Debat Capres, Jokowi Utamakan Diplomasi untuk Menyelesaikan Konflik

Catatan dari Debat Capres 2014

Jokowi :

Pak Prabowo, ancaman terbesar apa yang sedang dan mungkin dihadapinya di Indonesia dan bagaimana Mengatasinya?

Prabowo :

Saya minta klarifikasi ancaman dari dalam atau luar pak ?

Jokowi :

Dua duanya saya kira pak.

Prabowo :

Ancaman terbesar dari luar negeri, ada negara lain yang akan mengklaim wilayah nasional kita, baik di laut maupun di pulau. Ancaman terbesar dari dalam negeri adalah kemiskinan, bahwa kekuasaan kita sendiri akan kekayaan kita, kita tidak menguasai kekayaan alam kita. Kita tidak mempunyai kekayaan nasional atas kekayaan kita sendiri.

Prabowo :

Saudara Joko Widodo, saya balik bertanya kira-kira strategi bapak atau kebijakan bapak seandainya ada wilayah nasioanl kita diduduki?

Jokowi :

Diplomasi antara pemerintah, dengan pemerintah kita utamakan, ada tahapan menuju ke sana. Kalau ada pendudukan, jika jelas ada pulau kita diduduki, sudah jelas ini mengganggu kedaulatan kita.

Tetapi jika memang batas belum jelas, tentu kita harus berdiplomasi. Tetapi jika jelas batas kita. Kita akan lakukan apapun! Kita bisa lakukan apapun !

Jangan saya dirasa tidak bisa tegas, saya tegas, tegas adalah berani mengambil resiko dan mengambil keputusan. Saya berani mengambil resiko apapun.

Sumber: Cuplikan Debat Capres 22 Juni 2014

Masih ingat momen debat Capres 2014 yang lalu? Saat itu, pada tanta jawab antara kandidat, Jokowi memberi jawaban yang cukup menggetarkan publik. Khususnya pertanyaan mengenai strategi melawan invasi asing terhadap kedaulatan Negara. Pada waktu itu, jawaban Jokowi sangat jelas dan bertingkat, yaitu "... diplomasi, dan kita bisa lakukan apa pun. Saya berani mengambil resiko apa pun." Jokowi menunjukan ketegasan dan tekad untuk membela kedaulatan Negara.

Pada debat kemarin, 30 Maret 2019, agaknya, Jokowi konsisten dengan tekadnya untuk membela kedaulatan Negara dengan cara diplomasi, dan selanjutnya jika tidak ada titik temu, maka akan  'mengambil resiko apa pun' atau bisa dimaknai sebagai langkah perang terbuka.

Namun, berbeda dengan Prabowo, sejak awal, ia sudah meremehkan kekuatan pertahanan dan persenjataan TNI, dengan pernyataan bahwa Negara dalam keadaan lemah, oleh sebab itu, prioritas utamanya adalah ada uang dan membangun angkatan perang yang kuat. Hal itu, sah-sah saja.

Timbul Tanya, mengapa pada debat capres 2014 kemudian 2019, Jokowi masih konsisten dengan utamakan diplomasi daripada pernyataan perang? Sementara Prabowo lebih tunjukan kekuatan mesin perang agar orang atau Negara lain ketakutan.

Agaknya, Prabowo masih lebih menyukai adagium 'pertahanan terkuat dan terbaik adalah persiapan perang' atau 'tunjukan kehebatan angkatan perang, agar tidak ada yang berani melawan.' 

Pola seperti itu memang masih diikuti oleh sejumlah Negara di dunia; misalnya Negara-negara di Timur Tengah, China, dan utamanya Korea Utara. 

Negara-negara tersebut, secara berkala atau pun jadual tetap melakukan parade militer, dan dipublikasi secara luas. Hal itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa 'ini kekuaatan perang kami,' jadi jangan coba-coba berperang dengan kami.

Oleh sebab itu, dari debat Capres kemarin, jika Prabowo terpilih sebagai Presiden, maka bisa dipastikan hal utama dan pertama yang ia lakukan adalah peningkatan anggaran militer, utamanya pembelian senjata, dalam rangka menimbulkan ketakutan Internasional terhadap Indonesia.   

Lalu, apa dan bagaimana dengan Jokowi setelah ia terpilih sebagai Presiden RI pada 2014 lalu, kemudian membiarkan sistem pertahanan Negara, senjata, dan kualitas tempur tentara tetap statis atau tak berubah? Ternyata tidak.

Faktanya, Presiden Jokowi melakukan pembenahan besar-besaran, dengan cara silent atau tanpa diketahui banyak orang. Kemarin, pada waktu depat Capres, publik menjadi tahu bahwa sistem radar udara dan maritim sudah memantau keseluruhan wilayah laut dan udara RI. 

Juga, publik menjadi tahu bahwa di samping Komando Armada Angkatan Laut di Jakarta dan Surabaya, kini ada Komando Armada Angkatan Laut di Biak, yang digagas sejak tahun 2017 dan, masih banyak contoh lain.

Kini, pada 2019, walaupun kelengkapan angkatan perang RI (Darat, Udara, dan Laut) dan sebaran pasukan telah lebih baik dari tahun 2014 dan sebelumnya, Jokowi masih konsisten dengan diplomasi sebagai langkah utama penyelesaian konflik Internasional atau pun serangan dari Negara lain terhadap RI.

Upaya diplomasi sebagai awal penyelesaian konflik, sejak tahun 1992 diupayakan oleh Sekretaris Umum PBB pada masa itu, Boutros-Boutros Ghali (An Agenda for Peace Juni 1992). Ia memberi doktrin yang komprehensif untuk mendorong, mempertahankan dan mengembangkan perdamaian di dunia dalam garis kebijakan pencegahan konflik hingga penyelesaian konflik. Dengan cara-cara itu, terjadi rangkaian diplomasi pada pertemuan-pertemuan bilateral dan/atau pun disponsori oleh Negara penengah atau pun PBB untuk mencegah perang antar Negara.

Jadi sebenarnya, Jokowi sebagai Calon Presiden memahami betul diskursus diplomasi Internasional sebagai langkah penyelesaian konflik, bukan perang atau pun pameran kekuatan militer. Walau seperti itu, Jokowi, seperti pernyataan pada tahun 2014, ia tidak membiarkan sejengkal wilayah RI diinvasi oleh Negara lain.

Ia tetap bersuara yang sama bahwa, "Tetapi jika jelas batas kita. Kita akan lakukan apapun! Kita bisa lakukan apapun! Jangan saya dirasa tidak bisa tegas, saya tegas, tegas adalah berani mengambil resiko dan mengambil keputusan. Saya berani mengambil resiko apapun."

Salam Baju Putih ke TPS pada 17 April 2019

Opa Jappy | Relawan Indonesia Hari Ini Memilih Jokowi - IHI MJ