Catatan dari Persidangan di Mahkamah Konstitusi

Dua Suplemen
Pertama: Politik.

Politik (Inggris, politic padanan politeia atau warga kota; Yunani, polis atau kota, negara, negara kota; dan Latin, civitas, artinya kota atau negara; Arab, siyasah) artinya seni atau ilmu mengendalikan manusia, perorangan dan kelompok.

Jadi, secara sederhana, politik berarti seni pemerintah memerintah; ilmu memerintah; cara pengusaha menguasai. Makna politik  semakin dikembangkan sesuai perkembangan peradaban dan meluasnya wawasan berpikir.

Dalam pengembangan makna, politik bisa berarti kegiatan (rencana, tindakan, kata-kata, perilaku, strategi) yang dilakukan oleh politisi untuk mempengaruhi, memerintah, dan menguasai orang lain atau pun kelompok, sehingga pada diri mereka (yang dikuasai) muncul atau terjadi ikatan, ketaatan dan loyalitas (walaupun, yang sering terjadi adalah ikatan semu; ketaatan semu; dan loyalitas semu). Lengkapnya, Klik Opa Jappy | Kompasiana.

Pertama: Tentang Kampanye

Sederhananya, kampanye adalah memberitakan (menyampaikan sesuatu melalui tulisan, gambar, suara dengan berbagai media) daya tarik untuk mendapat perhatian, dukungan, dan pilihan. Isi pemberitaan itu, antara lain kapasitas, kualitas, bobot, prestasi, kelebihan (berdasar data, fakta, arsip, hasil yang telah ada/dicapai), dan keuntungan jika memilih sesuai yang dikampanyekan. Kampanye bisa dan biasa dilakukan oleh/pada berbagai kegiatan; dan utamanya pada proses pemilihan pimpinan (dan pengurus) di pada organisasi tertentu (ormas, keagamaan, kegiatan sekolah, kampus, dan partai politik), dan yang paling umum dilakukan adalah pada kegiatan politik.

Dengan itu, kampanye, bisa terjadi atau dilakukan pada semua bidang, utamanya kegiatan yang bersifat mempengaruhi orang lain untuk memilih seseorang, kelompok, atau hasil produksi tertentu. Demikian juga (yang terjadi) pada Pilpres RI tahun 2019, semua calon presiden dan wakil presiden (akan) melakukan kampanye tertutup (dalam/di ruangan) dan terbuka atau area terbuka yang tanpa batas.

Isi atau muatan dalam/di pada waktu kampanye pun, wajib berisi sejumlah visi, misi, program, janji politik, dan lain sebagainya yang bersifat (upaya) menarik perhatian, mempengaruhi, dan menjadikan orang lain tertarik (dan juga memilih) orang (dan visi, misi, program, dan janji) yang dikampanyekan atau ditawarkan, [Lengkapnya Klik].

###

Kemarin, 14 Juni 2019, Tim Prabowo-Sandi memperlihatkan ke segenap rakyat Indonesia dan Internasioal, apa yang mereka sebut 'memperjuangkan keadilan' untuk rakyat. Juga, menurut mereka, upaya gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, merupakan kehendak dan tuntutan rakyat.

Ok lah.

Atas dasar 'perjuangan' itulah (sebab, menurut Sandi Uno, apa yang mereka lakukan bukan tentang kuasa dan kekuasaan politik) maka Tim Prabowo-Sandi menyusun berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu atau PHPU, setebal 37 halaman; serta mengumpulkan bukti fisik sebanyak 11 truck.

Sayangnya,  isi PHPU tersebut, hanyalah teori, kumpulan pendapat, kutipan-kutipan teori politik, dan kliping media serta link pemberitaan Media Online. Dan, apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran pilpres terstruktur, sistematis, dan masif hanyalah asumsi dan opini, [lihat juga Prabowo-Sandi Menggugat].

Ketika persidangan kemarin, Berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu atau PHPU, yang sempat direvisi (dan katanya diikuti dengan penyerahan bukti fisik lainnya), dibacakan oleh para pengacara Prabowo-Sandi.

Publik (termasuk saya ada di area Gedung MK), mengikuti dan memperhatikan dengan saksama jalannya persidangan, termasuk butir-butir tuntutan yang ada pada berkas Perselisihan Hasil Pemilu atau PHPU. Jujur, semua orang mengharapkan penjelasan rinci dan bukti-bukti primer yang diberikan oleh Tim Prabowo-Sandi.

Namun, tidak ada atau tiada terjadi. Justru yang terjadi di Ruang Persidangan MK adalah

1. Kuasa Hukum Prabowo-Sandi berlaku seperti dosen yang memberi kuliah umum tentang mekanisme Pemilu, Administrasi Pemilu, Demokrasi, dan penyimpangan pelaksana Pemilu. Namun, narasi 'kuliah politik' yang mereka sampaikan, lebih bersifat revolusiner dan perlawanan, daripada upaya membangun kesatuan dan persatuan bangsa
2. Kuasa Hukum Prabowo-Sandi menyodorkan narasi kecurangan Pilpres RI 17 April 2014 berdasarkan 'banyak laporan yang kami dapat,' namun tidak menyebutkan tempat kejadian perkara dengan jelas.
3. Kuasa Hukum Prabowo-Sandi mempersoalkan cara dan bentuk Kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf yang mempublikasikan hasil-hasil kerja atau pembangunan infrastruktur.
4. Agaknya, Tim Prabowo-Sandi tidak memahami makna dan cara Kampanye (diatas) sehingga mereka menilai Jokowi-Ma'ruf telah melakukan kecurangan dengan cara 'menggiring dan memaksa' rakyat tidak memilih Prabowo-Sandi.
5. Kuasa Hukum Prabowo-Sandi juga mempermasalahkan pemilih berbaju putih.
6. Bahkan, Kuasa Hukum Prabowo-Sandi mempermasalahkan 'melekatnya' Jokowi sebagai Presiden dan Calon Presiden. Sehingga lawan Prabowo-Sandi adalah Presiden bukan Calon Presiden.
7. Dan, masih banyak lagi, tapi tidak relevan untuk dibawa pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilu/Pilpres

Semuanya itu, nyaris sama dengan 2014, sangat terasa bahwa persidangan Perselisihan Hasil Pilpres 2019 membosankan, monoton, dan hanya bersifat narasi pemaksaan kehendak.

Saya pun bergeser ke luar area Gedung MK; justru di luar lah yang menarik. Sebelum jam 12 siang, kelompok-kelompok massa pendukung Prabowo-Sandi bertebaran sepanjang Medan Merdeka Barat hingga Patung Kuda dan depan Gedung Indosat.

Sekitar jam 13.00, massa pendukung Prabowo-Sandi semakin banyak memadati area depan Indosat. Mereka terkosentrasi di situ; Aparat Polisi bersiaga. Massa pendukung ini, melakukan aksi dukungan terhadap Tim Prabowo-Sandi yang berjuang di Ruang Persidangan MK, (monggo lihat video).

Dari hal-hal di atas, agaknya upaya Prabowo-Sandi untuk menjadi Presiden dan Wapres RI (akan) selesai di MK. Sebab, mereka hanya membawa narasi bukan bukti.

Opa Jappy | Indonesia Hari Ini