Mohon tunggu...
Opa Jappy
Opa Jappy Mohon Tunggu... Konsultan - Orang Rote yang Bertutur Melalui Tulisan
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

http://jappy.8m.net

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

14 Prestasi Gemilang pada 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

26 Januari 2018   18:34 Diperbarui: 26 Januari 2018   18:49 2058
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Dokumentasi Tribun | Becak dari Jawa Barat di Jakarta Utara

Melakukan rekonsiliasi berbagai golongan warga Jakarta Pasca Pilkada 2017 untuk memastikan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif.

  1. Silaturahmi dengan seluruh mantan gubernur dan wakil gubernur, tokoh-tokoh yang mewakili semua golongan dan pimpinan partai politik.
  2. Membentuk forum gubernur dan wakil gubernur DKI sebagai wadah komunikasi yang berkelanjutan.
  3. Mengefektifkan forum kerukunan umat beragama di Jakarta.
  4. Menjadikan Balai Kota sebagai rumah rembug warga dengan mengadakan kegiatan 'Gubernur/Wakil Gubernur Mendengar'.
  5. Memulai pertemuan kota (townhall meeting) per kecamatan sejak minggu pertama menjabat.

Kelompok Kegiatan Kedua.

Fokus pada langkah-langkah awal dalam memenuhi program kerja prioritas.

  1. Lapangan kerja. Untuk menciptakan wirausaha dan menciptakan lapangan kerja.
  2. Pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua.
  3. Biaya hidup yang lebih berkualitas, meliputi program mengenai bahan pangan pokok, hunian dan transportasi.

Kelompok Kegiatan Keiga. Mengkonsolidasi birokrasi pemerintah DKI.

  1. Komunikasi dengan semua tingkatan birokrasi Pemda DKI agar tercipta semangat kerja yang positif dan saling menghargai.
  2. Menciptakan iklim kerja birokrasi yang lebih sehat, manusiawi dan produktif.
  3. Pembahasan RAPBD 2018 dan rancangan RPJMD 2018-2022.
  4. Sinergitas birokrasi dan pemerintahan provinsi dengan berbagai elemen civil society untuk membangun paradigma 'pembangunan berbasis gerakan'.
  5. Implementasikan open government dengan pengelolaan sumber pembiayaan anggaran secara transparan dan akuntabel, dimulai dengan menghindari manajemen keuangan non-bujeter.
  6. Menerbitkan peraturan gubernur sebagai landasan implementasi program prioritas.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun