Terbuka Peluang, Jokowi-JK Dua Periode

Isyarat dari Jusuf  Kalla

Selasa, 24 Juli 2018, di Istana Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyatakan bahwa,

"Memang saya sendiri secara pribadi telah menyatakan akan istirahat dan kasih kesempatan untuk yang muda-muda. Namun (ada) perkembangan yang lain di luar kepentingan pribadi saya, yaitu perkembangan tentang pemerintahan yang membutuhkan suatu keberlanjutan untuk stabilitas

Usulan agar saya bersedia maju cawapres bukan datang tiba-tiba. Ada sejumlah pembicaraan-pembicaraan yang intinya ingin ada kelanjutan pemerintahan yang lebih baik ke depan. Namun, saya menyadari adanya ketentuan batasan terkait dengan masa jabatan presiden dan wakil presiden, tapi saya menilai ada penafsiran yang berbeda terkait pasal tersebut.

Berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Oleh karena itu, saya setuju menjadi pihak terkait dalam uji materi Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilahan Umum, yang menyatakan bahwa, calon presiden dan wakil presiden bukankah orang yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode."

[SUMBER]

Dukungan Publik

Memang berkembang di are publik, yang sudah tidak sabar menanti nama Cawapres Jokowi, menyodorkan banyak nama. Misalnya Eben Taka dari Bekasi, ketika dihubungi melalui WA, menyebut nama Sri Mulayani, dengan alasan, "Jokowi (dan Indonesia) membutuhkan ekonom yang memiliki pandangan pergerakan ekonomi dunia."  Sementara itu, Robbynson Soei, orang Indonesia yang tingga di USA, menyebut Mahfud MD, Airlangga Hartato, dan Sri Mulyani.

Berbeda dengan David Pella dari Kupang NTT, menyatakan bahwa, "Moeldoko, melihat kondisi sosial dan politik saat ini, beta ra yang paling penting adalah menjaga keberlangsungan pembangunan dan stabilitas Sosial dan Politik. kalau latar belakang Militer, apalagi sebagai mantan Panglima TNI, maka beliau punya modal politik, konsolidasi Internal TNI untuk mengamankan wilayah teritorial NKRI, ditambah dengan sudah disyahkannya UU anti terorisme, maka TNI diberikan kekuatan tambahan dalam kerangka pencegahan bersama Polisi. 

Visi pembangunan Jokowi sangat cukup dan mumpuni. tidak perlu wakil yang datang dari kalangan ekonomi. Visi dan program pembangunan Jokowi perlu dijaga keberlangsungannya. Pilihan hanya bisa jatuh pada Moeldoko. Di samping itu dalam pengamatan saya Pak Moeldoko bisa diterima di semua level strata politik, baik Agamis maupun Nasionalis."

Ya. Ada banyak pendapat dan kehendak publik tentang siapa yang mendampingi Jokowi pada Pilpres RI Tahun 2019. Semua nama yang datang dari area public, baik, unggul, dan hebat pada bidang masing-masing.

Namun, sebetulnya, cukup bannyak dukungan publik terhadap JK agar menjadi Jokowi-JK Dua Perioden atau Jokowi-JK berlanjut, namun mereka lebih banyak diam. Hal tersebut terjadi, karena publik cenderung 'menyerahkan' proses politik dan pilihan calon wapres untuk Pilpres 2019 pada Jokowi dan Parpol pendukungnya. Mungkin hanya komunitas We Love NKRI Community yang berani terang-terangan mendukung JK sebagai Cawaprs Jokowi pada Pilpres 2019.

Dukungan terhadap JK tersebut terbukti dengan We Love NKRI Community mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 26 Jul 2018, serta meminta MK segera memproses dan mengabulkan Gugatan Pak JK demi kepentingan bangsa dan negara NKRI. Selain itu, menurut Ketua Komunitas We Love NKRI, Ganjar B. Pramowo, "Sebagai Kaum Awam Warga Negara lndonesia hari ini berkepentingan mengajukan permohonan agar gugatan Jusuf Kalla segera diproses dan dikabulkan oleh MK untuk kepentingan Bangsa dan Negara."

