Modus Forum RT RW DKI Jakarta

Mungkin anda termasuk orang yang percaya pada sejumlah aksi yang menyatakan diri sebagai Forum RT RW DKI Jakarta, yang dengan bangga berseru dan menyatakan bahwa, "Menolak Basuki Tj Purnama, sebagai Gubernur dan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 yang akan datang." Sepintas, jika tak teliti, maka tampilan mereka begitu meyakinkan publik Jakarta.  Mereka tampil di berbagai kesempatan, dan juga media, seakan sebagai RT RW DKI Jakarta, serta mewakili segenap rekan-rekannya di Jakarta. 

Ternyata, sama sekali tidak!. Ketika saya dan teman-teman dari Relawan Cinta Ahok menelusuri siapa mereka, hasilnya, sebagian besar dari mereka bukan RT atau RW di Jakarta. Cuma beberapa orang yang atas nama RT RW, serta mempunyai afiliasi dengan Parpol tertentu; selebihnya adalah orang-orang yang "berganti kostum" sesuai kebutuhan. Misalnya, saat ini kostumnya adalah Warga Luar Batang, besoknya menjadi penduduk Kali Jodoh, selanjutnya pada kesempatan lain, berubah menjadi Kampung Pulo, kemudian sebagai RT RW Jakarta. 

Organisasi dengan nama Dewan Presidium Forum RT RW DKI Jakarta, ternyata hanyalah "nama atau pun sebutan;" nama yang dibentuk oleh para penolak Basuki Tj Purnama, dalam rangka Pilkada 2017. Afiliasi politiknya sudah jelas dan terang benderang. hal tersebut menurut Ketua Irjaba Ridwan Hakim, mereka mempunyai hubungan erat dengan Parpol yang tidak mendukung Basuki Tj Purnama sebagai Gubernur maupun Bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. 

Selain itu, setelah adanya dukungan lebih dari 1 juta KTP untuk Ahok, forum dadakan tersebut juga melakukan pengumpulan dukungan penolakan terhadap Basuki Tj Purnama. Hal tersebut melalui cara-cara yang tak bermartabat. Misalnya, 

1. Melalui form dukungan, lihat image 

Sumber: Ikatan RT RW Jakarta Baru

Form di atas, beredar di berbagai Kelurahan. Modusnya adalah, warga yang mau mengurus administrasi publik, di minta untuk mengisi form di atas.

2. Oknum RT RW atau yang diperintah melakukan pengumpulan foto kopi KTP warga dengan alasan mengurus asuransi.

3. Meminta RT atau RW mengumpulkan foto kopi KTP Warga dengan imbalan Rp 2000.-/KTP

4. Selain itu, di beberapa "kantong tertentu" sejumlah oknum bergerilya, sambil menebarkan "intimidasi" agar warga mengumpulkan KTP dalam rangka mencapai target 3 juta KTP.  

Melihat cara-cara yang tak bermartabat serta meresahkan tersebut, maka Ikatan RT RW Jakarta Baru telah melakukan langkah-langkah strategis agar warga tidak mengikuti permintaan Forum RT RW DKI Jakarta. 

Semoga aparat keamanan bisa melakukan tindakan tegas terhadap kegiatan-kegiatan oknum tersebut