Mohon tunggu...
Opa Jappy
Opa Jappy Mohon Tunggu... Konsultan - Orang Rote yang Bertutur Melalui Tulisan
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

http://jappy.8m.net

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Di Mana PKS dan KPAI ketika Anak-anak tersebut Dibawa ke Timur Tengah?

14 Februari 2020   21:17 Diperbarui: 14 Februari 2020   21:37 119
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Rangkasbitung, Banten | Pasca keputusan Pemerintah RI tentang tidak memulangkan WNI eks ISIS ke Indonesia, masih menyisahkan sejumlah kekecewaan, terutama, dari mereka yang ingin semua eks  ISIS diperbolehkan masuk ke Tanah Air.

Walau seperti itu, Pemerintah tegas dan tetap pada keputusan yang telah diambil. Berulangkali Menkopolkam menyatakan hal tersebut, termasuk menolak usulan Din Syamsudin agar menerima mereka yang masih pro-pancasila.

Selain hal tersebut di atas, paling tidak, masih ada tiga lembaga yang terus-menerus bersuara tentang pemulangan eks ISIS dan anak-anak mereka; tiga lembaga tersebut adalah Komnas HAM (yang masih tetap bersuara tentang mengembalikan semua eks ISIS ke Indonesia), KPAI (memulangkan semua anak-anak) dan PKS (tadinya sama dengan Komnas HAM; belakangan seperti KPAI).

Secara khusus, KPAI dan PKS 'mengusulkan' secara nyaring agar pemulangan anak-anak eks ISIS segera dilakukan, tanpa memilah usia dan status mereka; dan itu, menurut mereka, adalah tanggungjawab Negara.

Tapi, aneh juga. Aneh, karena agaknya KPAI dan PKS tidak mempertimbangkan apa-apa yang telah terjadi dan diberikan ke/pada anak-anak tersebut; atau bahkan tidak melihat dari sudut Psikologi Perkembangan Anak (mungkin juga mereka pura-pura tidak tahu). 

Atau, bisa jadi, mereka hanyak ingin menarik perhatian publik dan buat kegaduhan. Misalnya KPAI (dan juga PKS), seakan menunjukan kepada publik, bahwa sesuai dengan nama KPAI, maka kami terus menerus bersuara tentang tanggungjawab negara terhadap anak-anak WNI di mana saja mereka berada. Jika seperti itu, ok lah.

Tapi, lucu, lucu, dan lucu juga. Mengapa sekarang, tahun 2020, baru mereka keras berbicara tentang anak-anak tersebut? Lucu yang pertama, adalah mereka baru berseru ketika ISIS hancur lebur, dan ada kemungkinan semua kombatan yang masih hidup (yang tertangkap dan dipenjarakan), bakalan dihukum mati oleh Suriah.

Selanjutnya, lucu berikutnya adalah pada tahun-tahun sebelumnya, ketika anak-anak tersebut di bawa keluar dari Indonesia, mengapa KPAI dan PKS tidak berupaya untuk melarangnya; atau melakukan pendekatan agar orang tua yang mau bergabung dengan ISIS tidak membawa anak-anak mereka.

Ya, di/dan ke mana KPAI dan PKS, kok baru sekarang bersikeras agar Pemerintah mengurus anak-anak eks WNI itu?

Dan, sepertinya mereka terus-menerus menggoreng atau membangun opini publik hingga mencapai suatu pemahaman bahwa pemerintah tidak memperhatikan WNI yang ada di Luar Negeri.  Jika terbangun seperti itu, maka dilanjutkan dengan penyebaran orasi serta narasi ketidakpercayaan rakyat terhadap Jokowi-Ma'ruf.  Itu yang saya kuatirkan terjadi.

Kekuatiran saya itu beralasan, karena selama ini mengikuti 'alur kronologi' Tim PKS ketika membangun opini ketidakpercayaan terhadap Pemerintah; sangat mudah terbaca arah dan tujuan akhirnya. 

Coba ingat-ingat; ketika PKS ingin memaksa agar Pemerintah ikut campur pada masalah Rohingya dan Uighur; ujung-ujungnya memunculkan narasi Pemerintah minus kesadaran dan perhatian pada sesama Muslim yang tertindas. Juga masalah-masalah lain di Timur Tengah, PKS selalu bawa-bawa, seakan hal tersebut sementara terjadi di seberang Istana.

Kembali ke anak-anak dari WNI eks ISIS atau WN ISIState asal Indonesia. Jika sekarang KPAI dan PKS, terus menerus bersuara tentang hal tersebut, maka ada tujuan politik yang hendak mereka raih. 

PKS dan KPAI menawarkan opsi, jika memulangkan mereka semua, maka perlu asrama, pembinaan khusus, persiapan adopsi, dan penyediaan orang tua asuh, dan lain sebagainya. 

Suatu usulan yang bagus. Tapi, sekali lagi, mengapa PKS dan KPAI baru menyadari hal tersebut? Mengapa ketika anak-anak dibawa untuk bertempur bersama ISIS, KPAI dan PKS membiarkan hal terjadi, serta tak ada upaya melarang orang tua mereka. Kok, jadi pahlawan kesiangan?

Jika sekarang, Pemerintah masih mempertimbangkan, belum sampai sebagai suatu 'program pemulangan atau tahapan aksi,' maka biarkanlah hal tersebut berproses. KPAI dan PKS tak perlu terus menerus mambangun orasi dan narasi ini-itu, sebab sudah tak penting.

Ada lebih baik, KPAI dan PKS memperhatikan puluhan juta anak-anak di/dalam negeri, agar tidak terjadi (lagi) seperti mereka yang kini terlantar di berbagai kamp pengungsian di Timur Tengah.

Cukup lah

Opa Jappy | Indonesia Hari Ini

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun