasi serta narasi ketidakpercayaan rakyat terhadap Jokowi-Ma'ruf.  Itu yang saya kuatirkan terjadi.

Kekuatiran saya itu beralasan, karena selama ini mengikuti 'alur kronologi' Tim PKS ketika membangun opini ketidakpercayaan terhadap Pemerintah; sangat mudah terbaca arah dan tujuan akhirnya.