Hal tersebut dengan pertimbangan, menurut Ganjar B Pranowo, "Adanya kebersamaan Jokowi-JK melakukan terobosan pembangunan infrastruktur keseluruh pelosok NKRI, bila duet Jokowi-JK berlanjut maka hasilnya akan luar biasa pada lima tanun ke depan. Dan juga investor dari Luar  Negeri dan local, tidak ragu melakukan invesatsi di seluruh pelosok NKRI."

Pertimbangan Kelanjutan Proses Pembangunan dan Stabilitas

Ada catatan menarik dari Jusuf Kalla yaitu, "Memang saya sendiri secara pribadi telah menyatakan akan istirahat dan kasih kesempatan untuk yang muda-muda. Namun (ada) perkembangan yang lain di luar kepentingan pribadi saya, yaitu perkembangan tentang pemerintahan yang membutuhkan suatu keberlanjutan untuk stabilitas."

Tentang kelanjutan proses pembangunan, keberadaan JK (lepas dari sejumlah besar kartel bisnisnya) dan Tim Ekonomi Jokowi-JK cukup membuat investor Luar Negeri (dan juga Lembaga Peminjam/dan juga Penjamin utang LN) melakukan investasi di Indonesi.

Selain itu, jika gugatan JK ke MK disetujui, maka terbukan peluang untuk menjadi Capres atau pun Cawapres. Namun, ini perlu hati-hati, jika JK tidak berpasangan dengan Jokowi pada Pilrpres 2018.  Jika ada pemisahan antara Jokowi dan JK maka JK akan menjadi Matahari ditempat lain dan jika itu terjadi maka akan ada head to head antara Jokowi dan JK dan itu tidak produktif untuk bangsa.

Juga mengenai pernyataan JK tentang 'menjaga stabilitas;' ini perlu dicerna secara cermat. Kita, anda dan saya, tidak boleh menutup mata tentang 'sisa-sisa kisruh politik pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu, suatu model 'kebrutalan Pilkada' yang dianggap berhasil menghancurkan musuh politik.  Nah, model seperti itu lah, yang kemungkinan dipakai pada Pilres 2019.

Pada saat itu, sosok JK ada dan tetap ada. Hanya JK lah yang mampu meredam semua jenis penolakan-penolakan dari pihak lain terhadap JKW-JK. Suatu contoh sederhana, pada sikon sekarang, ada semacam trend (dari lawan politik dan oposisi Pemerintah), semuanya menyalahkan (dan menyebut nama) Jokowi; namun  tidak satupun yang menyinggung nama JK. 

Mereka dengan mudah mencaci pemerintah, semuanya menyalahkan Jokowi, tapi tidak ada yang berani menyebut nama JK, artinya lawan dan kawan politik Jokowi saat ini sangat, sangat, dan sangat segan terhadap JK. Selain itu, menurut saya, JK adalah supporting dan back up terhadap Jokowi untuk kedepan.

##

Lalu, siapa yang akan dipilih oleh Jokowi? 

Mungkin bisa ikuti pemikiran dan pendapat Todora Radisic dan Ade Ferdijana. Menurut Todora Radisic, Pembina Relawan Cinta Indonesia (RCI), ketika dihubungi melalui telepon, menyatakan bahwa, 

"JK atau Parpol, dan juga para pendukung Jokowi tidak bisa memaksa Jokowi untuk memilih calon wakil presiden sesuai kehendak mereka. Semuanya harus dikembalikan ke Jokowi, biarkan ia (Jokowi) memilih yang paling tepat dan sepadan dengannya. Dengan demikian, Wapres tersebut mampu meredam penolakan dari oposisi." 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Relawan Cinta Indonesia, Ade Ferdijana bahwa, "Siapa pun yang akan menjadi atau dipilih menjadi (Calon) Wakil Presiden mendampingi Jokowi, ia harus punya pengalaman mendampingi Jokowi dalam proses pembangunan yang sementara berjalan atau berlangsung. Lebih dari itu, Wapres yang akan datang juga mampu menjaga stabilitas politik."

Jadi?

Opa Jappy | Indonesia Hari Ini