Nasdem Coret Caleg Mantan Napi Korupsi

Tentang Caleg

'Caleg,' kosa kata yang belum lama muncul di Indonesia. Sebetulnya caleg merupakan seseorang (atau pun kumpulan) yang mencalonkan diri (serta dicalonkan) dari Parpol (tertentu) menjadi Anggota Institusi Politik atau Parlemen (Tingkat Nasional dan Wilayah atau Daerah). Mereka, para caleg tersebut, dengan persyaratan tertentu, (akan) menjadi Anggota Parlemen jika terpilih (dan dipilih) melalui Pemilihan Umum.

Lalu, dari mana para caleg tersebut? Idealnya, mereka adalah para aktivis politik dan kader (intern) Parpol, yang sudah dan belum pernah menjadi Anggota Parlemen.

Namun, faktanya? Contoh, Caleg untuk Pemilu 2019 di Indonesia. Ada sejumlah Parpol melakukan 'Undangan Terbuka' ke publik agar mendaftarkan diri sebagai Caleg. Kemudian, mereka melakukan filter, siapa-siapa yang layak diusung sebagai diusung pada Pemilu.

Dengan demikian, yang terjadi adalah mereka yang bukan Aktivis Politik dan Kader (intern) Parpol bisa menjadi Caleg. Serta, tak terbantahkan adalah para caleg tersebut, malah jadi faktor utama, harus memiliki dana atau uang yang cukup.

Akibatnya bermunculanlah atau adanya caleg (pada sejumlah Parpol) yang minim pengetahuan serta wawasan politik, pendidikan pas-pasan, tidak pernah terlihat di area advokasi publik, dan sejenis dengan itu. Juga, caleg dengan latar artis, pengangguran, atau mungkin saja jagoan-jagoan dari dunia kegelapan. Mereka, ramai-ramai mencoba peruntungan di Pemilu, dengan harapan terpilih (dan dipilih) sebagai Anggota Parlemen.

[Sumber]

Tentang Nepotisme Politik

Nepotisme merupakan upaya dan tindakan seseorang [yang mempunyai kedudukan dan jabatan] menempatkan sanak saudara dan anggota keluarga besar, di berbagai jabatan dan kedudukan sehingga menguntungkannya. Nepotisme biasanya dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan pemerintah lokal sampai nasional; pemimpin perusahan negara; pemimpin militer maupun sipil; serta tokoh-tokoh politik.

Mereka menempatkan para anggota atau kaum keluarganya tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kualitasnya. Pada umumnya, nepotisme dilakukan dengan tujuan menjaga kerahasiaan jabatan dan kelanjutan kekuasaan; serta terjadi kesetiaan dan rasa takluk dari mereka mendapat kedudukan dan jabatan sebagai balas budi.

Nepotisme juga mempunyai sisi positif. Siapa sich (terutama mereka yang mempunyai kuasa dan kekuasaan) yang tak mau sanak-saudaranya mempunyai (ada) jabatan - mempunyai kedudukan - mempunyai tingkat ekonomi yang memadai!? Tentu hampir semua orang inginkan seperti itu. Nepotisme adalah jalan keluar yang baik dan cepat.

Walau, sanak - saudara itu tak punya kualitas, kurang wawasan - tak mampu memimpin, jangan lihat itu, yang penting angkat mereka - taruh mereka di jabatan tertentu (terutama yang bisa korupsi). Pasti, mereka akan cepat kaya dan banyak uang. Mereka juga akan loyal serta menjadi penjilat.

Sementara itu, politik bisa berarti kegiatan (rencana, tindakan, kata-kata, perilaku, strategi) yang dilakukan oleh politisi untuk mempengaruhi, memerintah, dan menguasai orang lain atau pun kelompok, sehingga pada diri mereka (yang dikuasai) muncul atau terjadi ikatan, ketaatan dan loyalitas (walaupun, yang sering terjadi adalah ikatan semu; ketaatan semu; dan loyalitas semu). Sehingga, jika Nepotisme dipadukan dengan Politik, maka muncul suatu kekuatan yang menarik serta dasyat; gabungan keduanya menjadi Nepotisme Politik.

Nepotisme Politik, seringkali melahirkan militansi yang (cukup) ekstrim, loyalitas (yang sangat) kuat, serta salah satu unsur dari 'Politik Dinasti atau pun Keluarga.'  Selain itu, Nepotisme Politik juga melahirkan orang-orang atau komunitas lingkaran pengaruh atau pun loyalis tanpa pamrih dan membabi buta. Dan, bisa jadi, mereka itulah yang ada serta menyebar di berbagai Partai Politik.

Lalu, bagaimana dengan 'Mantan Napi Korupsi atau MNK' ada atau terdaftar sebagai Caleg di berbagai Parpol Peserta Pemilu 2019? Jawaban sederhananya adalah, karena adanya Nepotisme Politik. Dalam artian,  para MNK tersebut, ketika belum menjadi napi (terpidana dan masuk penjara) adalah 'para dermawan dan penyumbang dana politik ke sejumlah orang di/dan dari Parpol; jauh sebelum menjadi caleg, mereka telah membangun lingkaran pengaruh yang kuat ke/dalam Parpol atau pun pengurus Parpol. 

Sikap Tegas DPP Nasdem

Agaknya, ketika Parpol Peserta Pemilu 2019 menyodorkan nama-nama ke KPUD dan KPU Pusat, publik memperhatikan dengan jeli; mereka tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah menjadi napi akibat korupsi. Perhatian publik tersebut, ternyat mendapati lebih dari seratus orang MNK terdaftar sebagai caleg, dan menyebar di berbagai Parpol Peserta Pemilu 2019.

Publik tak bisa berbuat banyak dan protes, mereka hanya bisa mengeluh, berseru, berteriak, marah, dan 'demo' di Medsos. Sementara, Parpol dengan arogansinya, tak pernah mendengara atau pura-pura tuli terhadap suara publik. Parpol tetap saja diam terhadap Caleg MNK, walau sudah ada seruang dari KPK agar tidak 'mencalegkan' MNK.  

Namun, berbeda dengan Partai Nasdem. Menurut Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, "Nasdem telah mencoret nama 16 mantan koruptor yang terdaftar sebagai bakal calon anggota legislative. 16 mantan koruptor dalam daftar bakal caleg Nasdem, semuanya diganti. Yang dinyatakan tak memenuhi syarat oleh KPUD, sebanyak 16 orang, kami sudah ganti semuanya, (Kompas)."

Selanjutnya, menurut Johnny G Plate,  masuknya para mantan koruptor ke dalam daftar bakal caleg merupakan ketidaksengajaan. Hal itu terjadi lantaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem kesulitan menjangkau informasi latar belakang caleg hingga ke kabupaten dan kota. Ok dah.

Keputusan DPP Nasdem tersebut, patut diapresiasi publik; juga merupakan langkah berani dan tepat. Di sini, Nasdem, mungkin saja, tidak terpengaruh dan terkena virus nepotisme politik. Sekaligus menunjukkan bahwa, Nasdem masih memiliki komitmen memberantas korupsi, dan memulainya dari para anggota Parlemen atau DPRD dan DPR RI.

Di atas adalah sikap tegas Nasdem, bagaimana dengan Parpol Peserta Pemilu 2019 lainnya? Harusnya mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu menyingkirkan para MNP dari upaya menjadi anggota Parlemen.  Namun, jika mereka tidak mau mendengar suara dan teriakan publik, maka terserah sajalah. 

Opa Jappy