Stasiun Commuter Cikini, Jakarta Pusat--Salah satu keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK yang, termasuk, paling menonjol adalah Reformasi Agraria. Pada bidang ini, pemerintah, dhi. Dirjen Agraria, telah memperbaiki mekanisme (mempermudah sekaligus memperketat) administrasi kepemilikan tanah.
Dengan itu, ke depan, diharapkan tak muncul kasus-kasus perampasan tanah rakya, kepemilikan sertifikat ganda, bahkan 'perang suku' akibat pergeseran batas tanah, dan lain sebagainya.
Selain itu, yang luar biasa adalah pengakuan Negara terhadap adanya Hutan Adat; ini pertama sejak Indonesia merdeka.
Pengakuan tersebut sesuai amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, Hutan Adat yaitu, hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan demikian Hutan Adat merupakan suatu kesatuan dan tak terpisahkandengan masyarakat hukum adat di Indonesia.
Pengakuan tersebut juga bermakna bahwa Negara mengakui eksistensi dan mobilitas masyarakat adat (Suku-suku dan sub-suku) di area atau wilayah daya jangkau mereka.
Karena pengakuan itu pula, maka  masyarakat adat pemilik Hutan Adat dapat mengelola miliknya tanpa gangguan dari apa dan siapa pun.
Langkah awal yang bagus tersebut, hendaknya terus menerus ditindaklanjuti sehingga merata di seluruh Indonesia. Dalam artian, pemerintah Jokowi-JK juga mengeluarkan SK Hutan Adat untuk Masyarakat Adat Suku-suku dan Sub-suku di Kalimantan, Papua, Halmahera, Flores, Timor, dan pulau-pulau lainnya.
Oleh sebab itu, menurut Presiden Jokowi,
"Proses pengakuan ini akan terus lanjut. Ini adalah awal karena banyak masyarakat hukum adat kita yang tersebar di seluruh tanah air.
Saya sudah tegaskan ke kementerian terkait untuk melakukan langkah-langkah sistematis agar pembangunan terus jalan dan lingkungan terjaga baik.
Meski status hutan telah dimiliki oleh masyarakat adat, namun fungsi konservasi tidak boleh dihentikan apalagi diperjualbelikan.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!