Catatan I: Anggota Parlemen Tak Layak Memiliki Hak Imunitas
Namun, bagaimana jika di balik atau atas nama Hak Imunitas Anggota Parlemen, mereka (ada anggota parlemen ) mal-prestasi, tidak beriteraksi dan tak perjuangkan aspirasi pemilih, melanggar kode etik sebagai Anggota Parlemen, melakukan kebohongan serta pembohongan publik!?
Atau, jika anggota parlemen, lebih suka mengurus bisnis daripada hadir di/dalam persidangan Parlemen; melakukan sesuatu yang bisa dinilai sebagai tidak setia terhadap mandat diberikan; melupakan janji-janji politik selama kampanye; menutupi komunikasi dan interaksi dengan pemilih; apakah mereka tidak boleh ditegur oleh sesama di Parlemen (misalnya Mahkamah Kehormatan DPR) sesuai aturan yang berlaku? [Selanjutnya KLIK]
Catatan II: Penolakan Publik
Sejatinya DPR yang telah menyetujui UU MD3 No.02 tahun 2018, bertujuan agar anggota Parlemen memiliki sejumlah keistimewaan, di ruang public, termasuk 'nyaris' tak tersentuh hukum jika mereka melalukan berbagai pelanggaran, termasuk bertindak atau pun berkata tak sesuai etika. Keistimewaan itulah yang mendapat penolakan publik.
Salah satu kelompok masyarakat yang menolak MD3, tepatnya pasal dan ayat krusial di UU No 2 tentang MD3, yaitu  Presidium Rakyat Menggugat. Presidium Rakyat Menggugat atau PRM merupakan gabungan berbagai organisasi dari berbagai daerah yang memiliki latar belakang visi dan misi yang sama dalam memperjuangkan kebebasan menyampaikan pendapat.
Menurut Humas Presidium Rakyat Menggugat, Sisca Rumondor, "UU MD3 No.02 (2018) merupakan produk hukum yang anti demokrasi, pengukuhan tirani legislatif dengan menciptakan hukum yang tajam kebawah dan tumpul diatas.Â
Ada tiga pasal yang di uji materinya, yaitu pasal 73 ayat 3 dan 4, pasal 122 L dan pasal 245. Oleh sebab itu, PRM menolak segala upaya anggota MPR/DPR memperisai diri lewat produk hukum yang bertentangan dengan Konstitusi dan menciptakan segala bentuk norma untuk mengkriminalisasi kebebasan berpendapat."Â
Pada 15 Maret 2018l, upaya PRM memberi kuasa kepada 10 Kuasa Hukum yang diketuai oleh Rinto Wardana SH, MH untuk mengajukan gugatan ke/melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Persidangan di Mahkamah Konstitusi, dimulai sejak 4 April 2018; bahkan pada Sidang IV di MK, PRM memngajukan saksi ahli, Dr. Manotar Tampubolon, SH, MA, MH, dari Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
Setelah hampir tiga bulan MK melakukan persidangan, 28 Juni 2018, Dewan Hakim Mahkamah Institusi Republik Indonesia memutuskan gugatan uji materi yang diajukan oleh PRM dan sejumlah kelompok masyarakat lainnya.
Pada 28 Juni 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU MD3 tersebut. Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika menyatakan bahwa, "Amar putusan menyatakan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian." [selanjutnya lihat video penjelasan dari Tim Pengacara PRM]
Reaksi Publik
Setelah mendengar keputusan MK tersebut, perwakilan massa PRM yang ada di depan Gedung MK, langsung berteriak, Merdeka; dan dilanjutkan dengan Doa dan Sujut Syukur bersama; bahkan ada yang mengeluarkan air mata sebagai tanda bersyukur atas kemenangan rakyat.
Keputusan MK yang berpihak pada rakyat atau para penggugat tersebut, menurut Pembina Relawan Cinta Indonesia, Todora Radisic, merupakan pengembalian 'hak kritis dan kritisi' kepada rakyat terhadap Parlemen tanpa takut dihukum. Juga, sebagai pembelajaran bagi Parlemen agar tidak mengeluarkan produk undang-undang yang tanpa dasar yang kuat di UUD 1945.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketum Relawan Cinta Indonesia, Ade Ferdijana, SE, MM. Menurutnya, MK masih memiliki kepekaan terhadap suara dan aspirasi rakyat; dengan itu MK telah menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga produk undang-undang yang tak sejalan dengan UUD 1945, mereka batalkan. Ade juga menambahkan bahwa, "Kita, seluruh rakyat Indonesia patut berterima kasih kepada para Hakim MK, karena keputusan mereka berpihak pada rakyat, bukan pada Parlemen."
Lebih daripada semuanya itu, menurut saya, Keputusan MK tersebut (akan) membuat rakyat semakin berani 'melawan Parlemen,' jika mereka melakukan (dan mengeluarkan) orasi, narasi, kritik, pernyataan melewati batas kewajaran, mengganggu stabilitas Negara, menolak keragaman bangsa, menghina harkat dan kemanusian rakyat, dan berisi ujar kebencian dan sentimen SARA.
SUPLEMEN
Organ-organ dan Komunitas yang menjadi bagian dari Presidium Rakyat Menggugat
- Barisan Relawan Bhinneka Jaja (Bara Baja)
- Aksi Baja NKRI
- Federasi Indonesia Bersatu
- Hawa
- GMPK Majalengka
- Manguni Knight
- Gapib
- RPK
- TOR
- Jari 98
- Raden
- Pronus
- BNP
- Negeriku Indonesia Jaya (Ninja)
- PGN (Patriot Garuda Nusantara) DKI
- RJN
- JLN
- Sedulur Pakde
- Baper Setrong
- Srikandi Nusantara
- Paspamnas
- LA NKRI
- Solmet
- Satu Indonesia
- BK-NKRI
- Kita Jokowi
- Mutiara Bangsa
- GRJ(Gerakan Relawan Jokowi)
- PGN (Patriot Garuda Nusantara) TangSel
- JPK (Jamaah Pengajian Kebangsaan)
- KOPERGAN
- Barisan Relawan Nawa cita
- Kibar Indonesia
- Kresna Nusantara
- Gerakan Indonesia Bangkit
- FOKER
- Kami Indonesia Bersatu
- BRIB
- Benteng NKRI
- Lawyer Indonesia
- BADJA 2 (BArisan Dukung Jokowi Asli 2 Periode)
- SPN (Satria Pingit Nusantara)
- Laskar Peduli Bangsa
- Relawan Jokowi Indonesia
- PBJ (Paguyuban BaDja Jakarta)
- Rumah Muda Indonesia
- Satria Muda Indonesia
- Generasi Nawa Cita
- BADJO NKRI
- JPKP DPW DKI
- Kabar Indonesia 24 Jam
- Nawacita
- Indonesia Hari ini
- JMN (Jaringan Makmur Noesantara)
- GORONG REJO
- Asal Arus
- BEJO (Benteng Jokowi)
- Solidaritas Indonesia Bersatu
- We Love Jokowi
- Srikandi Pernusa
- PJP (Perempuan Jokowi Presidenku)
- Sahabat Bestari Barus
- KBB
- Air
- AWJ (Aliansi Warga Jakarta)
- Komunitas Pendukung RI 1 (KPRI 1)
- WIB
- Horas Berita Bersatu Indonesia (HB21)
- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)
- Bara UI
- Barikade GusDur (Barusan Kader Gus Dur)
- SABER Korupsi RI
- Pekat IB
- Semut Ireng
- Padepokan Guru Sejati
- Aliansi Solidaritas Kebangsaan
- JTP
- Rapernas 77
- LSM Sorod
- Foreder
- Nurani Rakyat
- Jaman DKI
- BPPRI
- BAPRES NKRI
- SIB
- Solidaritas NKRI
- DPC PROJO Garut
- SEGORO
- FPNKRI Bali
- RJB
- Gardu BTP
- Team Fogging Jokowi
- KSSJ
- Team Manguni
- JKN
- Aspirasi Indonesia
- Bersama Bangun Bangsa
- GEBRAK JKW
- Irjaba
- Garpenas
- Pelangi
- NKRI Inews
- Kita Ahok
- Barata NKRI
- Pusdal Pemenangan Jokowi
- WAG Kopi Tubruk
- Nurani Kebangsaan
- FB Indonesia
- Militan Jakarta Muda
- Nasionalis Cyber Indonesia
- Front Indonesia Bangkit (FIB)
- Peduli Terus Untuk NKRI (Petruk NKRI)
- Waker Indonesia
- Seknas Jokowi
- Gesit - BTI Cakung
- DAG
- I AM Indonesia
- Bara Revolusi Mental
- Relawan Cinta Indonesia (sebelumnya RCA)
- Relawan Cinta Tanah Air For Jokowi (RFJ)
- Komunitas Mahasiswa Sistem Informasi (Komasi)
- Laskar Nusantara
- RBPJ
- Solidaritas Pemuda/i Indonesia
- FKJ (Forum Kawanua Jakarta)
- Relawan Bawean Pro Jokowi
- IMA -- Jokowi
- Himpunan Buddhis Indonesia cabang Jakarta
- Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Garda Mencegah dan Mengobati
- PM Jokowi
- Garda Pancasila Nusantara (GP Nusantara)
- Pengacara Bela Jokowi (PraBejo)
- Garda Wanita Malahayati (Garnita)
- Forever Jokowi
- Komunitas Sukarelawan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kota Batam
- Komunitas Pelaut Senior
- BINAR
- Benteng NKRI Relawan Jokowi
- Gerakan Mahasiswa Cinta Nias
- RJ Lovers
- Komunitas Anak Bangsa, Dumai
- Relawan Jokowi Padamu Negeri
- GMBK (Generasi Muda Bung Karno)
- Kutu Air
- Gemantara
- JPKP
- Jari
Kamis, 23 Maret 2018
Sisca Rumondor | Humas PRM
