Mohon tunggu...
Opa Jappy
Opa Jappy Mohon Tunggu... Konsultan - Orang Rote yang Bertutur Melalui Tulisan
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

http://jappy.8m.net

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Melukis Seekor Koruptor di Gedung KPK

22 April 2016   23:17 Diperbarui: 24 April 2016   13:58 324
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Reformasi BPK. Hasil analisis Tim Peneliti Laboratorium Ilmu Ekonomi, FEB UGM baru-baru ini menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan dari besarnya nilai korupsi yang dilakukan oleh politisi dan swasta. Didasarkan pada putusan pengadilan kasus korupsi 2001-2015, tercatat korupsi oleh politisi (legislator dan kepala daerah) dan swasta (1420 terpidana) ternyata mengalahkan jumlah pelaku korupsi PNS (1115 terpidana). 

Total nilai korupsi oleh politisi dan swasta mencapai Rp.50,1 Triliun (harga berlaku) atau 39,09% (setara dengan Rp.86,4 Triliun dengan harga tahun 2015). Nilai total korupsi oleh PNS senilai Rp.21,3 Triliun (harga berlaku) ternyata kurang dari 50% nilai korupsi swasta senilai Rp.47,1 Triliun, sementara jumlah pelaku korupsi sewasta hanya 670 orang sementara pelaku korupsi PNS 1.115 orang. Fakta menunjukkan pelaku korupsi PNS lebih banyak.

Fakta menunjukkan banyaknya daerah yang memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian namun ternyata Kepala Daerahnya di sere ke meja hijau oleh instansi penegak hukum dengan tuduhan korupsi. Kenyataan ini sangat ironis dan berbagai elemen masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas kerja BPK. Hal ini semakin diperparah oleh fakta bahwa Ketua BPK ternyata memiliki shell company di Panama seperti disebutkan di dalam the Panama Papers.

GAK berpendapat sudah saatnya BPK direformasi disgala lini. BPK harus dipimpin oleh professional yang independen yang bebas dari Parpol dan birokra pemerintah. Sistem pemilihan komisioner BPK dan KPU dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah dan DPR. GAK yakin karena BPK merupakan salah satu elemen dalam penegakan hukum di bidang ekonomi. Bahkan kalau pelu SATGAS KPK bisa ditempatkan juga di BPK.

Oleh sebab itu menurut Rudy Johannes Koordinator GAK Alumni Lintas PT GAK mendukung semua yang dilakukan KPK dalam mengusut semua kasus korupsi yang merugikan hajat hidup orang banyak seperti kasus yang ditangani saat ini yaitu kasus Reklamasi dan terus mendorong KPK untuk berada di depan dalam memerangi tindak pidana Korupsi.

[caption caption="Evolusi dari Kera menjadi Koruptor dan Seekor Koruptor/Aksi Lukmas SH | sumber. photo pribadi"]

[/caption]

OPA JAPPY | JAKARTA CENTRE

FOTO OPA JAPPY – TODORA RADISIC

[caption caption="Personil GAK dan GARAJAS |sumber. photo pribadi"]

[/caption]

[caption caption="Aksi Sonic BAD (Jesse Rodriguez AKA) seorang tokoh mural dunia dari Negara Amerika Serikat | sumber. photo pribadi"]

[/caption]

 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun